Koran Sulindo – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengecam keras aksi pemukulan dan pengeroyokan kader PDI Perjuangan oleh sekelompok massa Front Pembela Islam (FPI). Hasto menegaskan, Indonesia adalah negara hukum, aksi kekerasan dan main hakim sendiri sama sekali tidak bisa dibenarkan.
“Tindakan kekerasan itu tidak manusiawi dan merusak peradaban. Terlebih jika kekerasan itu masih ada hubungannya dengan agenda pemilihan Gubernur yang sekarang sedang berlangsung. Pengeroyokan itu merusak demokrasi, tidak manusiawi dan bertentangan dengan ajaran manapun,” kata Hasto di Jakarta, Sabtu (7/1).
Menurut Hasto, belakangan ini kekerasan baik verbal maupun fisik seolah menjadi budaya baru. Mereka sama sekali tidak berkepribadian Indonesia yang dikenal santun dan toleran. Ini gejala yang membuat kita cemas dan harus diwaspadai
Selain penganiayaan kader tersebut, Hasto juga menyoroti aksi-aksi melanggar hukum lain yang dilakukan oleh FPI seperti penghadangan kegiatan blusukan Ahok beberapa hari lalu.
“Pimpinan FPI harus bertanggung jawab terhadap tindak tanduk anggotanya di lapangan,” ujar Hasto.
Dia meminta aparat keamanan untuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas insiden pengeroyokan dan penghadangan kegiatan calon gubernur petahana itu diproses secara hukum sesegera mungkin agar tidak terulang di masa depan.
Demikian halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak boleh berdiam diri. Jika FPI tidak melakukan langkah-langkah kongkrit meredam aksi sepihak anggotanya dan kepolisian tidak bertindak sesuai kewenangannya, Hasto khawatir itu akan memancing reaksi dari kelompok lain.
Meski demikian Hasto menyerukan kepada kader-kader PDI Perjuangan untuk memercayakan penanganan kasus tersebut pada pihak kepolisian. Kami percayakan kepada proses hukum, jangan membalas kekerasan dengan kekerasan.
“Sebagai partai yang solid kami tidak pernah takut. PDI Perjuangan memiliki kekuatan dari Sabang sampai Merauke. Namun kami tetap taat hukum,” tutrnya.
Dia mengimbau seluruh kader dimanapun harus menahan diri dan menjaga peradaban demokrasi yang baik dengan tidak melakukan hal yang sama dengan anggota FPI.
“Tunjukkan bahwa kita warga negara yang beradab dan taat hukum. Kita berikan kesempatan kepada aparat kepolisian guna menegakkan kebenaran hukum, di atas prinsip keadilan. Negara juga tidak boleh kalah oleh aksi main hakim sendiri,” kata Hasto. (CHA)
