PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) pada 3 September 2022 resmi menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dan non subsidi. Kebijakan itu mulai berlaku di hari yang sama pada pukul 14.30 WIB.
Jokowi menyebut pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM karena subsidi telah meningkat tiga kali lipat. Pemerintah memilih pengalihan subsidi untuk membantu masyarakat miskin.
“Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (3/9).
Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan harga Pertalite naik menjadi Rp10.000 dan Solar menjadi Rp6.800.
“Pemerintah memutuskan menyesuaikan harga BBM subsidi Pertalite menjadi Rp10.000, kemudian Solar subsidi Rp6.800 per liter,” kata Arifin.
Selain harga Pertalite dan Solar, harga Pertamax nonsubsidi juga naik menjadi Rp14.500 per liter dari sebelumnya Rp12.500 per liter.
Pengalihan subsidi
Sebagai tindak lanjut kebijakan subsidi energi, pemerintah juga mengalihkan anggaran subsidi BBM ke bantuan langsung tunai (BLT BBM). BLT itu disebut akan diterima 30 persen masyarakat paling miskin di Indonesia.
“Bantuan langsung tunai BLT BBM sebesar Rp12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar 150.000 per bulan dan mulai diberikan bulan September selama empat bulan,” ujar Jokowi.
Selain itu pemerintah juga menyiapkan Rp9,6 triliun untuk bantuan sosial ke pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta. Mereka akan mendapat bantuan senilai Rp600 ribu.
Presiden Jokowi selanjutnya menginstruksikan pemerintah daerah untuk menyisihkan 2 persen dari dana transfer umum untuk bantuan sosial. Dana sekitar Rp2,17 triliun itu akan digunakan untuk membantu pengemudi angkot, ojek online, dan nelayan.
Meski harga BBM naik, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih tetap menambah anggaran subsidi. Namun, tambahan subsidi dialihkan untukk membantu masyarakat miskin.
Sri Mulyani menyebut anggaran subsidi tahun ini bisa menembus Rp640 trilin dari saat ini Rp502,4 triliun. Menurutnya, besaran tambahan subsidi bergantung pada harga minyak di pasar dunia.
“Perkembangan dari ICP akan terus kita monitor karena suasana geopolitik dan proyeksi ekonomi dunia masih dinamis,” ucap Sri Mulyani. [DES]