PENGUMUMAN naiknya harga BBM oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) disambut protes dari kaum buruh. Kenaikan ini disebut akan menambah penderitaan rakyat karena memicu kenaikan seluruh kebutuhan hidup.
Dari Istana Merdeka di Jakarta, Sabtu 3 September 2022 pukul 13.30 WIB Presiden Joko Widodo didampingi menteri ESDM Arifin Tasrif resmi umumkan kenaikan harga BBM.
Harga BBM baru sebagaimana di umumkan Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM yaitu; harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter .
Menanggapi pengumuman kenaikan harga BBM tersebut, Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Rudi HB Daman mengatakan, Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin benar-benar sangat tega dan disebut anti rakyat.
“Pemangkasan subsidi BBM ditengah kehidupan rakyat yang terus merosot, kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup akibat terdampak pandemi Covid-19 dan menurunnya pendapatan akibat kebijakan pemerintah adalah sangat tega” ujar Rudi.
Buruh memandang aneh jika pemerintah terus mempersoalkan pemberian dan alokasi subsidi bagi rakyat. Berbagai narasi terus disiarkan untuk pembenaran untuk menaikan harga BBM.
Menurut Rudi, Kenaikan Harga BBM, apapun alasannya, dipastikan hanya akan membuat kehidupan Rakyat semakin susah. Sejarah telah menjelaskan bahwa setiap kenaikan harga BBM pasti diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok rakyat.
Padahal sejak krisis pangan di tahun 2021 seperti kelangkaan dan mahalnya harga Minyak Goreng, Cabe, Telur, Beras, dll, hingga saat ini belum sanggup diselesaikan pemerintah.
Rudi juga mengingatkan bahwa melayani, melindungi, memastikan, serta menyediakan kebutuhan pokok rakyat dengan Harga murah dan terjangkau adalah kewajiban negara.
“Harusnya pemerintah tidak perlu menaikan harga BBM yang akan membebani rakyat. Tapi pemerintah menghentikan berbagai pengeluaran yang tidak perlu, seperti proyek Ibu kota baru (IKN), Proyek Kereta Cepat dan berbagai proyek infrastruktur lainnya yang tidak langsung berguna bagi rakyat,” Ujar Rudi.
Ia juga menyebut pengeluaran lembaga-lembaga negara harus dikurangi, seperti Mahkamah Konstitusi (MK) yang anggarannya malah di naikkan empat kali lipat, padahal kinerjanya dianggap payah, termasuk mengurangi badan-badan baru serta staffing harus dipangkas.
Pemerintah saat ini dinilai habis-habisan melayani, memberikan segala fasilitas kemudahan, bahkan menyerahkan semua Sumber Daya Alam (SDA) untuk di kuasai investor asing seperti yang ditunjukkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja (UU Nomor 11 tahun 2020). Sedangkan subsidi kebutuhan rakyat terus dipangkas.
Menurut Rudi, seharusnya seluruh sektor ekonomi yang mempengaruhi hajat hidup rakyat banyak, sumber daya alam (SDA) yang berlimpah, tidak lagi diserahkan, dikuasai dan di monopoli oleh segelintir orang, oleh kapitalis monopoli dan tuan tanah besar atau dikelola melalui mekanisme pasar bebas.
GSBI dengan tegas menolak kenaikan harga BBM juga mendesak pemerintah untuk menaikkan upah buruh, melaksanakan reforma agraria dan mencabut Omnibus Law-UU Cipta Kerja agar rakyat terbebas dari krisis dan Indonesia bisa menjadi bangsa berdaulat. [DES]
