Koran Sulindo – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor meminta Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Osamah Muhammad al-Suaibi, memberikan klarifikasi dan memohon maaf atas pernyataannya yang disampaikan melalui akun twitnya pada Minggu (2/12/2018) pukul 13.05 WIB. GP Ansor meminta Menteri Luar Negeri RI menggunakan koresponden diplomatik supaya Dubes Arab Saudi dapat memberikan klarifikasi dan permohonan maafnya.
“Kami dengan ini memohon kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, agar kiranya dapat menggunakan koresponden diplomatik yang ada, guna meminta klarifikasi dan permohonan maaf dari Yang Mulia Duta Besar Kerajaan Arab Saudi sehubungan dengan materi unggahan dimaksud,” tulis GP Ansor, di Jakarta, Senin (3/12/2018), melalui rilis media.
Sebelumnya, Osamah mengatakan kegiatan pertemuan umat Islam di Monas, Jakarta pada Minggu (2/12/2018) kemarin merupakan reaksi atas pembakaran bendera di Garut sekitar sebulan lalu. Ia bahkan menyebut ormas pembakar bendera tersebut sebagai ormas yang menyimpang.
Acara tersebut dihadiri Gubernur DKI, Anies Baswedan, juga dihadiri calon Presiden RI Jendral Prabowo serta Wakil Ketua DPR Fadli Zon.’
Dalam unggahannya tersebut, Osamah juga menyertakan foto-foto Reuni 212 yang diselenggarakan di kawasan silang Monas Jakarta.
Namun, twit Osamah tersebut sudah dihapus dan diganti “Aksi jutaan umat Islam untuk persatuan umat Islam dan bekerja sama untuk menjaga keamanan negeri. Acara tersebut dihadiri Gubernur DKI, Anies Baswedan, juga dihadiri calon Presiden RI Jendral Prabowo serta Wakil Ketua DPR Fadli Zon.”
Menurut GP Ansor, bendera yang dibakar pada 22 Oktober 2018 itu merupakan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebuah organisasi yang menggunakan agama dan simbolnya demi politik dan kekuasaan. Organisasi tersebut telah dilarang pemerintah Indonesia dan di beberapa negara di kawasan Timur Tengah.
“Pelaku pembakaran dan penyelundup bendera yang dibakar pada kegiatan Hari Santri itu juga sudah diproses oleh pihak kepolisian. Masalah ini telah diselesaikan secara hukum menurut peraturan perudang-undangan di Indonesia.”
NU Protes Keras
Sementara itu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan protes keras campur tangan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Republik Indonesia Osamah Muhammad Al-Suaib atas dinamika politik dalam negeri Indonesia. PBNU memandang komentar Osamah dalam akun twitter yang kemudian dihapusnya melangkahi wewenangnya.
“Osamah telah melakukan pelanggaran keras diplomatik yakni mencampuri urusan politik suatu negara di luar kewenangannya. Hal ini jelas mengganggu hubungan diplomatik RI-Saudi Arabia. Atas dasar ini, kami menyampaikan protes keras,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj, saat konferensi pers di Aula lantai 8, Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (2/12/2018), seperti dikutip nu.or.id.
Menurut NU, Osamah telah dengan sengaja menyebarkan fitnah dengan menuduh bahwa aksi pembakaran bendera dilakukan oleh organisasi yang dimaksud dengan mengatakan jamaah almunharifah (organisasi yang sesat atau menyimpang).
Padahal terkait hal ini, lanjutnya, GP Ansor sudah memberikan sanksi kepada oknum yang melakukan pembakaran dan tindakan tersebut keluar dari SOP GP Ansor.
“Bahkan kami keluarga besar NU menyesalkan kejadian tersebut,” kata kiai yang pernah studi di Arab Saudi itu.
PBNU juga mendesak kepada pemerintah RI agar menyampaikan nota kepada pemerintah Saudi agar memulangkan Usamah sebagai bagian dari sanksi atas tindakannya yang gegabah dengan mencampuri urusan politik negara Indonesia.
Sekjen PBNU H Helmi Faisal Zaini telah melakukan kontak langsung dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
“Pihak Menlu sudah memanggil langsung Osamah,” ujarnya.
Namun, yang dipanggil saat ini tengah berada di negara asalnya, Arab Saudi.
Menurut Said, twit Dubes Saudi itu mengandung dua kesalahan, yakni menyatakan bendera tauhid dan organisasi sesat. Kiai Said menyebut dua hal ini yang menjadi keberatan PBNU.
“Itu yang kami tidak terima,” kata Said, di Gedung PBNU lantai 3, Jalan Kramat Raya 164, Kiai Said menyampaikan dubes tersebut melanggar etika diplomatik negara.
Menurut kiai yang pernah mengenyam studi di Arab Saudi itu, permasalahan bendera itu sudah selesai. PBNU sudah menyatakan penyesalan atas adanya pembakaran bendera itu. Walaupun, itu adalah bendera HTI, bukan bendera tauhid.
“Sudah diproses hukum, sudah disanksi, sudah divonis si pelaku,” kata Kiai Said.
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Tsaqafah itu menyebutkan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah menyelesaikan kasus tersebut dengan mengumpulkan berbagai ormas, termasuk NU, dengan Polri dan TNI.
MUI
Sementara itu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Infokom, H Masduki Baidlowi, menilai apa yang dilakukan Duta Besar Arab Saudi itu sebagai bentuk campur tangan terhadap urusan dalam negeri Indonesia.
“Apa yang dilakukan oleh Dubes Saudi itu, merupakan bentuk campur tangan terlalu jauh terhadap urusan dalam negeri Indonesia,” kata H Masduki, saat dimintai respons NU Online terkait kicauan Osamah di twitter, Senin (3/12/2018),seperti dikutip nu.or.id.
Menurut Masduki, Osamah semestinya tidak melakukan hal tersebut karena secara diplomatik apa yang dilakukan itu telah keluar jalur. Masduki menyarankan Saudi mengurusi persoalan internal negaranya sendiri, tidak mencampuri urusan negara lain.
“Dengan segala hormat saya pada beliau, sebaiknya Arab Saudi akan lebih baik jika mengurus problem internal negaranya sendiri yang akhir-akhir ini banyak menghadapi masalah,” kata Wasekjen PBNU itu. [DAS]