Persoalannya kemudian bukan kekurangan informasi, melainkan bagaimana informasi itu ditata. Dalam situasi bencana, masyarakat tidak membutuhkan banyak pintu yang masing-masing mengeluarkan pesan sendiri-sendiri.
Mereka membutuhkan satu arsitektur informasi yang jelas: apa yang terjadi, wilayah mana yang terdampak, apa bahayanya, siapa yang paling rentan, apa yang harus dilakukan, dan apa yang masih belum diketahui.
Lembaga yang berbeda tentu mempunyai mandat berbeda. BMKG berbicara mengenai cuaca dan sebaran atmosfer; Badan Geologi mengenai aktivitas gunung api; Kementerian Kesehatan mengenai dampak kesehatan; Kementerian Perhubungan mengenai keselamatan transportasi.
Perbedaan mandat itu wajar. Yang tidak perlu adalah membiarkan masyarakat menyusun sendiri potongan-potongan informasi tersebut menjadi sebuah kesimpulan. Koordinasi komunikasi karena itu sama pentingnya dengan koordinasi lapangan.
Informasi ilmiah perlu diterjemahkan menjadi instruksi yang sederhana tanpa kehilangan ketepatannya. Ketidakpastian juga perlu disebutkan sebagai ketidakpastian, bukan ditutup dengan kepastian yang dibuat-buat.
Seni komunikasi bencana bukan membesarkan atau mengecilkan ancaman, melainkan memberikan ukuran yang tepat terhadapnya. Masyarakat tidak membutuhkan pejabat yang paling keras suaranya, melainkan informasi yang paling presisi, konsisten, dan dapat dipercaya.
Sebab dalam bencana, informasi bukan sekadar pelengkap penanganan. Informasi itu sendiri adalah salah satu bentuk pertolongan.
Dan ketika abu sudah jatuh ke halaman rumah, yang dibutuhkan warga bukanlah suara yang paling banyak, melainkan suara yang membuat mereka tahu apa yang harus dilakukan.
Cak AT – Ahmadie Thaha | Kolumnis
