Koran Sulindo – Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan menggelar Rapat Koordinasi Nasional bidang Kemaritiman dengan mengundang Menteri Kordinator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
Termasuk di antara mereka yang diundang adalah menteri bidang ekonomi terkait serta sejumlah kepala daerah di Indonesia.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, rakor ini merupakan yang ketiga. sebagai komitmen PDI Perjuangan, melalui pergerakan Tiga Pilar Partai untuk membumikan prinsip Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
“PDI Perjuangan menggalang kekuatan seluruh stakeholder dalam mewujudkan prinsip kemaritiman Pak Jokowi,” kata Hasto di Jakarta, Minggu (8/4).
Hasto menuturkan, soal peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya nelayan, juga turut dibahas dalam rakornas tersebut.
Senada dengan Hasto, Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kemaritiman Rokhmin Dahuri. Menurutnya, kebijakan Jokowi dalam mewujudkan visi maritimnya saat ini sudah tepat.
“Kalau rangkanya sudah sangat tepat, on the track Pak Jokowi. Dalam hal kedaulatan kemudian pemberantasan illegal fishing sudah bagus,” kata Rohkmin.
Namun demikian, Rohkmin mengakui bahwa saat ini masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih bisa dimaksimalkan oleh pemerintah. Pekerjaan rumah itu terutama di bidang ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan.
“Tinggal masalah ekonomi untuk menyejahterakan masyarakat di pesisir pulau-pulau kecil,” kata Rokhmin.
Bagi PDI Perjuangan, ujar Rohkmin, saat ini juga mendorong pengembangan industri kawasan maritim terpadu, utamanya di luar pulau Jawa. Penyebab salah satu masalah bangsa ini adalah disparitas pembangunan wilayah. Jika ini tidak segera dikoreksi, ekonomi Indonesia tidak akan kompetitif.
“Selain infrastruktur, yang harus dikembangkan adalah membangun industri maritim terpadu di luar Jawa, dengan insentif infrastruktur, fiskal, moneter maupun iklim investasi yang mendukung,” katanya.
Menurut, Rokhmin dengan wilayah Indonesia timur dan tengah yang luasnya 80 persen dari total wilayah Indonesia baru menyumbang 15 persen pada sektor ekonomi. Padahal, dengan wilayah yang lebih luas, daerah itu memiliki potensi ekonomi jauh lebih besar dibanding Jawa.
“Kalau ini tidak segera dikoreksi, ekonomi Indonesia enggak mungkin kompetitif, maka program tol laut yang pada intinya gimana membangun pelabuhan, perhubungan konektivitas digital ke arah luar Jawa itu dirasa sangat tepat,” kata Rokhmin.
PDI Perjuangan juga mendukung pemerintah untuk mengembangkan kawasan industri maritim terpadu terutama di luar Jawa yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.[CHA/TGU]
