DPR Minta Pemerintah Maksimal Tangani Banjir Bandang di NTT

Koran Sulindo – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah maksimal dalam proses pencarian korban dan penanganan kedaruratan, serta waspadai bencana susulan pasca terjadinya bencana banjir bandang di Nusa Tenggara Timur, Senin (5/4).

Pemerintah, kata Puan, harus koordinasi penanganan banjir di NTT dengan melibatkan tim SAR di Flores dan di Provinsi NTT, Badan Penanggulangan Bencana Nasional BPBD, TNI-Polri, serta pemerintah daerah.

“Terus lakukan pencarian korban. Koordinasi semua kekuatan SAR, dan tim SAR terdekat seperti di Bali dan NTB diharapkan membantu pencarian korban,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (5/3).

Penanganan kondisi darurat juga, kata Puan, harus dilakukan dengan penyediaan obat dan makanan, trauma healing, penanganan masyarakat rentan, seperti lansia, anak-anak, difabel atau berkebutuhan khusus, serta mengantisipasi bencana susulan.

Puan meminta pemerintah mengerahkan sumber daya daerah dan pusat, serta kerahkan kekuatan dari BPBD, TNI, Polri, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan untuk melaksanakan tanggap darurat.

“Mitigasi bencana ditingkatkan, masyarakat dan Pemda serta BNPB setempat diharap waspada cuaca ekstrem,” ujar Puan.

Politisi PDI Perjuangan itu meminta pihak-pihak terkait mencari penyebab banjir bandang sehingga tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika merilis adanya dua bibit siklon tropis yang dapat berdampak pada cuaca ekstrem.

Salah satunya potensi curah hujan deras dan angin kencang di wilayah Nusa Tenggara Timur pada sepekan ini, 3–9 April 2021. Hingga hari ini, Senin (5/4), terjadi banjir bandang di wilayah NTT. [Wis]