Koran Sulindo – Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menggelar focus group discussion (FGD) unuk membumikan lebih jauh visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang digagas Jokowi.
Hal ini guna memerkuat visi misi Jokowi-KH Ma”ruf Amin di bidang kelautan dan kemaritiman.
Acara bertajuk “Akselerasi Industri 4.0 Berbasis Produk Kelautan dan Perikanan Indonesia” itu digelar di Kantor DPP PDI Perjuangan, di Jalan Diponegoro 58, Jakarta, Kamis (27/9).
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membuka acara yang didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Kemaritiman Rokhmin Daruri.
Hasto Kristiyanto mewakili Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa bangsa Indonesia dahulu dikenal sebagai bangsa maritim.
Kerajaan-kerajaan di Nusantara sudah menguasai lautan hingga bisa menguasai wilayah-wilayah di luar Indonesia masa kini.
Menurut Hasto, orientasi kemaritiman itu semakin memerkuat kala Joko Widodo muncul sebagai pemimpin lewat visi Poros Maritim Dunia yang tertuang dalam Nawacita.
“Hasil FDG ini akan memberikan masukan kepada tim visi misi Jokowi-Ma’ruf Amin terhadap agenda-agenda prioritas di bidang kelautan tersebut,” kata Hasto.
Lebih lanjut Hasto menjelaskan, PDI Perjuangan sebagai pilar pendukung paslon 01 itu, maka dirasa perlu menyampaikan gagasan-gagasan konkret yang nanti terintegrasi dengan kebijakan pemerintahan. Termasuk menyiapkan visi misi dalam Nawacita II.
Hasto menuturkan, arah PDI Perjuangan adalah mempertajam dan membumikan ideologi Pancasila melalui visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utamanya.
Karenanya, para kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan diwajibkan bekerja mendukung program Poros Maritim Dunia.
“PDI Perjuangan berinsiatif setiap kepala daerah di daerah pesisir diwajibkan untuk menjalankan upaya pemberdayaan nelayan melalui budidaya kelautan dan lainnya,” terang Hasto.
Sementara, Rokhmin Dahuri menyatakan, bahwa melalui diskusi itu, pihaknya akan merumuskan program kerja nyata yang bisa dilakukan hingga Maret tahun depan.
Tujuannya mem-back up sekaligus mem-boosting program kemaritiman Jokowi-Maruf Amin.
Diungkapkan Rokhmin, sejauh ini, setidaknya sudah ada 11 poin yang sudah diinventarisasi sebagai hal yang harus dikerjakan di bidang kemaritiman.
Adapun 11 poin itu,
1. Peningkatan kesejahteraan nelayan yang meliputi kemudahan perizinan usaha tangkap ikan: pembentukan koperasi nelayan untuk sarana produksi murah serta untuk pengolahan hingga pemasaran produk nelayan.
Selain itu memberikan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas nelayan. Kemudian memikirkan mata pencaharian nelayan ketika masa paceklik ikan, mengusahakan rumah dan perumahan berkualitas yang murah.
2. Revitalisasi usaha perikanan budidaya demi meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan. Disertasi pembentukan manajemen rantai pasok terpadu.
3. Melakukan ekstensifikasi usaha budidaya perikanan di kawasan perairan baru.
4. Mengembangkan usaha perikanan budidaya dengan spesies-spesies baru yang secara ekonomi diterima pasar dunia.
5. Mengembangkan usaha menjual sarana produksi perikanan diserta pengembangan basis-basis pengolahan produknya.
6. Revitalisasi pengolahan ikan tradisional (ikan asin, ikan kering, ikan asap), supaya produknya berdaya saing dan kompetitif di pasar dunia.
7. Mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan modern seperti tempura, surimi based product, pengalengan, dan lain-lain.
8. Melatih generasi milenial untuk menjadi pemandu wisata bahari semacam snorkeling, diving, sailing, dan surfing.
9. membangun dan mengoperasikan home stays yang bersih, sehat, nyaman, indah, aman, dan mempesona.
10. Revitalisasi pelayaran rakyat supaya lebih kompetitif di era industri 4.0.
11. Mengembangkan usaha transportasi laut.
Menurut Rokhmin, dengat peta jalan pembangunan kemaritiman seperti itu, maka Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maritim yang sejahtera.
“Tapi juga akan menjadi negara besar, maju, adil, makmur, dan berdaulat, serta sebagai Poros Maritim Dunia dalam waktu tidak terlalu lama. 2030 atau 2045,” ujar mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.
Turut hadir sebagai pembicara, diantaranya Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara.
Sejumlah kepala daerah di wilayah pesisir dari PDI Perjuangan juga hadir sebagai peserta. Diantaranya walikota Baubau, bupati Pulau Buru, Bengkalis, Halmahera Barat, Rokan Hilir, dan Walikota Bandar Lampung. [CHA/TGU]