Koran Sulindo – Pemerintah memastikan hingga akhir tahun 2018 realisasi penerimaan negara tumbuh hingga 18,2 persen senilai Rp 1,96 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ini adalah kali pertama penerimaan negara melebihi target yang tercantum dalam Undang-Undang APBN sebesar Rp1.894 triliun.
“Disumbangkan baik dari penerimaan pajak yang tumbuhnya mencapai 15,2 persen, penerimaan bea cukai tumbuh 14,7 persen , dan penerimaan negara bukan pajak yang tumbuh 28,4 persen. Ini outlook-nya sampai akhir tahun,” kata Sri Mulyani usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurnadi Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/12).
Lebih lanjut Sri Mulyani juga menyoroti membaiknya belanja negara yang juga membaik sampai akhir tahun.
Diperkirakan mencapai belanja negara bakal mencapai Rp2.210 triliun, tumbuh 11 persen lebih tinggi dibanding tahun lalu yang hanya tumbuh 6,9 persen.
Menkeu juga menyebut secara keseluruhan defisit APBN 2018 diperkirakan defisit berada di angka 1,86 persen jauh lebih rendah dari prakiraan pada Undang-Undang APBN yakni sebesar 2,19 persen.
Perbaikan APBN itu menurut Sri Mulyani harus dianggap sebagai modal untuk menghadapi ketidakpastian di tahun 2019 yang bisa berupa kesepakatan perdagangan AS vs Cina yang bisa memicu kelesuan atau pelemahan ekonomi dunia.
Pemerintah, kata Sri Mulyani, akan terus mewaspadai lingkungan global baik dari sisi nilai tukar maupun suku bunga ataupun harga komoditas minyak maupun sumber daya alam.
“Kita akan tetap menjaga APBN agar tidak mengalami guncangan dan ekonomi kita tidak mengalami guncangan,” kata Sri Mulyani
Sri Mulyani juga menjelaskan dalam APBN 2019 pemerintah menyiapkan anggaran belanja negara hingga Rp2.461 triliun yang difokuskan bagaimana menggunakan APBN sebaik mungkin melalui perencanaan pelaksanaan APBN 2019.
Defisit anggaran hingga akhir 2018 dipastikan berada di bawah 2 persen dibanding produk domestik bruto. Menyusutnya defisit itu dipicu membaiknya penerimaan negara dan belanja yang makin optimal dibanding tahun-tahun sebaliknya.
Defisit anggaran akhir tahun nanti bisa lebih kecil Rp 70-80 triliun dari target APBN sedangkan realisasi keseimbangan primer ditargetkan bisa mencapai minus Rp 64,8 triliun dari sebelumnya Rp 87,3 triliun dalam target APBN 2018.
Sejak pertengahan tahun lalu, pemerintah menganggap realisasi APBN harus tetap terkendali dan bakal lebih baik dari tahun sebelumnya. Dari sisi pembelanjaan, kementerian dan lembaga mampu menyerap anggaran dengan optimal dan efisien agar mencapai output-nya masing-masing.
Tanpa APBN-P pemerintah dianggap bisa lebih fokus menjalankan tugas dan kegiatannya di tahun berjalan, berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya di mana proses APBN-P makan waktu dan energi pemerintah. [TGU]
