BPIP: Presiden Harus Antisipasi Berlanjutnya Keterbelahan Pascapemilu

BPIP: Presiden Harus Antisipasi Berlanjutnya Keterbelahan Pascapemilu

Ilustrasi: Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri menerima Dewan Pengarah BPIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/5/2019)/setkab.go.id-Oji

Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo menerima Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang dipimpin Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, beserta Ketua Umum PBNU Siad Aqil Siraj, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, bertemu, di Istana Merdeka, Jakarta, hari ini. Pertemuan tersebut untuk melaporkan kinerja Dewan Pengarah BPIP yang seharusnya dilakukan 3 bulan sekali.

Dewan Pengarah BPIP menyarankan kepada Presiden untuk mengantisipasi berlanjutnya keterbelahan sebagai dampak penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak, 17 Apil 2019 lalu.

“Yang harus dijaga adalah pemilu kemarin itu kan bangsa ini terbelah, jadi ada warna merah, ada itu, itu harus diantisipasi. Jangan sampai bangsa ini terbelah oleh politik, itu sangat berbahaya,” kata Syafii Maarif, di Istana Negara Jakarta, Kamis(9/5/2019), seperti dikutip setkab.go.id.

Dewan Pengarah BPIP juga menyarankan kembali kepada undang-undang, bahwa presiden bukan hanya presiden dari pengusung tapi presiden dari semua orang termasuk yang tidak memilih dia.

“Itu kan penting sekali. Kalau tidak nanti susah ini kalau bangsa ini terbelah, saya rasa kita semua tidak tahu akan kemana kita. Keutuhan bangsa harus dijaga betul,” kata Syafii.

Sementara itu mantan Ketua MK Mahfud MD berharap siapapun presiden yang terpilih segera memperbaiki undang-undang penyelenggara pemilu. Ia berharap hal itu dilakukan tahun pertama masuk prolegnas agar tidak persiapannya tidak dadakan seperti sekarang sampai ada korban jiwa dan sebagainya.

“Itu harus diantisipasi dan dipersiapkan, termasuk presiden treshold, termasuk sistem pemilunya itu nanti dibahas lagi di tahun pertama itu. sehingga di tahun kedua selesai. Kalau mau ada yudisial review itu bisa tahun ketiga, sehingga tahun keempat sudah selesai semua keseluruhan itu,” kata Mahfud. [Didit Sidarta]