Jakarta – Bareskrim Mabes Polri terus kumpulkan bukti terkait kasus penyadapan terhadap Presiden yang diduga berhubungan dengan perbuatan Makar.
Dirtipidum Mabes Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan setelah Laporan Polisi terbit pada tanggal 11 November 2026, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 59 orang saksi dan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat.
Menurutnya pembuktian kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya tindak pidana makar tidak sesederhana seperti penindakan pada kasus yang lain.
“Kami harus menentukan, kami harus menganalisa bahwa terdapat perbuatan, persiapan,” kata Susatyo kepada wartawan di Mabes Polri, Kamis (19/11).
Saat ini Mabes Polri sedang menganalisa dari mulai pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan penyadapan ini dilakukan hingga terindikasi makar.
Dalam hal ini Mabes Polri akan melakukan gelar perkara internal dan akan melibatkan Kompolnas untuk memastikan bahwa tidak ada unsur subjektivitas dalam penanganan perkara.
“Semua yang kami lakukan pemeriksaan itu adalah by document. Jadi sebagaimana yang beredar ya di media sosial dan sebagainya, tentunya semua informasi kami kami terima, kami dalami, dan kami sesuaikan dengan berbagai dokumen yang ada,” ungkapnya.
Susatyo juga memastikan gelar perkara penyidikan yang akan dilakukan secara prosedural dan profesional berdasarkan fakta yang ada dan akan mempublikasikan hasilnya.
“Setelah kami melaksanakan gelar internal, esok kami juga akan melaksanakan ekspose dengan tim JPU,” ujarnya.
Susatyo juga menambahkan sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), pihaknya telah menerima jaksa-jaksa yang akan menangani perkara ini.
Lebih lanjut Susatyo berjanji akan bekerja cepat, objektif, dan tidak meninggalkan terkait prosedur-prosedur hukum yang harus dilakukan.
“Namun nanti kami akan menyampaikannya secara detail setelah kami melaksanakan gelar perkara hari ini secara internal dan juga gelar perkara nanti bersama Kejagung,” jelas Susatyo.
sementara itu terkait dengan pasal yang digunakan, Susatyo menjelaskan akan menggunakan pasal sangkaan tindak pidana makar.
“Ya, untuk konstruksi konstruksi pasal tidak berubah. Sebagaimana pasal sudah kami apa LP sudah kami terbitkan pada 11 November kemarin, yaitu Pasal 191 dan/atau 193 dan/atau 196 dengan juncto 160 dan Pasal 20 KUHP,” pungkasnya.
Perkara dugaan makar resmi naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan meskipun belum ada tersangka yang ditetapkan untuk pasal makar, disertai pengiriman SPDP ke Kejaksaan.
Di jalur etik, sidang KKEP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Ahrie Sonta dan terbaru pada 17 November 2026 Irjen Eko Hadi Santoso, sementara sidang etik Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan pada pekan berikutnya. [IQT]

