Dari kiri ke kanan: Anggota Komnas HAM Amiruddin Al Rahab, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM Munafrizal Manan. (Dok. Komnas HAM)

Jakarta – Situasi pengungsian di wilayah Papua kini menjadi sorotan mendesak berbagai kalangan dan menuntut langkah penanganan cepat dari negara.

“Pengungsi di berbagai di Papua khususnya di wilayan Papua Tengah dan Pengunungan menjadi perhatian banyak pihak baik di dalam maupun luar negeri,” ucap Anggota Komnas HAM Amiruddin dalam Rapat Koordinasi Isu Pengungsi di Tanah Papua yang diselenggarakan oleh Kementerian HAM, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Amiruddin menilai bahwa krisis pengungsian di Papua telah berjalan cukup lama, tetapi belum diikuti kebijakan yang pasti untuk menjamin keselamatan serta kelangsungan hidup para warga terdampak.

“Dalam konteks HAM, kita setuju atau tidak, pengungsi atau masyarakat yang bergerak jadi pengungsi tidak terlepas dari problem keamanan. Saya perhatikan kondisi di lapangan, operasi masih dilakukan. Kalau operasi masih dilakukan secara masif akan berdampak pada jumlah pengungsi yang bertambah,” jelasnya.

Di sisi lain, ia menyambut baik langkah Kementerian HAM yang mulai mengagendakan tindak lanjut atas permasalahan ini, sekaligus menekankan perlunya sinergi antar-sektor dalam proses penanganannya.

“Kami dari Komnas HAM mengusulkan dalam penanganan pengungsi di Papua membutuhkan titik koordinasi. Saya berharap titik koordinasi ini ada di Kementerian HAM agar pemenuhan dan pelindungan HAM terpenuhi, minimal pemenuhan akses kesehatan, pendidikan, adminduk, dan bantuan sosial,” terangnya.

Ia juga mengingatkan dampak berkepanjangan bagi warga yang lama bertahan di pengungsian. Hilangnya akses terhadap layanan esensial—mulai dari kesehatan, pendidikan, hunian, hingga sumber penghidupan—dinilai berpotensi memicu lahirnya lost generation di Papua, sehingga pemerintah harus bertindak segera.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM Munafrizal HAM menyebut pengungsian sebagai salah satu persoalan hak asasi manusia yang menuntut perhatian besar. “Tantangan mengenai isu pengungsi ini paling konkret dan mendesak. Jumlah data pasti mengenai pengungsi belum ada. Tetapi intinya pengungsi itu memang ada,” ucapnya.

Ia turut memaparkan situasi terkini di lapangan serta berbagai hak asasi yang terganggu akibat pengungsian di Papua, mencakup hak atas keamanan dan keselamatan, kesehatan dan pangan, pendidikan, kehidupan ekonomi dan sosial, hak masyarakat adat, hingga pelindungan kelompok rentan.

“Setelah pertemuan ini, kita bisa menghasilkan rumusan konkret untuk bisa dieksekusi sehingga pengungsi di Papua bisa lebih baik. Langkah apa yang bisa kita lakukan sehingga kondisi di sana jadi lebih baik,” tegasnya.

Forum koordinasi tersebut turut melibatkan sejumlah pejabat tinggi kementerian dan lembaga, antara lain Komisioner KPAI Sylvana, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai, Anggota KND Jonna Aman Damanik, Asdep Kamtibmas Kemenko Polkam Sujono, Dirbinter Ster TNI Brigjen TNI M. Herry Subagyo, dan Kabagrenops Robinops Stamaops Polri Kombes Pol Karsiman.

Sejumlah unsur kementerian teknis juga hadir dalam agenda ini, seperti perwakilan Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, serta Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. [KS]