Konvoi tank Soviet melambaikan tangan kepada kerumunan setelah tiba di Kabul dari kota Jalalabad di timur sebagai bagian dari penarikan pasukan Soviet dari Afghanistan, Mei 1988. (Sumber: Reuters)

Invasi Uni Soviet ke Afghanistan dimulai pada Desember 1979, ketika pemerintahan Afghanistan yang berorientasi sosialis menghadapi pemberontakan bersenjata, konflik internal, dan krisis politik.

Moskow kemudian mengirim pasukan untuk mempertahankan pengaruhnya di negara tersebut sekaligus mengganti kepemimpinan Afghanistan.

Kehadiran militer Soviet memicu perang berkepanjangan yang melibatkan kelompok mujahidin Afghanistan serta sejumlah negara asing.

Meskipun pasukan Soviet menyelesaikan penarikannya pada Februari 1989, konflik bersenjata di Afghanistan terus berlanjut dan memengaruhi perkembangan politik negara itu selama bertahun-tahun.

Latar Belakang Invasi Uni Soviet ke Afghanistan

Sejarah invasi Soviet ke Afghanistan berkaitan erat dengan perubahan politik di negara tersebut sejak awal 1970-an.

Pada 17 Juli 1973, Mohammed Daoud Khan menggulingkan Raja Mohammed Zahir Shah dan mendirikan republik.

Daoud kemudian menjadi presiden pertama Afghanistan setelah berakhirnya monarki.

Pemerintahan Daoud menghadapi persaingan politik dengan Partai Demokratik Rakyat Afghanistan (People’s Democratic Party of Afghanistan atau PDPA), sebuah partai berhaluan komunis yang memiliki hubungan dekat dengan Uni Soviet.

Pada 27–28 April 1978, PDPA menggulingkan pemerintahan Daoud dalam peristiwa yang dikenal sebagai Revolusi Saur.

Daoud dan sejumlah anggota keluarganya terbunuh, sedangkan Nur Muhammad Taraki mengambil alih kepemimpinan pemerintahan.

Pemerintahan PDPA menjalankan reformasi agraria, memperluas pendidikan, dan menerapkan perubahan sosial.

Namun, pelaksanaan kebijakan yang terburu-buru, penolakan terhadap perubahan struktur masyarakat, serta penindasan terhadap lawan politik memicu ketidakpuasan di berbagai wilayah Afghanistan.

Ketegangan tersebut berkembang menjadi pemberontakan bersenjata.

Pada Maret 1979, pemberontakan besar terjadi di Herat dan memperlihatkan semakin rapuhnya pemerintahan PDPA.

Pemerintah Afghanistan meminta bantuan militer langsung kepada Moskow, tetapi pimpinan Soviet pada awalnya menolak mengirim pasukan tempur karena khawatir intervensi akan memperburuk keadaan.

Konflik Internal PDPA dan Kekuasaan Hafizullah Amin

PDPA terpecah menjadi dua faksi utama, Khalq dan Parcham.

Persaingan di antara keduanya memicu konflik internal, pergantian pejabat, dan pembersihan politik yang melemahkan pemerintahan Afghanistan.

Pada September 1979, Hafizullah Amin mengambil alih kekuasaan setelah konflik dengan Taraki.

Taraki meninggal pada Oktober ketika berada dalam tahanan.

Pergantian kepemimpinan ini meningkatkan ketegangan antara pemerintah Afghanistan dan Uni Soviet.

Pimpinan Soviet mencurigai Amin akan mengubah orientasi luar negeri Afghanistan dan mendekati Amerika Serikat.

Namun, kecurigaan tersebut tidak membuktikan bahwa Amin merupakan agen Amerika.

Dokumen sejarah yang telah dibuka kepada publik menunjukkan bahwa persepsi ancaman di Moskow berperan dalam keputusan intervensi, meskipun penilaian Soviet mengenai situasi Afghanistan tidak seluruhnya didasarkan pada bukti yang pasti.

Keputusan invasi juga dipengaruhi oleh pemberontakan yang semakin meluas, represi politik, dan kekhawatiran Moskow bahwa pemerintahan sekutunya akan kehilangan kekuasaan.

Karena itu, motif invasi perlu dipahami melalui krisis politik Afghanistan dan pertimbangan strategis Soviet pada akhir 1979.

Kronologi Invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada 1979

Pada 12 Desember 1979, pimpinan Uni Soviet menyetujui keputusan rahasia untuk melakukan intervensi militer di Afghanistan.

Dokumen persetujuan yang tersimpan dalam arsip sejarah tidak menyebut Afghanistan secara eksplisit, mencerminkan kerahasiaan proses pengambilan keputusan tersebut.

Pada 24–25 Desember 1979, pasukan Soviet mulai memasuki Afghanistan melalui jalur darat dan udara.

Pasukan terjun payung dikerahkan ke Kabul dan sejumlah lokasi strategis, sementara unit-unit darat melintasi perbatasan.

Pengerahan tersebut berkembang menjadi intervensi militer berskala besar untuk mendukung pemerintahan Afghanistan yang menjadi sekutu Moskow.

Operasi Storm-333 dan Kematian Hafizullah Amin

Pada 27 Desember 1979, pasukan khusus Soviet melancarkan Operasi Storm-333 dengan menyerbu Istana Tajbeg di Kabul.

Hafizullah Amin terbunuh dalam operasi tersebut.

Babrak Karmal, tokoh faksi Parcham yang didukung Soviet, kemudian menjadi pemimpin Afghanistan.

Pasukan Soviet mengamankan pusat pemerintahan dan fasilitas strategis, tetapi pergantian kepemimpinan tidak mengakhiri pemberontakan.

Sejak saat itu, militer Soviet semakin terlibat langsung dalam operasi tempur melawan kelompok-kelompok perlawanan Afghanistan.

Intervensi yang dimaksudkan untuk mempertahankan pemerintahan sekutu berkembang menjadi perang berkepanjangan.

Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Perang Afghanistan

Uni Soviet mengerahkan pasukan untuk mendukung pemerintahan PDPA, mempertahankan kota-kota penting, menjaga jalur transportasi, dan melancarkan operasi militer terhadap kelompok perlawanan.

Setelah Babrak Karmal memimpin Afghanistan, pemerintahan tersebut tetap bergantung pada dukungan militer dan politik Moskow.

Pada 1986, Mohammad Najibullah menggantikan Karmal sebagai pemimpin Afghanistan.

Pemerintahannya bertahan setelah penarikan pasukan Soviet, sebelum akhirnya runtuh pada 1992.

Mujahidin Afghanistan

Mujahidin merupakan sebutan bagi berbagai kelompok perlawanan bersenjata yang menentang pemerintahan PDPA dan pasukan Soviet.

Mereka tidak membentuk satu organisasi tunggal dan memiliki perbedaan dalam ideologi, kepemimpinan, serta kepentingan politik.

Kelompok-kelompok tersebut memanfaatkan medan pegunungan, pengetahuan lokal, dan jaringan lintas perbatasan untuk melancarkan perang gerilya.

Sasaran serangan mereka mencakup konvoi militer, pos pertahanan, dan jalur pasokan.

Strategi tersebut menyulitkan pasukan Soviet mengendalikan seluruh wilayah Afghanistan.

Dukungan Amerika Serikat, Pakistan, dan Negara Lain

Amerika Serikat memberikan dukungan rahasia kepada kelompok perlawanan melalui program yang dikenal sebagai Operation Cyclone.

Bantuan tersebut mencakup pendanaan dan persenjataan yang disalurkan terutama melalui Pakistan.

Dinas intelijen Pakistan, Inter-Services Intelligence (ISI), memainkan peranan penting dalam penyaluran bantuan kepada kelompok-kelompok mujahidin.

Arab Saudi turut memberikan dukungan finansial, sedangkan China juga membantu perlawanan terhadap Soviet.

Iran memiliki kepentingan tersendiri dan mendukung sejumlah kelompok Syiah Afghanistan.

Negara-negara tersebut tidak memiliki satu struktur komando bersama karena masing-masing bekerja melalui jaringan dan mitra yang berbeda.

Pada pertengahan 1980-an, Amerika Serikat mulai memasok rudal antipesawat FIM-92 Stinger kepada mujahidin.

Senjata tersebut meningkatkan ancaman terhadap helikopter dan pesawat Soviet.

Meski demikian, perkembangan perang juga dipengaruhi oleh strategi gerilya, kondisi geografis, dukungan lintas perbatasan, dan keterbatasan pemerintah Afghanistan dalam mengendalikan wilayahnya.

Jalannya Perang dan Dampak Invasi terhadap Afghanistan

Pasukan Soviet mampu mempertahankan sejumlah kota dan jalur strategis, tetapi kesulitan mengendalikan seluruh wilayah Afghanistan.

Daerah pedesaan dan pegunungan menyediakan ruang bagi kelompok perlawanan untuk bergerak, membangun jaringan, dan melancarkan serangan.

Operasi militer, pemboman, ranjau darat, serta penghancuran permukiman dan lahan pertanian menyebabkan kerugian besar bagi penduduk.

Konflik juga merusak infrastruktur, mengganggu kegiatan ekonomi, dan memperburuk kondisi kehidupan masyarakat.

Korban Jiwa dan Krisis Pengungsi

Jumlah korban jiwa selama perang tidak dapat dipastikan secara menyeluruh.

Sejumlah perkiraan menyebut sekitar satu juta atau lebih warga Afghanistan meninggal selama konflik.

Sementara itu, jumlah personel Soviet yang meninggal umumnya diperkirakan sekitar 15.000 orang.

Angka tersebut perlu dipahami sebagai estimasi dengan cakupan penghitungan yang berbeda.

Perang juga memicu krisis pengungsi dalam skala besar.

Menurut UNHCR, pada akhir 1979 terdapat sekitar 600.000 pengungsi Afghanistan di Pakistan dan Iran.

Menjelang selesainya penarikan pasukan Soviet pada Februari 1989, jumlah pengungsi di kedua negara tersebut mencapai sekitar 6,2 juta orang.

Kerusakan pertanian, infrastruktur, dan permukiman memperumit kehidupan penduduk.

Ranjau darat serta persenjataan yang tidak meledak juga tetap menjadi ancaman setelah operasi militer Soviet berakhir.

Penarikan Pasukan Soviet dari Afghanistan pada 1989

Setelah Mikhail Gorbachev menjadi pemimpin Uni Soviet pada 1985, pemerintahannya semakin mendorong penyelesaian politik untuk mengakhiri perang.

Biaya militer, korban personel, dan kesulitan mencapai stabilitas membuat keterlibatan Soviet semakin membebani negara tersebut.

Pada 14 April 1988, Afghanistan dan Pakistan menandatangani Perjanjian Jenewa di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Amerika Serikat dan Uni Soviet bertindak sebagai penjamin internasional.

Kesepakatan tersebut mengatur prinsip nonintervensi, kepulangan pengungsi, dan jadwal penarikan pasukan Soviet.

Kelompok-kelompok mujahidin tidak menjadi pihak penandatangan, sehingga perjanjian tersebut tidak secara langsung mengakhiri pertempuran di Afghanistan.

Penarikan pasukan dimulai pada 15 Mei 1988 dan berlangsung secara bertahap hingga tahap akhir pada Februari 1989.

15 Februari 1989: Pasukan Soviet Meninggalkan Afghanistan

Pada 15 Februari 1989, penarikan pasukan Soviet dari Afghanistan selesai.

Peristiwa ini menandai berakhirnya kehadiran militer Soviet secara resmi di negara tersebut.

Namun, konflik bersenjata terus berlangsung. Pemerintahan Mohammad Najibullah masih bertahan selama beberapa tahun dengan dukungan domestik dan bantuan Soviet.

Pemerintahan tersebut runtuh pada 1992, setelah Uni Soviet bubar dan dukungan penting dari Moskow terhenti.

Setelah itu, berbagai kelompok mujahidin terlibat dalam persaingan kekuasaan dan perang saudara.

Taliban muncul pada 1990-an dalam konteks ketidakstabilan politik tersebut.

Kemunculannya berkaitan dengan kondisi Afghanistan setelah perang, tetapi Taliban tidak dapat disamakan dengan seluruh kelompok mujahidin yang sebelumnya melawan Soviet.

Dampak Invasi Afghanistan terhadap Perang Dingin

Invasi Uni Soviet ke Afghanistan memperburuk hubungan Moskow dengan Washington dan memicu kecaman internasional.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter mengambil langkah-langkah untuk menekan Soviet, termasuk memimpin boikot Olimpiade Musim Panas 1980 di Moskow.

Sejumlah negara mengikuti boikot tersebut.

Afghanistan menjadi salah satu medan persaingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Dukungan persenjataan, pendanaan, dan logistik dari sejumlah negara memperbesar skala konflik.

Pada saat yang sama, perkembangan perang tetap dipengaruhi oleh persoalan internal Afghanistan, seperti perpecahan politik dan persaingan antarkelompok.

Perang Afghanistan menambah beban ekonomi dan politik Uni Soviet serta merusak reputasi militernya.

Konflik tersebut sering dipandang sebagai salah satu faktor yang memperlemah Soviet menjelang keruntuhannya pada 1991.

Namun, krisis ekonomi, persoalan politik dalam negeri, dan menguatnya gerakan nasionalisme di berbagai republik Soviet juga berperan dalam proses tersebut.

Dampak perang terus dirasakan setelah pasukan Soviet meninggalkan Afghanistan.

Pengungsi menghadapi tantangan untuk kembali dan membangun kehidupan, sementara kerusakan infrastruktur, ranjau darat, dan konflik politik memperumit pemulihan negara tersebut. [BP]

Follow channel WhatsApp Koran Suluh Indonesia untuk membaca kisah sejarah dunia yang menarik lainnya.
https://whatsapp.com/channel/0029VbByPYj3WHTNpxLmO93I