Jakarta – Menteri dan Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umroh bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuannya, Prabowo menyampaikan perhatian khusus kepada Kementerian Haji dan Umroh untuk dapat memperpendek antrean masa tunggu bagi jamaah haji.
Wamen Haji dan Umroh, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya telah memvalidasi data sebanyak 5,7 juta data jamaah ibadah haji. Dari hasil validasi data tersebut mereka menemukan sebanyak 400 ribu data yang invalid.
“Setelah kami hitung secara faktual antrean haji pada tahun ini itu yang berangkat menunggu hanya 14 tahun,” Kata Dahnil usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/9/2026).
Dahnil juga menyampaikan, sebelumnya antrean keberangkatan ibadah haji harus menunggu selama 46 tahun, namun di tahun 2025 berhasil dipangkas menjadi 26 tahun. Meski demikian Dahnil mengatakan Presiden Prabowo merasa waktu antrean tersebut masih terlalu lama.
Selain antrean pemberangkatan haji, Dahnil juga menyampaikan dalam pertemuannya, Presiden berfokus pada rekonstruksi pengelolaan keuangan haji agar lebih baik untuk masa depan jemaah haji yang saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Presiden tadi mendorong supaya keuangan haji itu segera dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji,” ujar Dahnil.
Alasan Presiden mendesak agar dilakukan audit forensik terhadap tata kelola keuangan haji karena Presiden ingin melihat fakta sebenarnya dari kondisi keuangan haji agar tidak terjadi manipulasi data keuangan.
Menanggapi hal ini, Dahnil mengatakan akan segera menggelar pertemuan dengan BPKP terkait dengan upaya audit forensik keuangan haji ini. [IQT]
