Jakarta – Pemerintah terus memacu pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di seluruh wilayah Indonesia guna mengejar target swasembada energi nasional. Langkah strategis ini menjadi fokus utama dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan skala prioritas dalam pengembangan energi hijau ini. Dari target awal sebesar 100 gigawatt (GW), pemerintah akan memfokuskan pembangunan pada tahap awal sebesar 13 GW.
“Sebenarnya sasarannya di semua desa, tetapi diprioritaskan di daerah-daerah yang memang sudah memiliki jaringan distribusi. Dari usulan awal 100 gigawatt, mungkin sekitar 13 gigawatt yang akan diprioritaskan terlebih dahulu,” ujar Rosan kepada awak media usai pertemuan tersebut.
Rosan menjelaskan bahwa ekosistem industri tenaga surya di tanah air mulai menunjukkan progres signifikan. Saat ini, telah masuk investasi sebesar 1,4 miliar dolar AS untuk pembangunan pabrik pendukung yang diproyeksikan rampung pada akhir tahun ini.
“Investasi sudah masuk dan akhir tahun ini akan selesai. Hal ini sangat membantu agar proyek PLTS ke depan bisa menggunakan hasil produksi dalam negeri sendiri,” tambahnya.
Terkait teknis pelaksanaan, Danantara telah mengembangkan sebuah prototipe PLTS berkapasitas 1 megawatt (MW) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Model ini akan menjadi acuan sebelum dilakukan implementasi secara massal (roll out) di wilayah lain.
“Prototipe tersebut akan ditinjau langsung oleh tim dari Kementerian ESDM dan Mendikti untuk kemudian dipelajari sebelum disebarluaskan,” kata Rosan.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar skema pendanaan proyek PLTS digarap secara lincah dan terbuka. Presiden mendorong keterlibatan berbagai pihak, baik melalui pendanaan dalam negeri maupun kemitraan dengan swasta internasional yang menguasai teknologi solar panel dan baterai.
Danantara kini tengah mengkaji struktur pendanaan yang paling efisien agar visi kedaulatan energi ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, terutama di wilayah pelosok desa. [KS]
