Dalam sejarah politik dunia, 30 Januari 1933 tercatat sebagai salah satu tanggal paling menentukan abad ke-20. Pada hari itu, Adolf Hitler secara resmi diangkat sebagai Kanselir Jerman oleh Presiden Paul von Hindenburg. Penunjukan ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan pemerintahan, melainkan awal dari runtuhnya demokrasi Jerman dan lahirnya rezim Nazi yang kelak menyeret Eropa, bahkan dunia, ke dalam Perang Dunia II serta tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern.
Saat dilantik, Hitler berusia 43 tahun. Ia tampil sebagai figur kontroversial yang telah lama memecah opini publik Jerman. Namun, pengangkatannya menandai titik balik krusial bagi Eropa. Dalam waktu yang relatif singkat, peristiwa ini memicu rangkaian kejadian yang secara sistematis mengikis institusi demokrasi Republik Weimar dan membuka jalan bagi munculnya pemerintahan diktator.
Hanya dalam waktu sekitar satu bulan setelah menjabat, Hitler mulai mengonsolidasikan kekuasaannya. Langkah-langkah politik yang diambilnya secara efektif melumpuhkan fondasi demokrasi yang telah dibangun Jerman selama lebih dari satu dekade. Setahun kemudian, pada 1934, Hitler melangkah lebih jauh dengan menggabungkan jabatan Presiden dan Kanselir. Dari penggabungan ini lahirlah gelar baru yang ia sandang yaitu Führer, sebuah istilah dalam bahasa Jerman yang berarti “pemimpin”, sekaligus simbol absolutisme kekuasaan yang kini berada sepenuhnya di tangannya.
Naiknya Hitler dan runtuhnya demokrasi Jerman merupakan perkembangan yang membingungkan bagi banyak pihak. Melansir laman History Hit, selama sekitar 14 tahun sebelumnya, Jerman relatif stabil di bawah sistem demokrasi, meskipun dibayangi berbagai tantangan. Lantas, faktor apa yang mendorong perubahan drastis ini?
Pengangkatan Hitler sebagai Kanselir tidak terjadi dalam ruang hampa. Peristiwa tersebut merupakan puncak dari akumulasi krisis panjang yang dialami Jerman sejak berakhirnya Perang Dunia I. Untuk memahami bagaimana seorang politisi radikal dapat naik ke tampuk kekuasaan secara konstitusional, perlu ditelusuri lebih jauh kondisi ekonomi, politik, dan psikologis masyarakat Jerman pada masa itu sebuah periode penuh luka, kemarahan, dan kekecewaan yang dimanfaatkan secara cermat oleh Hitler dan Partai Nazi.
Para sejarawan selama puluhan tahun memperdebatkan jawabannya, namun satu faktor utama sulit disangkal, yakni kesulitan ekonomi. Krisis Wall Street tahun 1929 menghantam perekonomian global dan berdampak sangat parah bagi Jerman. Negara ini baru saja mulai bangkit dari kekacauan pasca Perang Dunia I ketika krisis tersebut menghancurkan fondasi ekonomi yang rapuh. Awal 1930-an menjadi masa penderitaan luar biasa bagi jutaan warga Jerman, yang sejak 1918 hampir tak pernah merasakan stabilitas hidup.
Sebelum Perang Dunia I, Jerman berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Kaiser Wilhelm dan tengah melaju menuju status sebagai kekuatan dunia. Negara ini unggul secara militer, ilmiah, dan industri. Namun kekalahan dalam Perang Besar mengubah segalanya. Jerman dipermalukan, dilucuti kekuatan militernya, dan dibebani ketentuan keras Perjanjian Versailles. Konsekuensi kekalahan tersebut menghancurkan perekonomian nasional dan menanamkan rasa frustrasi mendalam di tengah masyarakat.
Ketidakstabilan politik, keresahan sosial, dan kesulitan ekonomi menciptakan lahan subur bagi ideologi ekstrem untuk tumbuh. Dalam situasi ini, banyak warga Jerman mulai memandang pemerintahan otoriter sebagai simbol ketertiban dan kemakmuran, sementara demokrasi diasosiasikan dengan kekacauan dan penderitaan.
Perjanjian Versailles yang dianggap memalukan semakin memperparah keadaan. Para politisi sipil yang menandatangani perjanjian tersebut menjadi sasaran kemarahan publik, sementara nostalgia terhadap kepemimpinan kuat masa lalu semakin menguat.
Hitler membaca situasi ini dengan sangat cermat. Ia memanfaatkan kekecewaan, kemarahan, dan rasa terhina yang meluas di masyarakat. Melalui propaganda yang masif, retorika yang karismatik, serta manipulasi lembaga-lembaga politik, Hitler perlahan namun pasti membongkar perlindungan demokrasi dari dalam. Di bawah kepemimpinannya, Partai Nazi secara sistematis menargetkan kelompok-kelompok tertentu sebagai kambing hitam atas seluruh persoalan Jerman, terutama orang Yahudi, pembangkang politik, dan komunitas minoritas lainnya.
Popularitas Hitler melonjak tajam setelah Krisis Wall Street. Partai Nazi, yang sebelumnya relatif tidak dikenal, berubah menjadi kekuatan politik utama dan keluar sebagai partai terbesar dalam pemilihan Reichstag tahun 1932. Kondisi politik yang terfragmentasi membuat Presiden Hindenburg kesulitan membentuk pemerintahan yang stabil. Setelah berbagai upaya gagal, Hindenburg, seorang pahlawan Perang Dunia I yang populer namun telah lanjut usia, akhirnya menunjuk Hitler sebagai Kanselir pada Januari 1933.
Penunjukan ini dilakukan dengan keengganan yang jelas. Hindenburg diketahui membenci Hitler, yang selama perang hanya mencapai pangkat kopral. Bahkan, menurut sejumlah catatan, Hindenburg enggan menatap Hitler ketika menandatangani surat pengangkatannya. Namun keputusan itu tetap diambil, sebuah keputusan yang kelak dikenang sebagai salah satu kesalahan politik terbesar dalam sejarah Jerman.
Tak lama setelah dilantik, Hitler tampil di balkon Reichstag. Ia disambut hujan salut Nazi dan sorak-sorai massa dalam sebuah perayaan yang diatur dengan sangat cermat oleh Joseph Goebbels, arsitek propaganda Nazi. Belum pernah ada peristiwa serupa dalam politik Jerman sebelumnya, bahkan pada masa pemerintahan Kaiser. Bagi banyak warga Jerman yang berpandangan liberal, pemandangan ini menjadi tanda bahaya yang mengkhawatirkan.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Jenderal Erich Ludendorff, veteran Perang Dunia I yang pernah bersekutu dengan Hitler, segera mengirimkan telegram kepada Hindenburg. Dalam pesannya, Ludendorff memperingatkan dengan keras bahwa penunjukan Hitler akan membawa bencana besar.
Ia menulis bahwa dengan mengangkat Hitler sebagai Kanselir, Hindenburg telah menyerahkan Tanah Air Jerman kepada salah satu demagog terbesar sepanjang masa, dan meramalkan bahwa Hitler akan menjerumuskan Reich ke dalam jurang penderitaan yang tak terukur. Ludendorff bahkan menyatakan bahwa generasi mendatang akan mengutuk keputusan tersebut.
Sejarah kemudian membuktikan peringatan itu. Naiknya Hitler ke tampuk kekuasaan pada 1933 menjadi titik balik penting bagi Eropa dan dunia. Runtuhnya demokrasi Jerman terjadi melalui kombinasi mematikan antara krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, kemarahan sosial, serta karisma dan propaganda manipulatif yang dijalankan Hitler.
Pengalaman ini menunjukkan bahwa kehancuran demokrasi tidak selalu diawali oleh kudeta bersenjata, melainkan dapat berlangsung perlahan melalui mekanisme yang sah ketika krisis dibiarkan berlarut dan kepercayaan publik runtuh. Dari tragedi inilah dunia belajar bahwa kewaspadaan terhadap ekstremisme dan demagogi bukan sekadar urusan masa lalu, melainkan tanggung jawab setiap generasi. [UN]
