Kelangkaan solar bersubsidi mendapat sorotan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Puan Maharani. Beliau meminta pemerintah menindak penyalahgunaan solar bersubsidi dan segera mencari jalan keluar.
“Pemerintah harus bisa pastikan keamanan pasokan biosolar agar tidak mengganggu distribusi pengangkutan logistik,” tegas Puan dalam keterangan tertulis Rabu, 30 Maret 2022.
Puan meminta pemerintah memastikan keamanan pasokan solar agar tindak menghambat distribusi logistik saat bulan Ramadan dan Lebaran.
Menurut Puan, kelangkaan solar bersubsidi memicu permasalahan berantai di berbagai daerah. Tak hanya mengganggu distribusi logistik, kondisi tersebut juga menimbulkan kerugian bagi petani akibat hasil tanamnya kesulitan didistribusikan dampak kelangkaan solar bersubsidi.
Sebelumnya Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyebutkan proyek konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi akan melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2022.
Pada tahun ini pemerintah menurut Pertamina menetapkan kuota solar subsidi sebanyak 14,09 kiloliter (KL). Sedangkan angka konsumsi solar subsidi diproyeksikan dapat mencapai 16 juta KL hingga akhir tahun ini.
Di sisi lain, tingginya permintaan solar subsidi juga diduga karena adanya penyelewengan dari pelaku industri seperti sawit dan tambang yang harusnya tidak berhak mengonsumsi solar subsidi. Ini dilakukan karena ada selisih harga dengan solar non subsidi.
“Ini kami duga, karena penjualan solar non-subsidi itu turun dan penjualan solar subsidi naik. Padahal industri sedang naik, jadi memang semuanya ke sana,” kata Nicke.
Saat ini selisih harga antara solar subsidi dan non-subsidi atau Dex Series semakin tinggi yaitu mencapai Rp 7.800 per liter, berdasarkan perhitungan Pertamina.
Melihat kondisi ini Puan meminta agar penyaluran solar bersubsidi harus tepat sasaran. Kemudian harus ada tindakan tegas atas segala jenis penyalahgunaan dalam distribusi solar bersubsidi agar tidak merugikan mereka yang berhak mendapatkannya.
“Penyaluran solar bersubsidi harus tepat sasaran. Tindak tegas segala jenis penyalahgunaan dalam distribusi solar bersubdi agar tidak merugikan mereka yang berhak mendapatkannya,” tegasnya.
Dari beberapa laporan menurut Ketua DPR RI itu, solar bersubsidi belakangan banyak digunakan oleh sektor-sektor industri yang tidak masuk daftar pengguna yang berhak mengonsumsi jenis minyak tersebut. Puan mengatakan penyalahgunaan dan kebocoran solar bersubsidi tidak boleh terulang kembali.
Akhirnya banyak hasil pertanian yang tak bisa terjual dan mempengaruhi harga beberapa komoditas di pasaran, khususnya cabai dan sayuran. Akibat solar langka ini juga, kata Puan, produktivitas nelayan jadi turut menurun.
“Sejalan dengan rapat antara Komisi VII DPR dan pihak Pemerintah, kami meminta agar ada penambahan kuota biosolar bersubsidi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ujarnya.
Puan pun menekankan pentingnya pengawasan pendistribusian solar bersubsidi. Menurut Puan, kebocoran dan penyalahgunaan peruntukkan solar bersubsidi harus dihindari. [DES]
