Koran Sulindo – Pemerintah memfokuskan program-program bantuan sosial dan melakukan pemutakhiran data keluarga miskin agar lebih akurat untuk mengentaskan kemiskinan.
”Dan juga untuk melihat kembali jenis-jenis bantuan sosial yang bersifat subsidi barang: subsidi listrik, subsidi pupuk dan sebagainya. Kemudian Bapak Presiden juga memerintahkan kami untuk berkoordinasi dalam rangka pemutakhiran data, data keluarga miskin,” kata Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, usai mengikuti Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/3/2020).
Program-program Bansos itu adalah Progam Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembilan Bahan Pokok (sembako), dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Menurut Mensos, Presiden Joko Widodo juga meminta Menteri Keuangan dan menteri terkait lainnya mengevaluasi program-program bantuan yang berupa bantuan atau subsidi barang, seperti pupuk dan elpiji, untuk dilihat kembali efektivitasnya.
”Karena anggaran yang diambil dialokasikan APBN ke bantuan-bantuan atau subsidi barang tersebut sangat besar. Malah jauh lebih besar daripada bantuan-bantuan sosial yang berupa cash, begitu ya,” kata Juliari.
Presiden Jokowi juga meminta antar kementerian/lembaga terkait untuk berkoordinasi melakukan pemutakhiran data, data keluarga miskin, sehingga bisa didapatkan data-data keluarga miskin yang lebih akurat lagi.
Pengentasan Kemiskinan
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta strategi percepatan pengentasan kemiskinan betul-betul terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran, sehingga siapa yang melakukan apa harus jelas.
”Kita tahu merujuk dari data BPS kita telah berhasil menurunkan angka kemiskinan yang pada 2015 di angka 11,22% menjadi 9,22% di September 2019. Angka di bawah 10 persen ini adalah capaian yang sangat baik, namun pekerjaan besar kita belum selesai dalam rangka menurunkan angka kemiskinan kita,” kata Jokowi, saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (4/3/2020).
Menurut Presiden, masih terdapat 24,7 juta jiwa yang harus dientaskan dari kemiskinan.
Berdasarkan standar angka kemiskinan internasional Bank Dunia, jumlah penduduk sangat miskin saat ini sebanyak 9,9 juta jiwa atau 3,371 dari jumlah penduduk Indonesia.
”Kita bisa fokus menangani terlebih dahulu yang 9,91 jiwa ini. Karena itu data tentang siapa dan dimana warga kita ini harus betul-betul akurat, sehingga program bisa disasarkan tepat pada kelompok sasaran yang kita inginkan,” kata Jokowi. [redaksisulindo@gmail.com]
