Ilustrasi/Istimewa

Koran Sulindo – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengimbau semua pihak bijak menggunakan sosial media dan tidak ditujukan untuk menyebarkan kebohongan dan ujaran kebencian.

“Kita harus hindari adanya hoaks fitnah apalagi upaya memprovokasi. Kita harus menggunakan kemajuan teknologi untuk kepentingan kemanusiaan, untuk kepentingan kebersamaan. Jangan sampai kemajuan teknologi dipakai untuk pecah belah bangsa,” kata Hasto, usai memberikan pengarahan di rapat koordinasi DPD PDIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang, Rabu (28/9/2019).

Turut hadir mendampingi Hasto, diantaranya Wakil Sekjen Arif Wibowo, Wakil Bendahara  Rudianto Tjen sat menghadiri Rapat Koordinasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang dipimpin Ketua DPD PDIP Didit Srigusjaya beserta ratusan kader.

Menurut Hasto, perkembangan pembicaraan di sosial media, khususnya terkait revisi sejumlah RUU di DPR serta demonstrasi di Wamena, Papua, berkembang liar.

“Ini ada pemelintiran luar biasa, seolah-olah revisi UU KPK pun berarti pro pada korupsi. Padahal PDI Perjuangan mempunyai kebijakan kader yang korupsi langsung dipecat seketika. Ini sangat disayangkan. Kita berharap kemajuan sosmed tidak dipergunakan untuk menyebarkan pemlintiran apalagi menyebarkan kebohongan,” katanya.

Hasto mengatakan di Papua banjir hoaks dan fitnah isu rasisme yang disebarluaskan melalui sosmed.

“Kemajuan teknologi informasi disalahgunakan untuk menyebarkan kebohongan yang membuat terciptanya kondisi tidak aman,” katanya.

PDI Perjuangan mengajak seluruh komponen bangsa untuk mewaspadai adanya upaya pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah bangsa. Potensi adanya ancaman bagi keutuhan bangsa saat ini salah satunya justru dari perkembangan sosial media yang digunakan dengan tidak tanggung jawab.  PDI Perjuangan meminta seluruh rakyat Indonesia harus mewaspadai upaya adu domba internal bangsa. Termasuk persoala  di Wamena, dan banyaknya yang menggunakan isu revisi beberapa RUU di DPR harus dicermati agar tidak destruktif.

“Kritik dan aspirasi bebas di negara demokrasi, namun kerukunan dan keamanan nasional tetap harus dikedepankan,” kaanya.

Sejatinya benteng sosial-keamanan masyarakat harus diperkuat baik secara fisik maupun di jagad maya.

“Semua pihak diimbau untuk bijak menggunakan sosmed, hindari provokasi yang mengarah memecah belah bangsa,” kata Hasto. [CHA/Didit Sidarta]