Koran Sulindo – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 difokuskan untuk mendukung visi misi, prioritas, dan janji kampanye presiden terpilih Joko Widodo.
“Jadi APBN 2020 didesain di dalam rangka untuk mendukung program-program tersebut,” kata Menkeu, usai Rapat Terbatas tentang Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2020, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7/2019), seperti dikutip setkab.go.id.
Menurut Menkeu, asumsi makro APBN 2020 akan terlihat di dalam Nota Keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden Jokowi pada Agustus nanti, namun berada di dalam range yang sudah dibahas dengan DPR pada saat pembahasan awal beberapa waktu lalu.
“Kita akan mendesain untuk Nota Keuangan nanti adalah pertumbuhan pajaknya akan diupayakan cukup tinggi namun realistis dimana untuk PPH dan PPN akan didesain berdasarkan pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir ini,” katanya.
Kemenkeu saat ini sedang memproses undang-undang perpajakan yang nanti berpengaruh langsung terhadap tarif dan penerimaan negara.
“Mungkin baru akan dirasakan pada akhir tahun 2020 atau awal 2021,” katanya.
Belanja pemerintah pada APBN 2020 ada beberapa belanja yang merupakan janji Jokowi selama kampanye pemilihan presiden (pilpres) lalu.
Pertama, untuk destinasi dari pariwisata akan mendapatkan prioritas dari sisi keseluruhan belanja yang menyangkut belanja infrastruktur, baik itu di tempat Menteri PUPR maupun Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata dan juga menteri yang lain yang terkait seperti BEKRAF dan menteri yang menyangkut dana desa di dalam rangka untuk memperbaiki kapasitas dari infrastruktur dasar.
Pemerintah juga memasukkan perluasan dari MRT (Mass Rapid Trans) Jakarta pada anggaran 2020. Proyek itu akan menambah fase kedua dari Bundaran Hotel Indonesia-Kampung Bandan. Saat ini MRT baru melayani trayek Lebak Bulus-Bundaran HI.
“Ini semuanya akan masuk di dalam RAPBN 2020 karena menyangkut subsidiary loan agreement ke Pemerintah DKI Jakarta,” katanya.
Beberapa pos yang berhubungan dengan janji-janji presiden akan ditambah. Kartu Indonesia Pintar Kuliah akan ditambah jumlah penerima beasiswanya dari sekitar 380 ribu saat ini.
“Akan ada tambahan baru sekitar 400.000 siswa, yang akan dijaga pada 4 tahun ke depan. Jadi totalnya nanti akan mencapai 780.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, sehingga anggarannya juga bertambah dari Rp4,8 triliun menjadi Rp7,6 triliun,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga akan mendesain lebih dari Rp10 triliun untuk Kartu Pra Kerja, yaitu satu juta melalui pelatihan digital dan satu juta untuk pelatihan reguler. Saat ini, lanjut Menkeu, desain programnya masih dibahas diantara menteri terkait di bawah koordinator Menko Perekonomian.
Untuk Kartu Sembako dialokasinya sebesar Rp 25,7 triliun dan mencapai lebih dari 15,6 juta keluarga penerima manfaat.
Kartu Pra Kerja, Kartu Sembako, dan Kartu Kuliah merupakan prioritas Presiden saat kampanye lalu.
Perkuat Daya Saing
Sementara itu Presiden Joko Widodo mengatakan pada tahun 2020 Indonesia harus bisa mengantisipasi dinamika ekonomi global yang terus bergerak dan berubah.
“RAPBN 2020 harus dirancang agar mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis tersebut, terus agar kita juga tetap sehat tetapi jaga responsif dan memperkuat daya saing, meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden, saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas tentang Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Presiden menyampaikan 5 arahan tentang pagu indikatif 2020 tersebut.
Pertama, Presiden meminta RAPBN 2020 terutama diprioritaskan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia baik melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan industri. Dan juga memberikan stimulus rangsangan peningkatan ekspor dan investasi.
Kedua, Presiden berharap agar anggaran 5% di bidang kesehatan bisa meningkatkan pelayanan kesehatan di seluruh tanah air, dan juga yang paling penting pengentasan stunting/ kurang gizi dan keselamatan ibu hamil saat melahirkan.
Ketiga, yang berkaitan dengan infrastruktur, Presiden meminta lebih difokuskan, kemudian disambungkan dengan kegiatan dan sentra-sentra produksi, baik itu kawasan ekonomi khusus, kawasan-kawasan pariwisata, kawasan industri kecil, kawasan- kawasan produksi persawahan, kawasan produksi pertanian, perkebunan dan juga perikanan serta sentra-sentra usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah.
Keempat, RAPBN 2020, harus mampu mengurangi kemiskinan. Ia mengingatkan agar PKH (Program Keluarga Harapan), Dana Desa, dan Kartu Sembako betul-betul menyasar pada yang membutuhkan, termasuk juga bantuan modal untuk pengusaha-pengusaha mikro-UMKM.
Kelima, untuk belanja pegawai sekali lagi semuanya harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi baik di pusat dan di daerah.
“Gunakan anggaran seefisien mungkin, kurangi belanja-belanja yang kurang produktif dan pastikan semuanya tepat sasaran,” kata Jokowi. [Didit Sidarta]
