Koran Sulindo – PDI Perjuangan menyatakan bukan melarang Basuki Tjahaja Purnama (BTP/Ahok) terlibat dalam kampanye pemilu 2019.
“Maksudnya bukan dilarang, tetapi Pak BTP ke luar negeri, dua setengah bulan di luar negeri. Apalagi kemudian ada agenda-agenda pribadi BTP yang harus dijalankan,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jl. Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2019).
PDI Perjuangan memberi kesempatan BTP untuk menjalankan agenda pribadinya seusai menjalani hukuman atas perkara penistaan agama.
Menurut Hasto, saat ini Pemilu tinggal 62 hari ke depan. Sementara BTP berniat jalan-kalan ke luar negeri selama 2,5 bulan.
“Jadi itukan sudah lewat pemilu. Kalau Pak BTP ada di luar negeri, ada tugas-tugas pribadinya juga, yang menjadi impian yang dilakukan sendiri,” kata Hasto.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan BTP sebaiknya tak ikut kampanye pemilu.
Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf itu menyarankan mantan terpidana kasus penistaan agama itu menikmati masa kebebasannya terlebih dahulu sebelum mulai kembali berpolitik praktis.
“Ya lebih baik situasi seperti inilah, tenang-tenanglah Pak Ahok. Jadi ya jalan-jalan dulu atau apa. Karena dia, Ahok kan sudah empat kali pindah partai juga,” kata JK, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (12/2/2019).
JK juga menyarankan TKN meminta Ahok tidak masuk ke dalam tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf karena dapat berimbas pada menurunnya elektabilitas Jokowi sebagai capres petahana.
“Lebih baik (Ahok) tenang-tenang, toh pemilu dua bulan lagi, juga efeknya tidak akan banyak,” katanya.
Menurut JK, kebebasan Ahok yang hanya beberapa bulan sebelum Pilpres 2019 dapat berpengaruh pada perolehan suara Jokowi-Ma’ruf. Kelompok masyarakat yang betul-betul memperhatikan kasus penistaan agama oleh Ahok, tentu akan enggan memilih Jokowi di pilpres.
Ahok bergabung ke PDI Perjuangan pada 8 Februari 2019 lalu, setelah mengunjungi kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali. Ahok telah memiliki kartu anggota PDI Perjuangan sejak 26 Januari 2019 lalu.
Muchdi
Sementara itu tentang masuknya Wakil Ketua Umum Partai Berkarya, Muchdi PR disebut tak sepenuhnya disambut baik oleh partai pendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Misalnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang mempermasalahkan latar belakang Muchdi dalam kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu.
Menurut Hasto, dukungan dari Muchdi itu justru merupakan bukti kepemimpinan Jokowi.
“Dukungan itu menunjukkan kepemimpinan Pak Jokowi memang diterima secara nasional, secara luas. Kami berterima kasih atas dukungan yang diberikan,” kata Hasto. [CHA/DAS]
