Koran Sulindo – Politikus PDI Perujangan Arteria Dahlan menduga tujuan di balik aksi teror yang belakangan terjadi adalah menggerus kepercayaan rakyat kepada pemerintah.
Menurutnya, ketakutan sengaja ditebar agar pemerintah dianggap tak mampu menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.
“Ini upaya untuk menjatuhkan citra Presiden Joko Widodo. Agar rakyat tak yakin dengan keamanan negara, termasuk mendistorsi pemerintah,” ujar Arteria dalam diskusi bertajuk ‘Never Ending Terrorist’ di Jakarta, Sabtu(19/5).
Arteria menjelaskan, saat ini aksi terorisme sudah tak mempedulikan lagi siapa target yang mereka serang. Tak hanya itu tren pelaku teror belakangan ini tak mengenal gender dan status sosial. Ironisnya, orang tua bahkan mengajak anaknya menjalankan aksi teror.
“Wanita bisa mengajak anaknya untuk melakukan aksi teror. Bahkan, pelakunya ada yang secara tingkat ekonomi sudah berkecukupan,” kata dia,
Arteria yakin, terorisme akan selalu hadir meski ada lembaga sekuat Koopssusgab sekalipun. “Mereka akan selalu hadir siapapun Presiden, Panglima dan Kapolrinya,” ujarnya.
Selain itu, Arteria juga meminta publik tak menjadikan pembentukan komando operasi khusus gabungan (Koopssusgab) memberantas terorisme menjadi polemik.
Menurut Artieria, wacana pembentukan Koopssusgab adalah tim antiteror dari gabungan pasukan elite TNI ini sangat penting dalam membantu Polri memberantas terorisme.
Wacana pembentukan Koopssusgab ini yang mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo ini sasarannya agar negara betul-betul hadir melindungi warganya dari potensi serangan teroris.
“Wacana pembentukan Koopssusgab ini seharusnya diapresiasi bukan malah dijadikan polemik,” imbuhya.
Koopssusgab merupakan tim antiteror gabungan dari tiga matra TNI, yakni Satuan 81 Gultor Kopassus TNI AD, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) TNI AL, dan Satuan Bravo 90 Paskhas TNI AU.
Saat ini, ada wacana membentuk Koopssusgab dari pasukan elite TNI untuk membentu Polri dalam pemberantasan terorisme agar lebih efektif.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Komunikasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto mengatakan BIN mendesak agar Revisi Undang-undang Terorisme segera disahkan, karena undang-undang yang ada saat ini dianggap lemah.
“Ini yang menyebabkan kita mudah diserang teroris,” kata Wawan.
Menurutnya, dengan adanya undang-undang yang baru, maka penegakan hukum akan berlangsung lebih cepat sehingga antisipasi teror bisa ditanggulangi.
“Semoga cepat selesai. Jadi semua yang terindikasi dapat diamankan agar mendapatkan kepercayaan masyarakat,” terangnya.
Apalagi selama ini banyak gerakan garis keras dan radikal yang bisa sewaktu-waktu merenggut kewibawaan negara.
“Dulu ada pelajaran di sekolah yang sama sekali tak melakukan pembelajaran Pancasila. Ini sangat bahaya kalau memang dibiarkan,” kata Wawan. [CHA/TGU]
