Koran Sulindo –Keputusan Amerika Serikat menahan separo dana bantuan PBB yang digunakan untuk membantu pengungsi Palestina dikecam sebagai tindakan tidak bertanggung jawab dan berbahaya.
AS hanya mengucurkan US$ 60 juta dan menangguhkan sisa bantuan sebesar US$65 juta.
Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menyebut pemangkasa itu mengancam kebutuhan dasar warga Palestina untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan kehidupan yang layak.
Anggota Komite Eksekutif PLO Hanan Ashrawi menyebut keputusan Washington itu mengindikasikan bahwa AS terlibat langsung dalan pendudukan Israel sekaligus, “memicu ketidakstabilan lebih lanjut di seluruh wilayah dengan menargetkan mereka yang tidak bersalah.”
Keprihatinan serupa juga disampaikan Sekjen PBB Antonio Guterres yang berharap Washington ‘mempertahankan jumlah bantuannya ‘ bagi Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Tengah (UNRWA).
Guterres menyebut tindakan tersbeut akan berdampak pada ratusan ribu pengungsi Palestina yang tersebar di berbagai wilayah di Timur Tengah.
Sebelumnya Presiden Donald Trump mengancam AS akan mengurangi bantuan jika orang-orang Palestina menolak upaya perdamaian dengan Israel. Ia juga mengancam bantuan asing kepada negara-negara yang mendukung resolusi Majelis Umum PBB tentang Yerusalem dianggap angin lalu.
“Semua negara mengambil uang kami dan kemudian memberikan suara menentang kami di Dewan Keamanan atau majelis, mereka mengambil ratusan juta dolar dan miliaran dolar dan mereka memilih untuk menolaknya, ” kata Trump di Gedung Putih.
“Well, mari kita lihat itu. Biarkan mereka memilih melawan kita. Kita akan menghemat banyak. Kami tidak peduli. Kami bosan negara ini dimanfaatkan dan kami tidak akan dimanfaatkan lagi,” kata Trump lagi.
Selama ini AS mendanai hampir 30 persen pendanaan PBB dan secara keseluruhan mengucurkan US$ 370 kepada URWA tahun lalu.
Akhir pekan lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam usaha perdamaian Trump di Timur Tengah dan bersumpah tak akan menerima rencana perdamaian apapun dari AS setelah pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Abbas menyebut Trump mengakhiri Persetujuan Oslo tahun 1994.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert menyebut penangguhan bantuan dilakukan untuk mendorong reformasi di PBB. Ia juga menepis tuduhan penangguhan bantuan itu sebagai tindakan hukuman. “Ini tidak ditujukan untuk menghukum siapapun.”
“Sudah waktunya negara lain, beberapa di antaranya cukup kaya untuk masuk dan berperan memajukan stabilitas keamanan dan stabilitas regional,” kata seorang pejabat AS kepada Reuters.
Selain mengucurkan US$ 370 juta tahun lalu, AS juga menyumbangkan US$260 juta bantuan bilateral yang disalurkan melalui proyek-proyek USAID yang dijalankan oleh organisasi non-pemerintah. Umumnya bantuan itu menyasar pada bantuan kemanusiaan, pembangunan ekonomi, reformasi demokrasi, peningkatan akses air dan infrastruktur lainnya.
Jumlah yang dikucurkan kepada orang-orang Palestina itu berbanding terbalik dengan yang diterima Israel. Negeri zionis itu menerima US$ 3 miliar pertahun.[TGU]
