8 negara ini menerapkan sistem kerja paksa terhadap penduduk di wilayah-wilayah yang mereka taklukkan. (AI/BP)

Kerja paksa menjadi salah satu bentuk eksploitasi manusia yang banyak ditemukan dalam sejarah kolonialisme.

Di berbagai wilayah jajahan, penduduk setempat diwajibkan bekerja untuk memenuhi kepentingan ekonomi maupun militer negara penjajah.

Dalam sejumlah kasus, penolakan terhadap kewajiban tersebut dapat berujung pada penyiksaan, penahanan, hingga pembunuhan.

Beberapa negara bahkan mengerahkan penduduk dari wilayah jajahannya dalam jumlah besar selama bertahun-tahun.

Berikut 8 negara penjajah yang pernah menerapkan kerja paksa.

1. Spanyol

Kerajaan Spanyol merupakan salah satu negara Eropa yang menerapkan kerja paksa dalam ekspansi kolonialnya.

Penjajahan Spanyol bertujuan memperluas wilayah kerajaan, menguasai jalur perdagangan, memperoleh emas dan perak, serta menyebarkan agama Katolik.

Wilayah jajahannya mencakup Meksiko, Peru, Bolivia, Guatemala, Kolombia, Venezuela, Ekuador, Chili, Argentina, Kuba, Republik Dominika, Filipina, dan sejumlah wilayah lainnya di Amerika serta Asia.

Salah satu sistem eksploitasi tenaga kerja yang diterapkan adalah encomienda.

Melalui sistem ini, penjajah Spanyol memperoleh hak untuk menerima upeti dan memanfaatkan tenaga penduduk pribumi dengan kewajiban memberikan perlindungan serta pengajaran agama.

Dalam praktiknya, sistem tersebut sering disalahgunakan untuk memaksa penduduk bekerja dan menyerahkan hasil produksi kepada pihak kolonial.

Spanyol juga menerapkan repartimiento, yaitu sistem perekrutan tenaga kerja penduduk pribumi secara bergiliran untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kolonial.

Di kawasan Andes, terutama wilayah yang sekarang menjadi Bolivia, pemerintah kolonial menerapkan mita untuk mengerahkan penduduk bekerja di pertambangan perak Potosí.

Sistem mita kolonial di Potosí diorganisasikan secara resmi pada 1570-an.

Penelitian sejarah mencatat bahwa jumlah pekerja yang diwajibkan melalui sistem tersebut mencapai sekitar 14.000 orang setiap tahun sejak 1578 hingga dekade 1680-an.

Mereka berasal dari sejumlah provinsi di kawasan Andes dan harus meninggalkan daerah asal untuk bekerja di pertambangan serta fasilitas pengolahan perak.

2. Portugal

Portugal membangun imperium kolonial melalui ekspansi perdagangan dan penguasaan wilayah di Afrika, Asia, serta Amerika Selatan.

Pemerintah kolonialnya mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga penduduk untuk mengembangkan perkebunan, pertambangan, dan perdagangan komoditas ekspor.

Wilayah jajahan Portugal antara lain Angola, Mozambik, Guinea Portugis (sekarang Guinea-Bissau), dan São Tomé dan Príncipe.

Portugal juga pernah menguasai wilayah seperti Brasil, Goa, Malaka, dan Timor Portugis.

Salah satu bentuk kerja paksa yang diterapkan di Afrika adalah chibalo, yaitu sistem pengerahan tenaga penduduk untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial dan perusahaan swasta.

Praktik tersebut mencakup pekerjaan di perkebunan kapas, pertanian, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur.

Portugal juga menerapkan sistem contrato, yaitu perekrutan tenaga kerja secara paksa untuk bekerja dalam hubungan kerja berupah.

Meskipun secara administratif berbentuk kontrak, penduduk sering kali tidak memiliki kebebasan untuk menolak perekrutan atau meninggalkan pekerjaan.

Sistem tersebut memungkinkan perusahaan memperoleh tenaga kerja dengan upah yang ditekan oleh kebijakan kolonial.

Penelitian Leo Dolan, Peter Gibbon, dan Sam Jones yang diterbitkan UNU-WIDER pada 2026, berjudul Measuring Extraction from Forced Wage Labour in Portuguese Africa, 1910–1974, mengukur skala eksploitasi tenaga kerja di Angola dan Mozambik.

Hasil penelitian memperkirakan bahwa sistem contrato menghasilkan sekitar 2,2 juta tahun-orang kerja paksa selama periode penelitian.

Pada puncaknya, hingga seperlima laki-laki usia kerja di kedua wilayah tersebut mengalami pengerahan tenaga kerja paksa.

Angka 2,2 juta tahun-orang merupakan akumulasi durasi kerja, bukan jumlah individu yang pernah direkrut atau jumlah orang yang meninggal.

3. Inggris

Imperium Britania merupakan salah satu kekuatan kolonial terbesar dalam sejarah.

Ekspansi wilayahnya bertujuan menguasai jalur perdagangan, memperoleh bahan mentah, mengembangkan perkebunan dan pertambangan, serta memperkuat kepentingan politik dan militer kerajaan.

Wilayah jajahan Inggris tersebar di berbagai benua, termasuk India, Myanmar, Malaya (sekarang bagian dari Malaysia), Kenya, Uganda, Nigeria, Ghana, Tanganyika (sekarang bagian dari Tanzania), Rhodesia (sekarang Zimbabwe), dan sejumlah wilayah lainnya.

Pemerintah kolonial Inggris menerapkan berbagai bentuk kerja paksa.

Salah satunya adalah corvée, yaitu kewajiban penduduk untuk menyediakan tenaga kerja bagi kepentingan pemerintah, terutama dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan serta fasilitas umum.

Di sejumlah koloni Afrika, penduduk juga dikerahkan untuk mengangkut barang dan perlengkapan administrasi maupun militer.

Praktik tersebut dikenal sebagai forced porterage.

Selain itu, terdapat perekrutan tenaga kerja yang bersifat memaksa untuk mendukung sektor perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur.

Dokumentasi mengenai kerja paksa di Kenya menunjukkan bahwa pengerahan penduduk sebagai pengangkut barang masih berlangsung pada abad ke-20.

Penelitian Opolot Okia dalam buku Labor in Colonial Kenya after the Forced Labor Convention, 1930–1963 mencatat bahwa pada 1937, sebanyak 944 laki-laki dikerahkan secara wajib untuk pekerjaan pengangkutan selama total 2.825 hari kerja.

4. Belanda

Belanda mengembangkan kekuasaan kolonial di Indonesia melalui Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dan kemudian pemerintahan Hindia Belanda.

Tujuan utamanya mencakup penguasaan perdagangan rempah-rempah, sumber daya alam, hasil pertanian, serta pemasukan ekonomi bagi pemerintah kolonial.

Salah satu kebijakan kerja paksa yang paling dikenal adalah Cultuurstelsel atau Sistem Tanam Paksa, yang diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada 1830.

Melalui sistem ini, penduduk diwajibkan menyediakan sebagian tanah dan tenaga kerja untuk menghasilkan komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila.

Dalam pelaksanaannya, penduduk harus memenuhi kewajiban produksi yang ditetapkan pemerintah kolonial.

Beban tersebut dapat melibatkan pengerahan tenaga kerja dalam waktu lama, terutama ketika tuntutan produksi meningkat.

Penyimpangan pelaksanaan kebijakan juga menyebabkan penduduk menghadapi beban kerja dan kewajiban penyerahan hasil bumi yang berat.

Belanda juga menerapkan sistem rodi, yaitu kewajiban bekerja untuk kepentingan pemerintah kolonial.

Penduduk dikerahkan untuk membangun dan memelihara jalan, jembatan, fasilitas pemerintahan, serta infrastruktur lainnya.

Para peneliti memperkirakan bahwa tanpa pengurangan tekanan Sistem Tanam Paksa, tingkat kematian rata-rata di Jawa pada akhir 1870-an akan sekitar 10–30 persen lebih tinggi.

5. Prancis

Prancis memperluas imperium kolonialnya ke Afrika, Asia, Karibia, dan sejumlah wilayah lainnya.

Ekspansi tersebut didorong oleh kepentingan perdagangan, penguasaan sumber daya alam, perluasan kekuasaan politik dan militer, serta pengembangan infrastruktur untuk mendukung administrasi kolonial.

Di Afrika, wilayah jajahannya mencakup Senegal, Mali, Guinea, Pantai Gading, Burkina Faso, Niger, Benin, Chad, Republik Afrika Tengah, Republik Kongo, Gabon, dan Mauritania.

Prancis juga pernah menguasai Vietnam, Laos, dan Kamboja di Asia Tenggara.

Pemerintah kolonial Prancis menerapkan sistem corvée, yaitu kewajiban bekerja untuk kepentingan pemerintah tanpa upah.

Penduduk dikerahkan untuk membangun jalan, jembatan, dan fasilitas pemerintahan.

Selain itu, terdapat perekrutan paksa dengan sistem pembayaran upah untuk pekerjaan perkebunan, pertambangan, pengangkutan barang, dan pembangunan jalur kereta api.

Salah satu proyek yang paling banyak menelan korban adalah pembangunan jalur kereta api Congo-Océan di Afrika Khatulistiwa Prancis.

Jalur sepanjang sekitar 500 kilometer tersebut dibangun untuk menghubungkan Brazzaville dengan pelabuhan Pointe-Noire, sehingga mempermudah pengangkutan hasil produksi dan memperkuat hubungan transportasi di wilayah kolonial.

Pembangunannya berlangsung pada 1921–1934.

Pemerintah kolonial mengerahkan sekitar 127.250 laki-laki dari berbagai wilayah Afrika Khatulistiwa Prancis untuk bekerja dalam proyek tersebut.

Banyak pekerja direkrut secara paksa dan harus menempuh perjalanan panjang sebelum mencapai lokasi pembangunan.

Kondisi kerja di kawasan hutan dan pegunungan sangat berat.

Para pekerja harus membuka hutan, menggali tanah, membangun terowongan, serta mengangkut material dengan peralatan terbatas.

Penyakit, kekurangan makanan, kekerasan fisik, dan buruknya fasilitas kesehatan menyebabkan banyak pekerja meninggal.

Sejarawan Gilles Sautter dalam penelitian Notes sur la construction du chemin de fer Congo-Océan (1921–1934) memperkirakan bahwa sedikitnya 16.000 orang meninggal selama pembangunan jalur tersebut.

Penelitian James P. Daughton yang diterbitkan pada 2021 dalam buku In the Forest of No Joy: The Congo-Océan Railroad and the Tragedy of French Colonialism menyebut estimasi kematian sekitar 20.000–25.000 orang.

6. Belgia

Belgia mengembangkan kekuasaan kolonial di Afrika Tengah dengan tujuan memperoleh keuntungan dari sumber daya alam, terutama karet dan gading.

Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Kongo, yang pada awalnya berada di bawah kekuasaan pribadi Raja Leopold II dan dikenal sebagai Congo Free State.

Periode pemerintahan Leopold II berlangsung pada 1885–1908.

Setelah itu, Belgia mengambil alih pemerintahan wilayah tersebut dan menjadikannya koloni resmi dengan nama Kongo Belgia hingga kemerdekaannya pada 1960.

Di bawah pemerintahan Leopold II, perusahaan-perusahaan konsesi memperoleh hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam Kongo.

Penduduk setempat dipaksa mengumpulkan getah karet dan gading untuk memenuhi kuota produksi yang ditetapkan perusahaan dan administrasi kolonial.

Salah satu bentuk pemaksaan yang diterapkan adalah penggunaan tenaga militer dan aparat kolonial untuk memastikan penduduk memenuhi target pengumpulan karet.

Keluarga penduduk dapat disandera sebagai alat tekanan.

Orang-orang yang gagal memenuhi kuota menghadapi penyiksaan, pemotongan anggota tubuh, hingga pembunuhan.

Penduduk juga dikerahkan untuk mengangkut barang dan mendukung kegiatan ekonomi kolonial.

Sejarawan Adam Hochschild dan Jan Vansina pernah mengemukakan estimasi sekitar 10 juta kematian atau penurunan populasi di Kongo selama periode 1880–1920.

Angka tersebut sering dikutip dalam pembahasan kekejaman rezim Leopold II.

7. Jepang

Jepang memperluas kekuasaan kolonialnya di Asia Timur dan Asia Tenggara untuk memperoleh sumber daya alam, memperkuat pengaruh militer, menguasai jalur perdagangan, serta memenuhi kebutuhan industri dan perang.

Wilayah yang pernah berada di bawah kekuasaan kolonial atau pendudukan Jepang mencakup Taiwan, Korea, sebagian wilayah Tiongkok, Indonesia, Filipina, Burma (Myanmar), Malaya, dan Singapura.

Salah satu praktik kerja paksa yang paling dikenal adalah romusha di Indonesia selama pendudukan Jepang pada 1942–1945.

Penduduk dikerahkan untuk membangun jalan, jalur kereta api, lapangan udara, benteng, dan berbagai fasilitas militer.

Sebagian dikirim ke luar daerah asal, termasuk ke Sumatra, Kalimantan, Malaya, dan wilayah lain di Asia Tenggara.

Kondisi kerja para romusha sangat buruk. Mereka menghadapi kekurangan makanan, penyakit, kekerasan, serta minimnya fasilitas kesehatan.

Banyak yang meninggal selama perjalanan maupun ketika bekerja di lokasi proyek.

Penelitian sejarah menyebut lebih dari 300.000 pekerja Jawa dikirim ke luar Jawa untuk bekerja di berbagai wilayah.

Dari kelompok tersebut, sekitar 77.000 orang tercatat selamat dalam pendataan repatriasi setelah perang.

Angka ini menghasilkan perkiraan sekitar 223.000 orang yang tidak tercatat selamat dalam kelompok tersebut.

Jepang juga memobilisasi tenaga kerja Korea secara paksa selama masa penjajahan Korea pada 1910–1945.

Penduduk Korea dikirim ke Jepang untuk bekerja di pertambangan, pabrik, dan proyek konstruksi.

Penelitian yang diterbitkan Cambridge University Press pada 2024 mencatat bahwa sekitar 798.043 orang Korea dimobilisasi secara paksa untuk bekerja di Jepang pada 1939–1945.

Lebih dari 10 persen diperkirakan meninggal atau hilang, sehingga jumlahnya mencapai sekitar 80.000 orang.

8. Jerman Nazi

Jerman Nazi menerapkan sistem kerja paksa secara luas di wilayah Eropa yang diduduki selama Perang Dunia II pada 1939–1945.

Ekspansi militer Nazi bertujuan memperluas wilayah kekuasaan, menguasai sumber daya negara lain, dan memenuhi kebutuhan industri serta persenjataan untuk perang.

Wilayah yang diduduki mencakup Polandia, Prancis, Belgia, Belanda, Luksemburg, Norwegia, Denmark, Yunani, Yugoslavia, Cekoslowakia, serta sebagian wilayah Uni Soviet, termasuk Ukraina dan Belarus.

Rezim Nazi mendeportasi terhadap penduduk sipil dari wilayah pendudukan untuk bekerja di Jerman.

Mereka ditempatkan di pabrik, pertanian, pertambangan, dan berbagai sektor industri.

Tawanan perang, terutama dari Uni Soviet, juga dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk.

Selain itu, tahanan kamp konsentrasi dikerahkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan industri, termasuk produksi persenjataan dan pembangunan fasilitas militer.

Orang-orang Yahudi juga dipaksa bekerja di ghetto, kamp konsentrasi, dan sejumlah fasilitas produksi yang berada di bawah kendali Nazi.

Sebagian pekerja ditempatkan dalam kondisi yang sengaja dibuat sangat berat hingga berujung pada kematian.

Praktik tersebut dikenal dengan istilah Vernichtung durch Arbeit atau pemusnahan melalui kerja.

Menurut Wiener Holocaust Library, sekitar 20 juta orang dieksploitasi sebagai pekerja paksa dan pekerja budak oleh rezim Nazi selama 1939–1945.

Jumlah tersebut mencakup pekerja sipil asing, tawanan perang, dan tahanan kamp konsentrasi, baik di wilayah Jerman maupun wilayah pendudukan.

Dari keseluruhan jumlah tersebut, sekitar 2,5 juta pekerja paksa diperkirakan meninggal dunia.

Sebagian besar korban merupakan tawanan perang Soviet dan tahanan kamp konsentrasi. Kematian terjadi akibat kelaparan, penyakit, kekerasan, kondisi kerja yang mematikan, serta tidak adanya perawatan medis yang memadai.

Sistem kerja paksa Nazi juga melibatkan perusahaan-perusahaan industri besar, termasuk IG Farben dan Krupp, yang memperoleh keuntungan dari tenaga kerja tahanan dan pekerja yang dideportasi. [BP]

Follow Channel WhatsApp Koran Suluh Indonesia untuk mendapatkan berbagai bacaan informatif serta perkembangan terbaru di dalam dan luar negeri.
https://whatsapp.com/channel/0029VbByPYj3WHTNpxLmO93I