Liberland adalah negara micro yang ada di benua eropa yang diproklamasikan pada 13 April 2015 oleh Vít Jedlička.
Negara ini berada di antara Kroasia dan Serbia. Terletak di sebidang tanah di tepi barat sungai Danube yang tidak diakui siapapun.
Liberland mempunyai luas sekitar 700 hektare (1.700 ekar), kurang lebih seluas wilayah Gibraltar, dan sebagian besar ditutupi hutan. Tidak ada penduduk.
Pada April 2015, wartawan dari surat kabar Ceko “Parlamentní listy” mengunjungi daerah tersebut dan menemukan sebuah rumah yang telah ditinggalkan diperkirakan sekitar 30 tahunan. Akses jalan menuju lokasi tersebut pun terbilang buruk.
Dari situs resmi Liberland menyatakan, negara ini dapat berdiri karena adanya sengketa perbatasan antara Kroasia dan Serbia.
Sejak terjadi perang Yugoslavia, beberapa wilayah perbatasan menjadi sengketa dan diperdebatkan seperti pulau Vucovar dan Pulau Šarengrad. Tetapi di Gornja Siga yang nantinya diproklamirkan menjadi Liberland tetap tidak diklaim oleh negara yang berselisih yakni Kroasia dan Serbia.
Seperti yang dijelaskan diatas, daerah Liberland tidak di sengketakan atau (terra nullius) karena dianggap tidak mengganggu perbatasan kedua kedua negara yakni Kroasia dan Serbia.
Jedlička menyatakan nota diplomatik akan dikirimkan ke kedua negara, Kroasia dan Serbia serta negara-negara lain sebagai permintaan resmi pengakuan internasional.
Vit Jedlička merupakan anggota dari partai pembebasan Cekoslowakia, (Czech Party of Free Citizens) yang mendasarkan pada nilai-nilai ideologi liberal klasik.
Pada hari Republik Liberland diproklamasikan, mereka menaikan bendera Liberland yang dilakukan oleh Jedlička dan rekan-rekan mereka.
Dari kejadian tersebut, reaksi publik pun beragam. Saat Jedlička memberikan keterangan pada media, mereka mengklaim menerima respon positif atas inisiatifnya memproklamirkan negara Republik Liberland terutama dari partainya, Partai Warga Bebas (Party of Free Citizens). Mereka menyebutnya aksi publisitas.
Selain dari partainya, Jedlička juga mengatakan Partai Demokrat sipil (Občanská demokratická strana, ODS) dan Partai Bajak Laut (Ceko: Česká pirátská strana) juga mendukung tindakan yang dilakukan Jedlička.
Petr March, yang merupakan pemimpin Party of Free Citizens, pada 20 Mei 2015 menyatakan dukungannya atas pembentukan negara berdasarkan ide-ide kebebasan. Petr Merch juga menambahkan bahwa Party of Free Citizens juga menginginkan Ceko menjadi negara yang bebas seperti Liberland.
Pandangan Hukum Internasional
Pakar hukum di Serbia serta Kroasia telah menyatakan bahwa, berdasarkan hukum internasional, Jedlička tidak berhak untuk mengklaim daerah tersebut, yang saat ini sedang diperselisihkan oleh kedua negara.
Kedua negara, Kroasia dan Serbia, telah menolak klaim yang diajukan oleh Jedlička sebagai tidak pantas, meskipun respons yang diberikan berbeda. Pada 24 April 2015, Kementerian Luar Negeri Serbia mengungkapkan bahwa mereka memandang isu ini sebagai hal yang sepele, negara baru tersebut tidak melanggar batas negara Serbia yang ditandai oleh sungai Danube.
Sementara itu, Kroasia, yang saat ini bertanggung jawab atas wilayah tersebut, telah menyatakan bahwa setelah arbitrase internasional, tanah itu harus diserahkan kepada Kroasia atau Serbia, bukan kepada pihak ketiga.
Sebuah artikel dalam Chicago Journal of International Law, sebuah publikasi dari University of Chicago Law School, mengkaji klaim Liberland mengenai status kenegaraannya berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Konvensi Montevideo. Penulis menyoroti bahwa Pernyataan Kroasia yang menganggap Liberland sebagai bagian dari Serbia dapat dilihat sebagai penolakan terhadap hak hukum Kroasia atas Liberland.
Sebaliknya, jika daerah yang diklaim oleh Liberland adalah milik Serbia, maka penolakan pemerintah Serbia terhadap tanah tersebut dapat pula dianggap sebagai klaim yang akan mengubah status hukum daerah tersebut menjadi terra nullius.
Dalam kedua situasi, tanah tersebut akan menjadi milik entitas pertama, dalam hal ini Liberland, untuk mengklaimnya. Namun, mengingat kerumitan sejarah perbatasan antara Kroasia dan Serbia, bisa jadi sulit untuk menentukan kepada siapa tanah tersebut secara sah sesuai dengan hukum internasional. [IQT]
