Koran Sulindo – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar mengundang para investor untuk membangun proyek pembangkit listrik di daerah terpencil. Ajakan ini terkait masih ada sebanyak 2.500 desa di Indonesia, kebanyakan di Papua, yang belum teraliri listrik.
“Tidak hanya itu, wilayah yang dikenal sebagai lumbung energi seperti di Kalimantan, banyak desa di sekitar perbatasan dan daerah pedalaman yang belum teraliri listrik,” ujar Arcandra dalam Diskusi Nasional Kebijakan Energi yang berlangsung di ruang Balai Senat UGM, Selasa (25/4).
Menurut Arcandra, kondisi saat ini memang faktanya masih banyak desa yang belum teraliri listrik. Bahkan desa yang sudah teraliri listrik pun belum bisa dikatakan sepenuhnya teraliri listrik, karena tidak semua menjangkau semua dusun di desa tersebut.
Dikatakan oleh Wamen ESDM, salah satu persoalan belum teraliri listrik tersebut dikarenakan sulitnya akses menuju lokasi dan pengerjaan pembangkit listrik yang belum selesai. Karenanya, ia berharap ada investor untuk ikut andil dalam proyek pembangkit listrik di daerah terpencil. “Jika ada investor ambil bagian listrik, bangun saja,” ujarnya.
Arcandra mengakui bila saat ini pembangunan pembangkit listrik atau pembangunan pertambangan saat ini terhambat oleh Peraturan Daerah (Perda). Dicontohkan, setiap proses eksplorasi oil dan gas di Indonesia saat ini membutuhkan waktu sekitar 15 tahun agar bisa mulai berproduksi. Sementara kalau menengok negara lain hanya perlu lima tahun sudah berproduksi.
Mengacu hal ini, lanjut Arcandra, Pemda seharusnya mempermudah masuknya investasi dan mempermudah keluaranya izin agar pelaksanaan kebijakan energi nasional dapat berjalan dengan lancar. “Kalo bisa harus percepat,”ujarnya lagi.
Selain hal itu Wamen juga berharap pengelolaan sumber daya alam seharusnya sudah bisa dikelola oleh anak bangsa sendiri lewat penguasaan teknologi yang sudah maju serta pendanaannya pun berasal dari dalam negeri. Namun kenyataannya, lanjutnya, justru sebaliknya. “Ada gap yang begitu besar, dan itu fakta yang kita hadapi,” katanya.
Sementara itu Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni Universitas Gadjah Mada, Dr. Paripurna P. Sugarda, mengatakan UGM saat ini tengah melakukan pemetaan potensi aset sumber daya alam dan energi di Indonesia. Tak hanya itu,. UGM juga mendorong adanya perbaikan tata kelola pemerintahan untuk memperkuat hubungan antara pusat dan daerah dalam mendorong pelaksanaan kebijakan energi nasional. “Kita harapkan nantinya ego sektoral bisa diminimalisir demi kepentingan rakyat banyak. Lalu infrastruktur didorong dalam mendukung pengelolaan energi yang lebih baik untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang tentunya dipengaruhi ketersediaan energi,” kata Paripurna. [YUK]