Jubir KPK, Budi Prasetyo. (Foto: Sulindo/Iqyanut Taufik)

‎Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggapi disahkannya Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya oleh DPR RI.

‎KPK menjelaskan pihaknya patuh dan taat terhadap ketentuan perundang yang berlaku.

‎”KPK sebagai pelaksana undang-undang dan tentunya perampasan aset ini selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, dikutip Jum’at (20/11).

‎Budi mengatakan KPK tidak hanya berfokus terhadap penegakkan hukum suatu tindak pidana korupsi tetapi juga memberikan efek jera terhadap pelakunya juga bagaimana memulihkan kembali keuangan negara.

‎KPK juga secara korektif berusaha untuk menutup celah-celah bagi para pelaku baru untuk melakukan modus tindakan yang serupa.

‎”Setiap penindakan yang dilakukan oleh KPK harapannya juga menjadi

‎objek-objek edukasi, ya, untuk pembelajaran masyarakat supaya memberikan efek gentar untuk kemudian tidak melakukan suatu tindak pidana korupsi,” ucap Budi.

‎Budi juga menambahkan sebagai tindakan penguatan dalam penindakan korupsi, tidak hanya berfokus pada perampasan aset melainkan dibutuhkan juga terobosan lain.

‎”Termasuk soal kriminalisasi terhadap delik-delik yang sudah diatur dalam konvensi UNCAC, seperti illicit enrichment, kemudian trading in influence, kemudian suap di sektor swasta, dan juga suap kepada pejabat asing atau foreign bribery, ya,” ungkap Budi.

‎Menurut Budi, empat delik yang belum dikriminalisasi dalam sistem hukum di Indonesia ini juga menjadi diskursus yang menarik, untuk kemudian ke depan menjadi poin-poin penguatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

‎Terkait dengan peran KPK yang dinilai kurang terlihat dalam Undang-Undang perampasan aset yang baru disahkan, Budi menegaskan pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu bagian mana yang beririsan langsung dengan tugas dan fungsi KPK.

‎”KPK tentu nanti akan mempelajari dan menganalisis, ya, setiap pasal mana yang kemudian punya irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan,” ujarnya. [IQT]