Tak lama lagi tampuk kekuasaan akan beralih dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada presiden terpilih Prabowo Subianto yaitu pada 28 Oktober 2024. Selain mewariskan berbagai program pembangunannya, ternyata Jokowi juga mewariskan utang luar biasa besar hingga melebihi Rp8.500 triliun.
Selama dua periode berkuasa sejak tahun 2014 pemerintahan Jokowi memang gemar menarik dana yang bersumber dari utang baik dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), posisi utang pemerintah hingga Agustus 2024 mencapai Rp8.502,69 triliun dan terus meningkat.
Jumlah utang selama periode kedua Jokowi melonjak sebesar Rp3.716,11 triliun jika dibandingkan dengan posisi utang pada periode 2019 yang sebesar Rp4.786,58 triliun. Jika dibandingkan dengan utang masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maka utang pemerintah RI telah mengalami lonjakan lebih dari Rp5.890 triliun.
Jumlah utang yang luar biasa besarnya tersebut semakin mengerikan jika dibandingkan dengan pendapatan negara yang berada pada kisaran Rp2.700 triliun dalam satu tahun. Rasio utang terhadap pendapatan negara sudah melebihi angka 300 persen, perlu diwaspadai. Apalagi hampir 90% utang ini dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang dijamin oleh kekayaan negara termasuk APBN.
Selama ini pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani selalu mengatakan bahwa utang pemerintah masih aman yaitu dibawah 60 persen dari PDB dan utang dapat dikelola secara prudent.
Namun hal itu bertolak belakang dengan kenyataan bahwa defisit anggaran dalam APBN terus membengkak.
Pada tahun ini saja perhitungan defisit anggaran kembali meleset dan terpaksa dilakukan revisi. Awalnya pemerintah mengestimasi defisit APBN 2024 sebesar Rp 522,8 triliun atau 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Tapi perkiraan ini meleset. Proyeksi Kemenkeu defisit APBN tahun ini akan mencapai Rp609,7 triliun atau 2,70%.
Salah satu penyebab membengkaknya defisit anggaran adalah meningkatnya pembayaran bunga utang beserta pokok pinjaman. Sepanjang 2024 saja pemerintah harus mengeluarkan dana sebesar Rp 434,29 triliun untuk membayar utang.
Anggaran untuk membayar utang pemerintah sangat besar jika dibandingkan belanja investasi pemerintah dan anggaran kesehatan. Melansir data Buku II Nota Keuangan pembiayaan investasi tahun 2024 hanya sebesar Rp 154,5 triliun, sedang anggaran kesehatan sebesar Rp186,4 triliun.
Beban utang pemerintahan Prabowo
Sejak awal mencalonkan sebagai presiden, Prabowo menyatakan diri sebagai penerus pemerintahan Jokowi. Bahkan Prabowo selalu memuji keberhasilan pendahulunya itu. Namun bukan berarti tidak ada kritik terhadap jajaran pemerintahan Jokowi, pada suatu kesempatan sebelum pemilu Prabowo pernah juga menyindir ada menteri dalam pemerintahan yang berpikiran neoliberal.
“Ada juga menteri-menteri yang neolib-neolib itu. Gue enggak sebut siapa namanya, enggak boleh dong. Enggak etis karena kan kita harus kompak. Tapi neolib, gimana?” kata Prabowo.
Neoliberalisme adalah ideologi atau paham yang menekankan pada nilai persaingan pasar bebas atau perdagangan bebas. Neoliberalisme mengutamakan masuknya investasi termasuk utang serta dihapusnya hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi. Kaum neoliberal juga sangat meyakini utang dan masuknya investasi adalah sumber utama pembangunan demi kesejahteraan.
Dampak negatif pemikiran neoliberal yang disindir oleh Prabowo adalah ketergantungan terhadap utang hingga berakibat negara tidak bisa menjamin kesejahteraan rakyat atau melakukan pembangunan tanpa menambah utang baru. Bahkan dalam kasus Indonesia pemerintah terpaksa menambah utang baru untuk membayar utang lama.
Meningkatnya beban utang adalah hal pertama yang akan diwarisi pemerintahan Prabowo nanti. Sebagaimana diinformasikan, jumlah utang pemerintah yang akan jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp800 triliun. Adapun rincian utang pemerintah yang jatuh tempo terdiri dari utang SBN Rp705,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp94,83 triliun.
Utang jatuh tempo pemerintah pada tahun berikutnya juga tak kalah besarnya yaitu pada 2026, utang jatuh tempo bakal mencapai Rp803,19 triliun, yang terdiri dari SBN sebesar Rp703 triliun dan pinjaman Rp100,19 triliun.
Kondisi ini berakibat ruang fiskal pemerintahan Prabowo semakin sempit. Dengan kata lain pemerintahan mendatang akan mendapatkan beban luar biasa besar karena lebih dari 20 persen pendapat negara tergerus oleh pembayaran utang.
Korbankan program atau tambah utang?
Kondisi keuangan yang sulit akan dihadapi pemerintahan mendatang. Minimnya dana untuk menjalankan program pemerintah adalah salah satu kendala yang akan dihadapi. Meski pemerintah telah membuat rencana kenaikan pajak termasuk PPN menjadi 12 persen namun sepertinya tidak akan berpengaruh besar terhadap tingginya defisit APBN.
Defisit anggaran dalam RAPBN 2025 telah ditetapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo sebesar Rp 616,18 triliun. Beberapa kalangan menganggap defisit itu merupakan yang tertinggi dalam sejarah transisi masa pemerintahan.
Defisit anggaran yang ditetapkan pemerintahan Jokowi untuk tahun 2025 bisa dimaknai sebagai ruang bagi pemerintahan Prabowo untuk membiayai programnya termasuk makan siang gratis dan melanjutkan pendanaan Ibu Kota Nusantara. Di lain sisi defisit anggaran juga dapat disimpulkan bahwa pemerintah kedepan akan menambah utang lebih banyak lagi.
Rencana APBN 2025 memang menjadi pertaruhan apakah pemerintahan mendatang mampu mengelola ekonomi Indonesia dengan baik tanpa mengabaikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Kondisi keuangan negara yang menipis sebagai imbas kebijakan pemerintahan sebelumnya semestinya membuat pemerintah mendatang lebih hemat menggunakan anggaran. Namun sepertinya Prabowo sudah terlanjur mengeluarkan janji kampanye yang harus segera dipenuhi. Akibatnya pemerintahan Prabowo tidak akan mengerem pendanaan program diantaranya makan siang gratis dengan biaya mencapai Rp460 triliun pertahun atau pendanaan besar berkelanjutan untuk pembangunan IKN.
Postur APBN 2025 yang juga turut dirancang tim Prabowo adalah gambaran kongkrit bahwa pemerintah mendatang akan terus menggenjot utang dan mencetak rekor utang lebih besar lagi. Maka rakyat harus bersiap dengan segala macam pungutan tambahan mulai dari PPN 12 persen, Tapera ataupun TPL sebagai jaminan pembayaran utang negara di masa depan. Selamat datang neoliberalisme jilid 2. [NUR]