Jakarta – Kritik terhadap Ibu Kota Negara (IKN) dan bantuan sosial (bansos) menjadi sebab politisasi hukum yang diterima Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto.
Ini disampaikan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid saat konferensi pers di FH UI kampus Salemba, Jakarta pada Senin (21/07).
”Jelas sekali Tom Lembong, Hasto memberikan kritik terhadap Ibu Kota Nusantara sebagai proyek yang gagal,” ujar Usman.
Usman juga mengatakan kasus yang menjerat Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto sulit untuk tidak terkait dengan politik.
Usman juga menilai Hasto dan Tom merupakan sosok yang aktif mengkritik kebijakan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dan menjadi kubu yang berseberangan saat Pilpres 2024, dimana anak dari Pertahana menjadi kandidat.
”Sulit dipungkiri bahwa proses hukum terhadap Tom Lembong, terhadap Hasto Kristiyanto sebagai proses hukum yang terdistorsi oleh faktor politik, proses penuntutan keduanya dimulai pada ahir pemerintah Jokowi,” jelas Usman
Kritik dari Tom dan Hasto, menurut Usman dianggap dapat mempengaruhi popularitas dari anak pertahana.
Usman juga menyinggung mengenai kritik Tom Lembong terkait penggunaan bantuan sosial (bansos) yang digunakan bukan untuk membantu masyarakat, melainkan untuk menarik dukungan.
”Jelas sekali orang seperti Tom Lembong mengatakan bantuan sosial yang digunakan oleh jokowi untuk pemilu ketika itu untuk meraih dukungan, simpati bagi kepentingan kemenangan anaknya adalah bantuan sosial yang telah menguras jutaan ton beras dari bulog, baik urusan logistik. [IQT]
Usman Hamid: Kasus Hasto dan Tom Lembong Sulit untuk tidak Terkait Politik
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid saat konferensi pers di FH UI kampus Salemba, Jakarta