Koran Sulindo – Kepala Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Yudi Latif mengatakan lembaga itu harus merefleksikan keberagaman Indonesia.
“Saya dengan susah payah mencari orang yang menggabungkan antara profesionalitas dan juga merepresentasikan agama. Tidak boleh dari satu agama saja,” kata Yudi, usai usai bertemu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di Jakarta, Jumat (9/6), seperti dikutip setkab.go.id.
Yudi mengharapkan 3 deputi di bawahnya, yaitu Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, Deputi Bidang Advokasi, serta Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi selain punya kecakapan, integritas, tapi juga berbeda lata belakang agama, etnis, dan golongan politik berbeda-beda.
“Ada semangat inklusif sesuai dengan keinginan kita,” kata Yudi.
UKP PIP memiliki 3 deputi, yaitu Deputi Pengkajian dan Materi, Deputi Advokasi, dan Deputi Pengendalian dan Evaluasi.
Deputi Pengkajian dan Materi tugas utamanya membuat road map tentang pembinaan ideologi Pancasila. Lalu penyiapan bahan-bahan ajar Pancasila untuk di sekolah-sekolah, juga menyediakan semacam modul-modul untuk berbagai sosialisasi di berbagai kelembagaan dan kementerian.
Deputi Advokasi utamanya melakukan advokasi untuk melaksanakan program-program sosialisasi Pancasila di berbagai kementerian dan juga di masyarakat, dengan memproduksi berbagai content-content digital dan sejenisnya.
Sementara Deputi Pengendalian dan Evaluasi bertugas melakukan pengukuran, apakah program-program pembangunan di berbagai kementerian dan lembaga itu sejalan dengan Pancasila.
“Kita juga pernah membuat indeks-indeks seberapa Pancasilais kota-kota di Indonesia. Dulu kan misalnya ada indeks seberapa Islam kota-kota. Kita bikin nanti indeks seberapa Pancasila kota-kota di Indonesia itu. Jadi jangan hanya rakyat saja yang dimonitor, kinerja pemerintah juga bisa diukur,” kata Yudi
UKP-PIP juga mengharapkan Kemendikbud memasukkan lagi pelajaran Pancasila dalam kurikulum.
“Bukan hanya yang sifatnya implisit tersamarkan di berbagai mata pelajaran tetapi kita harapkan Pancasila itu juga di pelajaran yang eksplisit,” kata Yudi.
Pancasila memerlukan mata pelajaran yang lebih eksplisit, apalagi mata pelajaran Pancasila sudah hampir 20 tahun ini dihilangkan dari kurikulum.
“Kita harus mereinvestasikan itu,” kata Yudi.
Yudi menyerahkan nama-nama calon deputi UKP PIP kepada Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jumat (9/6).
Dapur Pancasila
Kelembagaan UKP-PIP ini tidak sampai ke daerah, jadi lebih seperti dapur atau Think Tank Pancasila. Bahan-bahan itu yang lalu didistribusikan ke kementerian/lembaga.
Pada masa Orde Baru, terdapat lembaga sejenis bernama Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang secara organisatoris mempunyai cabang di seluruh provinsi se-Indonesia. BP7 bertugas mengolah seluruh muatan tentang Pancasila dan sekaligus mengajarkannya ke seluruh lembaga dan warga negara.
“Pertama, dari segi kelembagaan kan beda. Kalau BP7 satu organisasi yang sangat raksasa sampai ke kabupaten-kabupaten, kalau ini ramping, kecil saja. Keseluruhan ini saja, ya barangkali sekitar 50 hingga 60 orang,” kata Yudi, seperti dikutip Antaranews.com.
Fungsinya nanti lebih mengsinkronisasi koordinasi dan mengendalikan program-program yang ada di berbagai kementerian dan lembaga.
“Jadi delivery-nya langsung sebagian besar di kementerian dan lembaga yang ada. Kita hanya menyediakan konten pengendalian, evaluasinya tepat guna atau tidak, sesuai dengan harapan tidak. Kita yang ukur, kita yang mengevaluasi,” katanya.
Yudi juga berjanji akan melibatkan berbagai komunitas dalam UKP PIP sehingga menciptkan optimisme baru di ruang publik dan tidak hanya diisi oleh caci maki, saling menjatuhkan.
“Misalnya, dengan mengadvokasi talenta-talenta terbaik di Indonesia untuk didukung berkembang. Talenta di bidang musik, olahraga, usaha start up, contohnya seperti Joy Alexander sehingga nanti muncul pahlawan baru di ruang publik yang membawa bendera dari Pancasila itu,” katanya.
UKP-PIP ingin mengarusutamakan Pancasila di ruang publik lewat festival-festival anak muda, film-film pendek yang mencerikan berbagai sisi Pancasila, lomba-lomba yang menyasar generasi millenial lah.
“Pancasila ini jadi life style,” kata Yudi.
Sementara itu soal anggaran operasional UKP-PIP sementara ini di bawah Sekretariat Kabinet, sebagaimana bunyi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017.
Soal kantor UKP PIP, Seskab Pramono Anung mengatakan saat ini sedang dikoordinasikan dengan Menteri Sekretaris Negara. Sementara Kepala UKP-PIP Yudi Latief mengatakan, karena semangatnya ingin melakukan hubungan yang lebih intens, mengembangkan partisipasi komunitas, ia ingin memastikan kantor itu juga bukan di tempat steril yang sulit diakses oleh publik.
“Kita harus cari tempat yang tidak terlalu jauh dari Istana Negara, karena ini Unit Kerja Presiden, tapi relatif mudah diakses oleh publik tanpa prosedur protokoler yang terlalu rumit,” kata Yudi.
Latar Belakang
UKP PIP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga baru itu ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terintegrasi dengan program-program pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya.
Presiden Joko Widodo pada 7 Juni lalu melantik para Pengarah dan Kepala UKP PIP di Istana Negara, Jakarta.
Sebanyak 9 orang diangkat sebagai pengarah UKP PIP, yaitu Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Mahfud MD, Syafi’i Ma’arif, Ma’ruf Amin, Said Aqil Siradj, Andreas Anangguru Yewangoe, Wisnu Bawa Tenaya, dan Sudhamek AWS. [DAS]