Koran Sulindo – Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP) kini berubah menjadi badan otonom dan berganti nama menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Perubahan nomenklatura BPIP itu berbarengan dengan penambahan Staf Khusus Presiden dan penambahan anggaran untuk 2 kedeputian baru di Sekeretaris Kabinet.
Setkab meminta tambahan anggaran sebesar Rp966 miliar dari pagu inidikatif yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp390 miliar.
“Untuk internal Sekretariat Kabinet ada 2 penambahan karena kami melihat terutama untuk Dukungan Kerja Kabinet kemarin sampai kekurangan anggaran, karena memang aktivitas presiden dan wakil presiden yang begitu luar biasa,” kata Seskab Pramono Anung, dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, di Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018), seperti dikutip setkab.go.id.
Sebelumnya Seskab melaporkan antara 2012-2017, selama 6 tahun berturut-turut, meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Pada 2017, dari alokasi anggaran Rp233.121.623.000,00 yang berhasil diserap sebanyak Rp210.686.849.692.000,00 dan sisa anggaran Rp22.434.773.308,00.
Adapun perincian dari evaluasi pelaksanaan tersebut adalah untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Sekretaris Kabinet mencapai 94,46% dari anggaran Rp167.387.829.000,00 Sedangkan untuk program dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada presiden dan wakil presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan presentase pencapaian 79,97% dari alokasi anggaran Rp65.733.794.000,00 realisasinya adalah Rp52.566.127.872,00.
Sementara untuk pelaksanaan anggaran 2018 sampai dengan 22 Mei, dari alokasi anggaran sebesar Rp245.061.679.000,00 telah digunakan Rp86.809.961.352,00 sisa anggaran Rp158.251.717.648,00 presentase pencapaian 35,42%.
Rapat Kerja yang juga diikuti oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Kantor Staf Presiden (KSP) itu, juga dihadiri Mensesneg Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. [DAS]
