Tahun Pemilu, Belanja Negara Meningkat Tinggi

Ilustrasi: Presiden Joko Widodo seusai membacakan pidato kenegaraan di depan DPR, Jakarta, Kamis (16/8/2018)/setkab.go.id

Koran Sulindo – Presiden Joko Widodo mengatakan belanja negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2019 meningkat tinggi daripada anggaran tahun ini. Belanja negara pada RAPBN tahun 2019 yang merupakan tahun politik itu mencapai Rp2.439,7 triliun. Angka itu naik sekitar 10 persen  dari APBN 2018; atau 15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

RAPBN 2019 dirancang dengan tema “APBN untuk Mendukung Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia”.

“Tema tersebut diwujudkan melalui tiga strategi utama, yaitu mobilisasi pendapatan yang realistis dengan tetap menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas belanja agar lebih produktif dan efektif melalui kebijakan value for money untuk mendukung program prioritas, serta mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan,” kata Presiden Jokowi, pada Rapat Paripurna DPR-RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Asumsi dasar perhitungan RAPBN tahun 2019 adalah pertumbuhan ekonomi didorong pada kisaran 5,3 persen, inflasi pada rentang 3,5 persen plus/minus 1 persen, nilai tukar Rupiah di kisaran Rp14.400/dollar AS, harga minyak mentah Indonesia 70 dollar AS/barrel, dan Lifting minyak bumi diperkirakan mencapai rata-rata 750 ribu barel/hari, sementara lifting gas bumi diperkirakan rata-rata 1.250 ribu barel/hari.

“Kualitas belanja negara akan semakin ditingkatkan dan fokus untuk memacu perekonomian dan menciptakan kesejahteraan rakyat yang makin merata dan adil,” katanya.

Untuk membiayai belanja negara itu, pemerintah mengandalkan Pendapatan Negara dan Hibah yang diperkirakan Rp2.142,5 triliun. Angka itu meliputi penerimaan perpajakan Rp1.781,0 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  Rp361,1 triliun, dan Hibah sebesar Rp0,4 triliun.

“Pendapatan Negara dan Hibah di tahun 2019 menunjukkan kenaikan 12,6 persen dari perkiraan di tahun 2018,” katanya.

Sebanyak 17 persen dari dana itu, sebesar Rp420,5 triliun, akan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur fisik, terutama yang masuk dalm proyek strategis nasional.

Jokowi mengatakan selama 4 tahun pemerintahannya, infrastruktur dibangun secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air.

“Pelabuhan, bandara, rel kereta api, jalan, dan jalan tol dibangun terintegrasi dengan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi daerah sehingga bisa memberi nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan juga berdampak pada UMKM,” katanya.

Konektivitas yang makin tersambung akibat pembangunan infrastruktur, diyakini Presiden, bukan hanya akan membuat ekonomi lebih efisien dan berdaya saing, tapi juga akan mempersatukan sebagai bangsa.

Pembangunan infrastruktur transportasi massal modern di perkotaan, seperti LRT dan MRT, akan membangun budaya baru, peradaban baru dalam bidang transportasi massal.

“Peradaban baru yang tidak ada pembandingnya dalam sejarah negara kita karena sama sekali belum pernah dilakukan,” kata Jokowi. [DAS]