Mewaspadai Penggunaan Dana Kejahatan Lingkungan untuk Pemilu 2024
TEMUAN Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa uang hasil kejahatan lingkungan atau green financial crime (GFC) mengalir ke… Baca
24 Januari 2023
ppatk
PPATK: Ada Setoran Lukas Enembe ke Kasino Rp.560 Miliar
Airan dana Gubernur Papua Lukas Enembe yang diduga terlibat kasus korupsi dikuak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).… Baca
19 September 2022
Bila Pasal TPPU Diterapkan, Pengembalian Aset Hasil Korupsi Bisa Maksimal
Koran Sulindo – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dian Ediana Rae menegaskan, pengembalian aset dari hasil tindak pidana… Baca
17 Desember 2020
PPATK dan OJK Selidiki Transfer Fantastis Nasabah Standard Chartered Terkait TNI
Koran Sulindo - Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendalami indikasi tindak pidana pencucian… Baca
9 Oktober 2017
Polisi Himbau Penampung Aset Bos First Travel Melapor
Koran Sulindo - Bareskrim Polri mengimbau kepada yang mengetahui aset perusahaan First Travel hasil kejahatan menipu puluhan ribu calon jamaah… Baca
30 Agustus 2017
Ini Pengakuan Eks Kepala PPATK Ketika Diperiksa KPK
Koran Sulindo - Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf terkait… Baca
5 Desember 2016
Cegah Korupsi, KPK Ajak Perbankan Sinkronkan Data
Koran Sulindo - Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang pimpinan industri perbankan untuk mensinkronkan data perbankan milik tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh politik… Baca
4 Oktober 2016
Soal Tito, KPK dan PPATK tidak Menemukan Hal Aneh
Koransulindo-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak memiliki catatan buruk mengenai sosok calon tunggal… Baca
22 Juni 2016
Telusuri Rekam Jejak Tito, DPR Perlu Libatkan Lembaga Ini
Koran Sulindo - Dalam uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kepala Kepolisian RI Tito Karnavian, Komisi III DPR diminta tidak… Baca
16 Juni 2016