Koran Sulindo – Sri Mulyani Indrawati kembali diminta menjadi Menteri Keuangan pada kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, periode 2019-2024.
“Bapak Presiden meminta saya untuk menyampaikan kepada media bahwa beliau menugaskan saya untuk tetap menjadi Menteri Keuangan,” kata Sri Mulyani, usai diterima Presiden Jokowi, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019), seperti dikutip setkab.go.id.
Sri menjadi Menteri Keuangan Kabinet Kerja pada 27 Juli 2016, di tengah jalan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Menurut Sri, ia diperbolehnya menyampaikan kepada wartawan mengenai posisi yang akan diembannya nanti.
“Beliau meminta khusus untuk saya boleh menyampaikan posisinya,” katanya.
Saat menghadap Presiden Jokowi, ia mendapatkan arahan-arahan tentang apa yang ingin dicapai pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin.
“Di bidang ekonomi terutama, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin bagaimana kita terus bekerja untuk menciptakan kesempatan kerja. Jadi bagaimana kita terus mendorong perekonomian agar mampu untuk terus meningkatkan kualitas penciptaan kesempatan kerja,” katanya.
Kemudian juga dari sisi usaha kecil menengah, yang akan didorong melalui berbagai policy. Tentu saja dari sisi makro ekonomi adalah dari current account deficit dan trade deficit.
Ketahanan ekonomi di dalam negeri untuk terus ditingkatkan, meningkatkan supplyichains, membangun investasi, policy-policy yang bisa mendorong penciptaan kesempatan kerja, dan mendorong usaha kecil menengah.
Sri Mulyani mengaku diminta menggunakan seluruh kebijakan fiskal di dalam membantu para menteri-menteri terkait di dalam mewujudkan ketahanan ekonomi, terutama bekerja sama dengan Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian, Perdagangan, Menteri Usaha Kecil Menengah, dan menteri-menteri ekonomi lainnya.
“Tadi kita cukup banyak bertukar pikiran mengenai bagaimana kita bisa mendorong dengan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan, baik itu di bidang fiskal,” katanya.
Presiden memintanya terus bisa menjaga perekonomian kita stabilitas ekonomi pertahanan, namun pada saat yang sama bisa terus meningkatkan policy-policy yang berpihak kepada penciptaan kesempatan kerja dan usaha kecil menengah.
Indonesia saat ini menghadapi perekonomian global yang sangat dinamis dan tidak pasti, dan perlemahan ekonomi yang cukup menekan dari seluruh dunia.
“Oleh karena itu dibutuhkan suatu policy-policy terus-menerus di dalam rangka untuk bisa menjaga perekonomian kita dari tantangan perlemahan global tersebut,” kata Menkeu. [Didit Sidarta]