Soekarno Tetapkan Hari Lahir Pancasila untuk Membantah Aidit

Ilustrasi: Ahmad Basarah/CHA

Koran Sulindo – Presiden pertama RI Soekarno sebenarnya sudah menetapkan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 1964. Penetapan itu dilakukan untuk membantah Ketua Umum Partai Komunis Indonesia (PKI), Dipa Nusantara Aidit, dalam pidatonya pada Mei 1964. Namun penetapan itu tanpa keputusan presiden.

“Ketua Umum PKI DN Aidit telah berpidato dengan sangat mantap dan memberikan judul pidatonya ‘Berani, Berani, Sekali lagi Berani’,” mencoba mendelegitimasi Pancasila seakan adalah ideologi ‘sementara’ yang dapat berganti setelah ideologi Nasionalis, Agama, Komunisme (Nasakom) berdiri tegak di Indonesia,” kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Basarah, dalam web seminar (webinar) Hari Lahir Pancasila, melalui akun Youtube Kementerian PANRB, di Jakarta, Senin (8/6/2020).

Menurut Basarah, Aidit mengatakan ketika Nasakom menjadi realitas, maka Pancasila dengan sendirinya akan ditinggalkan atau tidak ada lagi.

Presiden Soekarno lalu membalas pidato Aidit tersebut pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1964 dengan pidatonya berjudul ‘Pancasila Sepanjang Masa’.

“Sebagai antitesis atau jawaban dari pidato Aidit yang mengatakan Pancasila hanya sebagai alat pemersatu dan setelah itu akan ditinggalkan,” katanya.

​Sejak awal lahirnya Pancasila, peran PKI atau komunisme sangatlah minim dalam pembentukan ideologi bangsa Indonesia tersebut.

“Tidak ada tokoh-tokoh PKI yang dimasukkan tentara-tentara Jepang ketika membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada waktu itu. Karena Jepang menjalankan praktik kebijakan Belanda yang melarang PKI sebagai organisasi partai politik terlarang setelah pemberontakan tahun 1926,” katanya.

Basarah menilai pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa PKI ikut menyumbang pikiran dalam pembentukan dasar negara Indonesia itu adalah pendapat tidak sesuai kenyataan sejarah.

“Tidak ada anggota PKI yang masuk keanggotaan BPUPKI, Panitia Delapan, Panitia Sembilan, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia,” kata Basarah. [RED]