Soal Vaksin, Hasto: Negara Tidak Boleh Berbisnis dengan Rakyatnya

Koran Sulindo – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di dalam upaya mengatasi pandemi Covid-19 sejak awal memberikan dukungan atas program pemberian vaksin pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Mengingat, kesehatan rakyat merupakan salah satu fungsi dasar negara terhadap rakyatnya.

“PDIP memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi. Sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat. Apa yang dilakukan Pemerintah termasuk vaksin perdana hari ini merupakan bentuk kebijakan mengedepankan keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara sebagai skala prioritas tertinggi,” ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Rabu (13/1).

Terkait dengan pernyataan Ribka Ciptaning yang menolak disuntik vaksin menuai pro dan kontra. Kata Hasto, jika melihat pernyataan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pesan, yang disampaikan adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya mengedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat.

Menurut Hasto, pernyataan  Ribka Ciptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat.

“Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR, di dalam prakteknya dibeda-bedakan. Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar. Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh mbak Ribka Ciptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan,” tegaa Hasto.

Hasto menuturkan, PDI Perjuangan sebagai partai yang mengedepankan prinsip kolektivitas-gotong royong, dan seluruh tiga pilar partai wajib menjalankan seluruh fungsi politik partai berdasarkan pada AD/ART, sikap politik, dan program perjuangan partai, termasuk posisi politik sebagai pengusung utama pemerintahan saat ini.

“Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap partai. Dalam keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan, sikap fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan,” ucap Hasto.

Mengingat, pemberian vaksin ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dan juga muncul pro kontra maka sebaiknya komunikasi dan sosialisasi tentang vaksin tersebut harus dilakukan dengan masif, guna mencegah berbagai bentuk penyesatan informasi.

“Penjelasan secara komprehensif tentang vaksin sangatlah penting. PDI Perjuangan akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin,” pungkas Hasto. [CHA]