Penampilan Najib Razak setelah mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Malaysia.

Koran Sulindo – Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Najib Razak diminta bertanggung jawab atas skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Pasalnya, miliaran ringgit uang negara hilang untuk membayar kewajiban 1MDB.

Menurut Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng, lembaganya ketika masih di bawah kekuasaan Najib telah mengeluarkan uang yang mencapai 6,98 miliar ringgit untuk 1MDB. Karena itu, kata Lim, ini merupakan dana talangan terbesar yang dikeluarkan pemerintah dalam sejarah Malaysia.

Pernyataan ini disampaikan Lim sebagai tanggapan terhadap Najib yang dalam akun facebooknya menyebutkan tidak ada yang salah dengan dana talangan terhadap 1MDB. Pasalnya, berdasarkan Komite Akuntan Publik (PAC) 1MDB telah mengalihkan semua asetnya termasuk milik Najib ke Kementerian Keuangan.

Dengan demikian, tulis Channel News Asia, Najib menilai dana talangan kepada 1MDB merupakan kompensasi karena pengalihan aset itu. Argumentasi itu, kata Lim, tentu saja keliru. Pengalihan aset ke Kementerian Keuangan pada April 2017 bukanlah sebagai transaksi jual-beli.

“Laporan PAC menemukan 1MDB tidak memiliki sarana keuangan atau kemampuan untuk mengembangkan proyek mereka. Untuk memastikan itu tetap berjalan, maka Kementerian Keuangan mengambil alih proyek tersebut,” tutur Lim dalam keterangan resminya pada Minggu (27/5).

Selanjutnya, kata Lim, pemerintah sudah pernah menjual tanah kepada 1MDB pada periode 2010 dan 2012. Lalu, mengapa pula Kementerian Keuangan harus mengkompensasi 1MDB hingga puluhan miliar ringgit seperti yang disebutkan Najib itu? Dan pada akhirnya 1MDB pun sama sekali tidak berbuat apapun untuk mengembangkan proyek yang mereka peroleh.

Beberapa proyek yang tidak dikerjakan 1MDB dengan pinjaman 800 juta ringgit dan 2,4 miliar ringgit masing-masing akan jatuh tempo pada 2020 dan 2021 hingga 2024. Hasil audit lantas menunjukkan pinjaman itu sama sekali tidak digunakan untuk mengembangkan proyek yang diperoleh 1MDB.

Jadi, menurut Lim, tentu saja pinjaman itu harus dianggap sebagai utang bukan sebagai kompensasi. Dan Kementerian Keuangan terus-terusan mengeluarkan uang untuk menalangi proyek di bawah 1MDB itu. [KRG]