Catatan Cak AT:
Sepulang dari Davos, dari negeri Swiss di Barat yang atap-atap rumahnya rapi seperti gigi aktor iklan pasta gigi dan yang saljunya jatuh sangat berdisiplin, Presiden Prabowo Subianto balik membawa satu kegelisahan visual yang agaknya belum sempat mencair di suhu tropis Indonesia.
Di hadapan forum Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, kegelisahan itu meledak menjadi pidato berapi-api. Muncullah kata-kata: seng, karat, panas, dan wajah Indonesia yang dinilai kurang sedap dipandang turis mancanegara.
Dari podium megah itu lahir satu istilah baru yang langsung naik kelas dari keluhan estetika menjadi proyek nasional: gentengisasi. Itu gagasan yang melompat jauh dari Pegunungan Alpen ke atap-atap rumah warga desa, tanpa sempat bertanya apakah iklim, struktur bangunan, dan realitas sosial-ekonomi Indonesia itu sama.
Begitulah. Pemimpin negeri ini tampaknya tak pernah kehabisan kosa kata baru untuk menamai kegelisahan lama. Setelah industrialisasi, modernisasi, digitalisasi, dan deradikalisasi, kini kita disuguhi satu istilah segar yang bunyinya seperti merek obat sakit kepala: gentengisasi.
Kata “gentengisasi” ini, bila diterjemahkan ke bahasa Inggris, barangkali yang paling mendekati adalah roof-ification, atau lebih filosofis sedikit: national re-roofing movement. Kedengarannya agung, mirip revolusi industri, padahal yang direvolusi cuma atap rumah.
Tapi di situlah menariknya: dari atap, kita diajak menatap ide tentang keindahan, kesehatan, pariwisata, bahkan kemajuan dan kebangkitan bangsa. Betapa jauh visi pak Prabowo, melampaui zamannya.
Masalahnya, realitas Indonesia tidak sesederhana genteng tanah liat versus seng. Di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, NTB, bahkan Papua, seng sudah puluhan tahun bukan sekadar bahan bangunan, melainkan adaptasi kultural terhadap hujan deras, angin kencang, gempa, dan dompet yang tak selalu setebal anggaran negara.
Seng itu ringan, cepat dipasang, harganya relatif murah. Dan kalau sekadar keluhan panas, orang kampung sudah lama menemukan jawabannya: plafonnya pakai bambu, dikasih lapisan ijuk, atau belakangan diberi lapisan aluminium foil plus insulasi.
Bahkan industri modern telah mencetak atap logam berbentuk genteng tradisional, sehingga secara visual tampak genteng “Jawa”, dan secara teknis “global”. Cantik dapat, panas ditahan, struktur bangunan pun tak perlu bertulang seperti jembatan Suramadu.
Lalu muncul klaim: genteng tanah itu lebih sehat, tidak karatan. Benarkah? Literatur bangunan dan studi fisika bangunan menunjukkan bahwa kenyamanan termal rumah lebih ditentukan oleh ventilasi silang, orientasi bangunan, dan insulasi, bukan semata jenis penutup atap.
Genteng tanah liat memang punya kapasitas panas (thermal mass) lebih tinggi dari seng, tetapi ia juga berat. Berat berarti struktur harus kuat. Struktur kuat berarti biaya naik. Biaya naik berarti bagi sebagian rakyat, mimpi rumah “ASRI” bisa berubah jadi mimpi buruk cicilan.
Di titik ini, gentengisasi tampak bukan sekadar proyek fisik, melainkan simbolik. Seng diposisikan sebagai lambang karat, karat sebagai degenerasi, degenerasi sebagai antitesis kebangkitan nasional. Ini metafora yang puitis, tapi agak kejam pada kenyataan.
Karat bukan soal moral bangsa, ia soal kimia: oksidasi besi bertemu udara lembap. Di Jepang atap juga berkarat, Inggris berkarat, Jerman pun berkarat, tapi turis tetap datang. Yang membuat turis betah bukan atap rumah penduduk desa, melainkan sistem transportasi, kebersihan kota, keramahan sosial, dan rasa aman.
Kalau pariwisata jatuh hanya karena seng, maka masalah kita jauh lebih sengit dari sekadar seng.
Menariknya, gentengisasi juga dibungkus jargon ekonomi kerakyatan: koperasi, pabrik genteng, limbah batu bara diolah jadi bahan bangunan. Secara akademik, ini masuk akal — fly ash atau limbah batu bara memang dipakai di banyak negara sebagai campuran material konstruksi.
Tapi sejarah kebijakan publik mengajarkan satu hal pahit: niat baik sering tergelincir saat bertemu implementasi. Pabrik rakyat bisa berubah jadi proyek titipan, koperasi bisa jadi papan nama, dan genteng bisa jadi sekadar komoditas baru yang memaksa rakyat mengganti sesuatu yang sebenarnya belum rusak.
Di titik ini, pertanyaannya tak lagi teknis, melainkan politis dan psikologis: apakah Presiden Prabowo sungguh-sungguh hendak menggentengisasi Indonesia, atau ini sekadar lemparan isu sejenak — semacam granat wacana atau clickbait — untuk mencuri perhatian publik?
Dalam politik modern, ide kadang diperlakukan seperti umpan clickbait: dilempar keras, meledak sebentar, lalu dibiarkan bergulir sendiri di ruang media. Donald Trump sudah lama mempraktikkan seni ini — mengguncang headline hari ini, lalu besok publik disuguhi topik lain yang tak kalah gaduh.
Gentengisasi, dengan segala dramanya tentang karat dan kebangkitan, berpotensi menjadi pertunjukan serupa: ramai dibicarakan, diperdebatkan, lalu menguap, meninggalkan satu pertanyaan sunyi — ini kebijakan serius, atau sekadar seni menguasai panggung?
Walhasil, ide gentengisasi yang digagas tokoh sekelas presiden mengingatkan kita bahwa keindahan tidak bisa dipaksakan seragam. Indonesia bukan kompleks perumahan satu pengembang, melainkan mosaik ekologi, budaya, dan ekonomi yang indah.
Di satu tempat, genteng tanah liat mungkin ideal; di tempat lain, seng berinsulasi justru lebih rasional. Kebijakan yang indah adalah kebijakan yang lentur, yang memberi standar minimal keselamatan dan kesehatan, tapi membiarkan kreativitas lokal bekerja.
Mungkin yang perlu digentengisasi bukan atap rumah, melainkan cara berpikir kita tentang pembangunan. Bahwa karat tidak selalu degenerasi, dan tanah liat tidak otomatis kebangkitan. Kecuali, pola pikir proyek mendominasi.
Kadang, yang tampak kusam justru menyimpan kecerdikan adaptasi, dan yang tampak indah bisa menyembunyikan beban struktural. Dari atap rumah, kita belajar satu hal sederhana tapi sering lupa: pembangunan yang paling kuat bukan yang paling berat, melainkan yang paling pas dengan realitas.
Cak AT – Ahmadie Thaha | Kolumnis
