Koran Sulindo – Di tengah berbagai kecaman terhadap serangan Amerika Serikat (AS) bersama sekutunya Inggris dan Prancis ke Suriah, sikap pemerintah Indonesia tidak menunjukkan ketegasan. Padahal sesuai dengan sikap politik luar negeri dan UUD 1945, Indonesia adalah negara yang menentang penjajahan di atas muka bumi.
Melalui situs resmi Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia hanya prihatin terhadap perkembangan yang terjadi di Suriah. Pemerintah mengaku pada pekan sebelumnya telah mengeluarkan kecaman terhadap penggunaan senjata kimia di Suriah oleh pihak manapun.
“Indonesia mengimbau agar semua pihak menahan diri dan mencegah terjadinya eskalasi memburuknya situasi di Suriah,” tulis Kementerian Luar Negeri pada 14 April lalu.
Indonesia, demikian keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, menegaskan kepada semua pihak untuk menghormati nilai dan hukum internasional, terutama piagam PBB tentang kemanan dan perdamaian internasional. Keamanan dan keselamatan masyarakat sipil terutama perempuan serta anak-anak merupakan prioritas.
Penyelesaian konflik Suriah, Indonesia kembali menekankan pentingnya dilakukan negosiasi secara menyeluruh dengan cara-cara damai. Dari keterangan resmi, tampak pemerintah tidak tegas mengecam agresi militer AS dan sekutunya ke Suriah.
Sejak Sabtu lalu, AS bersama Inggris dan Prancis menghujani rezim Bashar al-Assad dengan serangan rudal sebagai pembalasan atas dugaan serangan senjata kimia pada 7 April lalu di Douma. Serangan rudal ditujukan mengurangi kemampuan Suriah menggunakan senjata kimia dan secara bersamaan menghindari kerugian sipil.
Serangan AS dan sekutunya juga wajib mengabaikan personel Rusia dan Iran yang juga beroperasi di Suriah. Pentagon bersusah payah menghindari penargetan pada pasukan Rusia di Suriah karena mengkhawatirkan eskalasi perang terbuka dengan Rusia, kekuatan tangguh yang memiliki nuklir siap tembak. [KRG]