Peran dan jasa Sidik Djojosukarto nyaris terlupakan dalam sejarah Indonesia. Dalam sejumlah ensiklopedia Indonesia tidak tercantum lema yang menyebut namanya. Dalam buku-buku pelajaran sejarah pun nama Sidik hampir tak pernah disebut. Kalaupun disinggung, cuma sepintas.
Sidik Djojosukarto lahir di Blitar, Jawa Timur, 7 Juni 1908. Pendidikan dasarnya di HIS Blitar, kemudian MULO Kediri, pindah ke MULO Madiun hingga tamat tahun 1927. Pendidikan selanjutnya adalah Ovts Handelsleergang atau Sekolah Dagang Menengah di Surabaya, yang ditamatkannya pada 1930. Ayahnya seorang pedagang kecil di Blitar ternyata punya cukup dana dan koneksi yang baik sehingga mengirim Sidik ke sekolah menengah.Mungkin, hanya buku Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI 1945-1966 yang ditulis J Elisio Rocamora yang cukup banyak mengulas sosok dan kiprah Sidik Djojosoekarto dalam pentas politik nasional, terutama di masa demokrasi parlementer.
Sidik mengawali karirnya sebagai guru di Pergoeroean Rakjat Surabaya. Tapi, belum lama mengajar, ia dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda karena dinilai melawan kebijakan pemerintah kolonial. Sidik kemudian banting setir menjadi pemimpin redaksi sekaligus wartawan koran Indonesia Berdjoeang di Surabaya, yang terbit tiga kali sepekan. Lagi-lagi, Sidik harus berhadapan dengan penguasa kolonial. Korannya dibredel karena dianggap membahayakan.
Di usia belia, Sidik juga tercatat sebagai anggota Dewan Eksekutif Jong Java dan kemudian duduk dalam jajaran kepemimpinan nasional Indonesia Moeda—organisasi hasil penggabungan Jong Java, Jong Sumatera, dan Pemuda Indonesia di tahun 1930. Setelah aktif di kedua organisasi pemuda terpenting di zaman pergerakan itu, Sidik bergabung dengan Partindo (Partai Indonesia), kemudian Gerindo (Gerakan Rakjat Indonesia). Selama pendudukan Jepang, secara berturut-turut, ia menjadi Ketua Putera dan Jawa Hokokai di Kediri.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Sidik menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Karesidenan Kediri. Pada Februari 1946, dia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Setahun kemudian, Maret 1947, Sidik akhirnya diangkat sebagai anggota Badan Pekerja KNIP.
Sidik mendirikan cabang Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) di Kediri pada Januari 1946. Serindo Cabang Kediri kemudian mengemban tugas penting: menjadi tuan-rumah kongres yang melahirkan PNI, akhir Januari tahun itu juga. Dalam kongres tersebut, Sidik diangkat menjadi Ketua Komisariat Daerah PNI Jawa Timur. Yang terpilih menjadi Ketua Umum PNI pertama di masa pasca-kemerdekaan adalah Sarmidi Mangunsarkoro, salah seorang tokoh nasionalisme-radikal, garis politik yang juga dianut Sidik.
Selain aktif dalam KNIP dan Badan Pekerja KNIP, Sidik terutama terlibat dalam kerja keorganisasian daerah bagi partai, 1946 sampai 1949. Karena kelebihannya dalam kemampuan berorganisasi itulah, pada Agustus 1949, ia diangkat menjadi Penjabat Ketua Umum PNI, menggantikan Sujono Hadinoto—yang berangkat ke Belanda sebagai delegasi RI ke Konferensi Meja Bundar.
Barulah dalam Kongres PNI di Yogyakarta, awal Mei 1950, Sidik Djojosukarto dikukuhkan sebagai Ketua Umum PNI. Dipilihnya Sidik menjadi ketua partai untuk satu masa jabatan penuh memang penting, karena sejak saat itu hingga saat meninggalnya pada 1955, dia menduduki jabatan ini secara berkesinambungan.
“Dalam banyak hal, Sidik sangat berbeda dari para pemimpin PNI lainnya. Dia bukan seorang ahli hukum dalam sebuah partai yang didominasi oleh mereka yang berpendidikan hukum. Dia juga bukan seorang pendidik atau seorang nasionalis kebudayaan yang terlibat secara mendalam dengan masalah-masalah filosofis, seperti Sarmidi Mangunsarkoro dan anggota lain dalam faksinya. Meski seorang tamatan sekolah menengah ekonomi atas, Sidik tidak terlalu menaruh minat terhadap perdagangan. Ia terutama orang partai, seorang organisator ulung, juru runding tangguh, pemimpin yang lebih suka berada di tengah-tengah para anggotanya yang petani, di gubug-gubug mereka, daripada berada di kalangan elite Jakarta dengan resepsi-resepsi resminya. Dia tidak mengenyam pendidikan kosmopolitan dan pengalaman sosial, seperti Sartono atau Soewirjo. Sebaliknya, hampir separo hidupnya dilaluinya di Madiun dan Kediri, wilayah yang miskin dan menyimpan ketegangan sosial di Jawa Timur,” tulis Rocamora.
Catatan Rocamora itu senada dengan kesaksian Satyagraha, Wakil Pemimpin RedaksiSuluh Indonesia di tahun 1950-an. “Pak Sidik itu tipe pemimpin yang merakyat dan organisator politik yang andal. Beliau lebih suka berada di tengah massa rakyat daripada menghadiri acara-acara seremonial. Selama menjadi wartawan istana, saya hampir tak pernah melihat Pak Sidik hadir dalam acara-acara di Istana Negara,” kata Satyagraha di kediamannya di Pekayon, Bekasi, Jawa Barat, awal Maret 2016 lalu.
Dalam mengawal garis kebijakan partai, Sidik Djojosukarto selalu bersikap tegas, bahkan bila harus berhadapan dengan kawan separtai sekalipun. Itu terjadi, misalnya, di masa pemerintahan Kabinet Wilopo, kabinet pertama yang dipimpin tokoh PNI pasca-kemerdekaan.
Ada sejumlah kebijakan Kabinet Wilopo yang dianggap berseberangan dengan garis kebijakan PNI, antara lain dalam masalah penanganan “Peristiwa 17 Oktober 1952”, peristiwa pengepungan sekelompok tentara terhadap istana kepresidenan dengan tuntutan membubarkan parlemen. Awalnya, Kabinet Wilopo berusaha menutupi keadaan di tubuh di Angkatan Darat agar tidak semakin parah tanpa menindak para perwira yang berperan langsung dalam peristiwa tersebut. Baru setelah kampanye yang dipimpin PNI mencapai puncaknya, Wilopo akhirnya memecat beberapa perwira teras Angkatan Darat.
Sejumlah kebijakan ekonomi Kabinet Wilopo juga mendapat tantangan dari DPP PNI yang dipimpin Sidik. Seperti diungkap Rocamora, sikap partai terhadap tiga masalah utama yang timbul pada masa itu menunjukkan adanya tiga unsur pokok yang semakin menonjol dalam kebijakan ekonomi: dukungan bagi para pengusaha nasional, tuntutan nasionalisasi perusahaan-perusahaan besar asing, dan dukungan bagi para pemukim liar di daerah-daerah perkebunan.
Oposisi paling keras PNI terhadap Kabinet Wilopo berkenaan penyelesaian tanah perkebunan yang dikuasai para petani penggarap yang tidak punya tanah. Pemicunya adalah meletusnya Peristiwa Tanjung Morawa, Sumatera Utara, 16 Maret 1953—peristiwa pembunuhan sejumlah petani yang menolak mengosongkan pemukiman yang telah mereka tempati dalam waktu lama, dengan pelakunya adalah polisi. Persoalan yang sudah berlangsung begitu lama ini segera mencuat menjadi sorotan nasional.
PNI Sumatera Utara berada paling depan dalam memihak para petani penggarap. Dan ketika Peristiwa Tanjung Morawa mencuat menjadi sorotan nasional, jajaran kepemimpinan nasional PNI di bawah pimpinan Sidik mendukung sikap jajaran kepemimpinan PNI Sumatera Utara dan kemudian secara terang-terangan mengambil sikap anti-pemerintah. Karena oposisi PNI itu akhirnya Kabinet Wilopo jatuh pada Juni 1953.
