Koran Sulindo – Ketua Setara Institut Hendardi mendukung rencana Kepolisian Republik Indonesia membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurutnya, rencana Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian soal pembubaran tersebut adalah langkah tepat dan legal, bila dilakukan melalui proses yudisial dan akuntansi.
“Alasan Tito soal pembubaran bila didasari dengan argumentasi dinilai telah mengganggu ketertiban sosial. Selain itu berpotensi memicu konflik horizontal, termasuk mengancam ideologi Pancasila,” ujar Hendardi dalam.keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (2/5).
Menurut Hendardi, gagasan khilafah yang diusung HTI sangat bertentangan dengan sistem politik pemerintahan dan Pancasila.
“Berbagai studi dan praktik dibeberapa negara, ideologi khilafah yang didasari dengan pandangan keagamaan eksklusif atau gemar mengkafirkan pihak yang berbeda telah menimbulkan pertentangan kuat di tengah masyarakat,” urainya.
Meresahkan
Polri menilai ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, karena mengajak untuk mewujudkan pemerintahan berdasarkan khilafah.
“Bukan terindikasi lagi. Sudah banyak videonya beredar untuk mengajak pada khilafah,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta , Selasa (2/5), mengutip dari laman Antara.
Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan ideologi Pancasila.
“Negara ini berdasarkan Pancasila. Bukan negara agama. Jadi jangan coba-coba ada perkumpulan, ada ormas apapun yang mencoba mengganti dasar negara dari Pancasila ke ideologi lainnya,” katanya.
Rikwanto mengatakan, pendapat pemerintah terhadap ide khilafah yang diusung HTI, kini masih dikaji di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).
“Mudah-mudahan segera diterbitkan pernyataan resmi pemerintah terhadap HTI,” katanya.
Tidak hanya terhadap HTI, pihaknya pun mengimbau ormas keagamaan lainnya agar tidak mengusung ide-ide untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara.
Polri pun kini tengah berupaya memetakan berbagai wilayah yang digunakan oleh ormas HTI dalam melakukan kaderisasi anggota baru.
“Kami memetakan dia kaderisasinya di mana saja,” katanya.
Sebelumnya, sejumlah acara HTI di berbagai daerah batal dilaksanakan termasuk rencana digelarnya International Khilafah Forum (IKF) pada 23 April di Balai Sudirman, Jakarta, karena tidak mendapatkan izin dari kepolisian setempat. [CHA]