Ilustrasi: Budi Gunadi Sadikin/jfcc.info

Koran Sulindo – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Nasional, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan krisis ekonomi yang terjadi saat ini berbeda dengan krisis 1998, 2008, atau 2013.

“Krisis-krisis ekonomi tersebut disebabkan oleh krisis keuangan sedangkan kali ini krisis ekonominya disebabkan krisis kesehatan. Sehingga akibatnya semua program-program ekonomi kami harus mendukung dan mensupport kegiatan atau program-program kesehatan,” kata Ketua Satgas PEN, di Jakarta, Rabu (29/72020), seperti dikutip setkab.go.id.

Menurut Wakil Menteri BUMN tersebut, program kesehatan diperlukan agar masyarakat kembali menjadi memiliki rasa aman.

“Kalau kita bisa lebih cepat membangun rasa aman di masyarakat, kita bisa lebih cepat mengajari masyarakat dengan perubahan perilaku yang baik, dengan protokol kesehatan yang lebih disiplin, rasa aman ini akan kembali, orang akan berani ke luar melakukan kontak fisik dan kegiatan ekonomi berputar sehingga ruang fiskal pemerintah akan kembali ke level normal,” katanya.

Kontak digital atau kontak virtual saat ini belum bisa sama level aktivitas ekonominya seperti kontak fisik biasa. Semakin lama rasa aman ini tak terbangun kembali, akan semakin banyak ruang fiskal yang harus dipakai untuk menjembatani karena aktivitas ekonomi belum kembali normal.

“Satgas ekonomi dinamakan satgas pemulihan dan transformasi ekonomi maksudnya fokus ke bidang pemulihan ekonomi yang sifatnya cepat dan jangka pendek, dan juga harus fokus ke program transformasi ekonomi yang sifatnya fundamental dan jangka panjang,” katanya.

Dalam masa pemulihan rasa aman ini pemerintah akan memberikan insentif ekonomi atau stimulus fiskal.

Satgas PEN membuat program yang secara spesifik tugasnya adalah mencoba menahan menjaga pertumbuhan ekonomi dan menumbuhkan lapangan kerja.

“Dua program utama yang akan kami konsentrasikan dalam 2 sampai 4 Minggu ke depan adalah program bantuan UMKM produktif. Bantuan ini dalam bentuk grant dalam bentuk bantuan, bukan dalam bentuk pinjaman,” katanya.

Pemerintah akan memberi Rp2,4 juta per orang yang diharapkan bisa digunakan bukan hanya untuk kehidupan sehari-hari, tapi juga digunakan oleh para UMKM untuk mulai berusaha.

“Ini akan langsung kita berikan secara bertahap ke mulainya dari 1 juta yang sudah kita identifikasi, nanti akan naik secara bertahap ke 12 juta UMKM,” tambah Wamen Budi Sadikin.

Program kedua adalah menyalurkan kredit usaha berbunga rendah ke UMKM. Kredit usaha ini bersifat bantuan (grant) tapi menggunakan mekanisme yang sudah ada dan ditargetkan ke pengusaha-pengusaha yang diutamakan adalah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan memiliki usaha rumah tangga.

“Rencana kami adalah program kredit berbunga rendah UMKM ini akan kami integrasikan dengan program bantuan UMKM yang tadi. Sehingga kita akan berikan dulu program UMKM-nya untuk mereka yang baru di-PHK atau memang baru memulai usaha,” katanya.

Kalau memang usahanya sudah mulai jalan akan ditambah fasilitas kredit berbunga rendah UMKM agar mereka mulai bisa menggulirkan usahanya. Kredit ini sebesar Rp2 juta untuk masing-masing keluarga dan bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhannya modal kerja.

Bantuan ini bisa menjaga pendapatan masyarakat baik yang kehilangan pekerjaan atau tinggal di rumah tangga. Bantuan ini bisa digunakan untuk awal modal kerja berusaha yang produktif dan nanti akan ditambah dengan kredit berbunga rendah untuk yang mulai berusaha.

“Dua program itu yang akan kami dorong dan kami akan monitor ketat pelaksanaannya dalam 2 sampai 4 Minggu kedepan dan mudah-mudahan angkanya bisa segera kita lihat,” katanya.

Menurut Budi, Presiden Jokowi berpesan agar Satgas bisa menjaga pertumbuhan ekonomi, terutama kuartal III sampai akhir September, agar tidak negatif.

“Kemudian beliau juga beliau memberikan pesan agar kita bisa menjaga lapangan kerja bagi rakyat Indonesia dan juga menjaga agar level income-nya bisa dipertahankan di level yang cukup untuk kehidupan sehari-hari,” kata Budi. [RED]