Menjelang perayaan Idulfitri di Indonesia, tradisi pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) telah menjadi bagian yang nyaris tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Namun, di balik kebiasaan yang kini dianggap lumrah tersebut, tersimpan jejak sejarah panjang yang berakar pada kebijakan negara di masa awal kemerdekaan.
Tunjangan Hari Raya (THR) bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan lahir dari gagasan seorang tokoh penting dalam sejarah pemerintahan Indonesia, Sukiman Wirjosandjojo.
Pada awal 1950-an, tepatnya dalam periode Kabinet Sukiman-Suwiryo, Sukiman menggagas pemberian tunjangan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kebijakan ini pada mulanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pamong pradja, yang kini dikenal sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam konteks saat itu, langkah tersebut menjadi terobosan penting di tengah kondisi ekonomi pasca-kemerdekaan yang belum stabil. THR menjadi bentuk perhatian negara terhadap aparatur pemerintah agar tetap memiliki daya beli dan dapat merayakan hari besar keagamaan dengan layak.
Meski kebijakan ini kini dinikmati secara luas oleh pekerja di berbagai sektor, tidak banyak yang mengetahui latar belakang sosok di balik lahirnya THR. Sukiman Wirjosandjojo merupakan Perdana Menteri ke-6 Indonesia pada masa Orde Lama. Ia memimpin kabinet yang terbentuk setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat. Kabinet yang dipimpinnya hanya bertahan sekitar satu tahun, sehingga tidak terlalu dikenal luas, meskipun secara struktur termasuk kabinet besar dan mampu bersanding dengan kekuatan politik seperti Partai Nasional Indonesia dalam era demokrasi liberal 1950-an.
Menurut buku bertajuk “DR. Sukiman Wirjosandjojo Hasil Karya dan Pengabdiannya” karya Muchtaruddin Ibrahim, Sukiman lahir di Kampung Beton, Solo, pada 19 Juli 1898. Ia merupakan anak bungsu dari empat bersaudara, putra dari Wiryosanjoyo, seorang pengusaha bahan pangan yang cukup terpandang di lingkungannya. Ibunya dikenal sebagai pendakwah aktif yang kerap menyampaikan ceramah keagamaan. Lingkungan keluarga yang religius sekaligus terpandang ini membentuk karakter Sukiman sejak kecil.
Pendidikan awal Sukiman dimulai dari pengajaran agama oleh orang tuanya. Kesempatan untuk menempuh pendidikan modern datang melalui hubungan ayahnya dengan seorang pensiunan tentara Belanda, Van Der Wal. Sukiman kemudian bersekolah di Europese Lagere School (ELS) di Boyolali, sebelum melanjutkan pendidikan ke School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) di Jakarta dengan beasiswa dari pemerintah Hindia Belanda.
Pada tahun 1923, ia berhasil meraih gelar dokter (Art Indische). Di tahun yang sama, Sukiman melanjutkan studi ke Belanda dan mendalami ilmu penyakit dalam selama empat tahun. Pengalaman akademik di Eropa turut memperkaya wawasan dan membentuk pandangannya, yang kelak berpengaruh dalam kiprahnya di dunia politik.
Sepulang dari Belanda, Sukiman memilih menetap di Yogyakarta dan mulai aktif di dunia politik. Ia terlibat dalam perjuangan kemerdekaan dengan bergabung dalam Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) pada 1927, di bawah bimbingan tokoh-tokoh besar seperti H.O.S. Tjokroaminoto dan Haji Agus Salim.
Perjalanan politiknya tidak selalu mulus. Dalam Kongres PSII tahun 1937, Sukiman sempat tersandung persoalan internal yang berujung pada sanksi skorsing. Keputusan tersebut menuai reaksi luas, termasuk dari pers dan sejumlah cabang partai yang meminta peninjauan ulang. Namun, situasi ini tidak menghentikan langkahnya. Bersama tokoh-tokoh Islam lainnya, ia mendirikan Partai Politik Islam Indonesia (PARII) pada 1938, yang mendapat dukungan dari Muhammadiyah dan kalangan umat Islam sebagai wadah perjuangan politik menuju kemerdekaan.
Sayangnya, PARII tidak bertahan lama dan dibubarkan pada masa pendudukan Jepang. Meski demikian, Sukiman tetap aktif dalam perjuangan bangsa, baik selama masa pendudukan maupun perang kemerdekaan. Karier politiknya terus menanjak hingga ia dipercaya menjadi ketua umum pertama Partai Masyumi pada Kongres Umat Islam Indonesia, 7 November 1945. Ia memimpin partai tersebut hingga 1949 sebelum digantikan oleh Mohammad Natsir.
Dalam dinamika politik awal kemerdekaan, Sukiman juga terlibat dalam kabinet yang dipimpin Natsir. Namun, kabinet tersebut tidak bertahan lama dan bubar pada 21 Maret 1951 akibat tekanan oposisi dan konflik internal. Setelah itu, Presiden Soekarno menunjuk Sukiman bersama Sidik Sjojosukarto dari PNI untuk membentuk kabinet baru. Hasilnya adalah Kabinet Sukiman-Suwiryo yang resmi diumumkan pada 26 April 1951, dengan Sukiman sebagai perdana menteri.
Di masa inilah kebijakan THR lahir sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan aparatur negara. Meski masa jabatannya relatif singkat, kebijakan tersebut menjadi warisan yang bertahan hingga kini dan terus berkembang menjangkau berbagai kalangan pekerja.
Menjelang akhir hayatnya, Sukiman memilih mengabdikan diri di bidang pendidikan. Ia meninggal dunia pada 23 Juli 1972 di kediamannya di Yogyakarta dalam usia sekitar 76 tahun. Sesuai wasiatnya, ia dimakamkan di Makam Taman Siswa Celeban, berdampingan dengan Ki Hajar Dewantara.
Jejak hidup Sukiman Wirjosandjojo memperlihatkan bahwa sebuah kebijakan yang lahir dari kepedulian sederhana dapat memiliki dampak panjang bagi masyarakat. THR, yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi Lebaran di Indonesia, menjadi salah satu bukti nyata dari warisan pemikiran tersebut. [UN]