Badan Pusat Statistik (BPS) indonesia telah melaporkan bahwa tingkat kemiskinan turun menjadi 9,54 persen pada Maret 2022 dan menyebut program pemulihan ekonomi sebagai salah satu faktor pendorong utama.
Menurut BPS, angka pada bulan Maret turun masing-masing 0,17 persen dan 0,60 persen dibandingkan dengan angka pada bulan September dan Maret 2021.
“Pemulihan ekonomi pada triwulan I 2022 berdampak pada penurunan angka kemiskinan,” kata Kepala BPS Margo Yuwono, Jumat, 15 Juli 2022, seperti dilansir Antara.
Menurut Badan tersebut, jumlah warga yang hidup dalam kemiskinan pada Maret tahun ini tercatat 26,16 juta orang, atau turun 340.000 dibandingkan September 2021 dan 1,3 juta dibandingkan Mei 2021.
Sebagai informasi, BPS saat ini menggunakan penghitungan berdasar pada perbandingan pendapatan perkapita dengan angka garis kemiskinan makanan (GKM) ditambah garis kemiskinan non makanan (GKNM).
Penduduk dianggap miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan 2100 kalori atau GKM. Sedangkan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
Batas garis kemiskinan rata-rata yang di hitung BPS pada Maret 2022 adalah di kisaran 505 ribu rupiah perkapita setiap bulan. Artinya seseorang baru disebut miskin jika memiliki pendapatan dibawah 505 ribu rupiah dalam sebulan.
Dengan acuan itu didapati angka kemiskinan menurun dibanding September 2021 ketika angka kemiskinan mencapai 9,71 persen dengan 26,5 juta penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan.
Meski mendapat laporan positif, Yuwono mengatakan angka kemiskinan Indonesia belum kembali ke level sebelum pandemi, yakni 9,41 persen pada Maret 2019 dan 9,22 persen pada September 2019.
Lebih lanjut, BPS juga melaporkan bahwa penurunan kemiskinan terjadi lebih cepat di pedesaan dibandingkan di perkotaan.
“Upaya pemerintah untuk membangun dari desa menghasilkan perbaikan dari waktu ke waktu karena kemiskinan di perdesaan menurun lebih cepat dibandingkan di perkotaan,” Yuwono.
Pada Maret 2022, angka kemiskinan di perkotaan turun dari 7,60 persen menjadi 7,50 persen, sedangkan di pedesaan turun dari 12,53 persen menjadi 12,29 persen.
Namun, Kepala BPS juga mengingatkan bahwa kemiskinan di perdesaan di Indonesia masih jauh lebih tinggi daripada di perkotaan.
Pada tahun 2021, sekitar 27,5 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan di Indonesia. Jumlah ini perlahan menurun dari sekitar 37,3 juta orang di tahun 2003. Garis kemiskinan merupakan jumlah pendapatan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh 5,0% pada 2022 dan 5,2% pada 2023 seiring makin pulihnya permintaan domestik, demikian menurut laporan dari Asian Development Bank (ADB) yang dirilis pada 6 April 2022.
“Setelah merosot di kuartal ketiga, perekonomian Indonesia membaik dengan cepat dan menutup 2021 dengan keluaran yang lebih tinggi daripada masa pra-pandemi 2019. Pertumbuhan terjadi di berbagai bidang dan akan menguat pada 2022 seiring normalisasi kegiatan ekonomi,” kata Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga. “Pengeluaran rumah tangga dan investasi memasuki 2022 dengan momentum yang kuat dan gelombang COVID-19 yang ketiga semestinya hanya berdampak minimal terhadap pertumbuhan. Namun, apabila invasi Rusia di Ukraina terjadi berlarut-larut, hal ini dapat berdampak signifikan terhadap inflasi dan keseimbangan fiskal.”
Asian Development Outlook (ADO) 2022 menyebutkan bahwa pengeluaran konsumen dan kegiatan manufaktur di Indonesia terus tumbuh karena naiknya pendapatan, pekerjaan, dan optimisme. Investasi terbantu oleh naiknya permintaan, perbaikan iklim investasi dan iklim berusaha, serta pemulihan kredit.
Inflasi, yang mencapai rata-rata 1,6% tahun lalu, diperkirakan akan naik menjadi 3,6% pada 2022, karena pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan harga komoditas yang lebih tinggi, tetapi masih akan berada dalam rentang target Bank Indonesia.
Inflasi diperkirakan akan turun ke 3,0% pada 2023 seiring meredanya kenaikan harga komoditas. Namun, harga yang lebih tinggi untuk ekspor komoditas Indonesia akan mengimbangi turunnya volume ekspor, sehingga menjaga transaksi berjalan tetap imbang dan menghasilkan tambahan pendapatan.
Meleset dari perkiraan
Namun perkiraan mengenai angka inflasi itu ternyata meleset. Kenaikan harga kebutuhan masyarakat dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) telah menyebabkan angka inflasi meroket menjadi 5,95 persen pada bulan September 2022. Diperkirakan angka inflasi terus naik hingga tahun 2023 nanti.
Dampaknya angka kemiskinan di Indonesia akan semakin meningkat. BPS memperkirakan akan ada peningkatan pesat akibat kenaikan BBM. Menurut Kepala BPS Margo Yuwono, ketika harga BBM naik, maka inflasi akan naik tinggi. Sehingga masyarakat miskin yang sudah mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, akan semakin sulit.
“Dampak naiknya harga BBM berpengaruh ke inflasi yang tinggi, maka (berpengaruh) ke kemiskinan,” tutur Margo dalam agenda Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa (30/8).
Hitungan lain disampaikan Ekonom Celios Bhima Yudhistira. Ia memprediksi persentase penduduk miskin berisiko naik menjadi 10 persen sampai 10,5 persen atau 1 juta-1,3 juta orang miskin baru setelah pemerintah menaikkan harga BBM.
Menurut Bhima, BLT BBM hanya bisa melindungi orang miskin dalam waktu empat bulan dan tidak akan cukup mengkompensasi efek kenaikan harga BBM.
“Misalnya, ada kelas menengah rentan, sebelum kenaikan harga pertalite masih sanggup membeli (pertalite) di harga Rp7.650 per liter, sekarang harga Rp10.000 per liter mereka turun kelas menjadi orang miskin,” ungkapnya.
Data orang rentan miskin ini, imbuhnya, sangat mungkin tidak tercover dalam BLT BBM karena penambahan orang miskin pasca kebijakan BBM subsidi naik.
Versi World Bank
Bank Dunia baru-baru ini mengubah batas garis kemiskinan yang menyebabkan jumlah penduduk miskin Indonesia bakal melonjak tajam. Jika semula penghitungan garis batas kemiskinan Bank Dunia mengacu PPPs 2011, yakni sebesar US$ 1,9 per orang per hari makan jika menggunakan standar PPPs 2017, naik menjadi US$ 2,15 per orang per hari atau di kisaran 980 ribu rupiah per bulan.
Dengan metode perhitungan baru ini Bank Dunia memaparkan data akan terjadinya lonjakan penduduk miskin terutama di Indonesia dan China. Namun pada laporan Bank bertajuk World Bank East Asia and The Pasific Economic Update October 2022, Bank Dunia tidak memperinci berapa jumlah lonjakan penduduk di bawah garis kemiskinan atau biasa disebut dengan kemiskinan ekstrem.
Hal ini kontras dengan pernyataan Bank Dunia sebelumnya pada awal tahun 2022 lalu. Saat itu menurut World Bank Org, sebagai negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang mengesankan sejak mengatasi krisis keuangan Asia pada akhir 1990-an.
Indonesia disebut sebagai negara terpadat keempat di dunia dan ekonomi terbesar ke-10 dalam hal paritas daya beli. Lebih jauh lagi, Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam pengentasan kemiskinan, memotong tingkat kemiskinan lebih dari setengahnya sejak 1999, menjadi di bawah 10 persen pada 2019 sebelum pandemi COVID-19 melanda.
Indonesia mengambil alih Kepresidenan G20 tahun ini, mendorong semua negara untuk bekerja sama untuk mencapai pemulihan yang lebih kuat dan berkelanjutan dari dampak pandemi.
Perencanaan ekonomi Indonesia mengikuti rencana pembangunan 20 tahun, mulai dari tahun 2005 hingga 2025. Ini tersegmentasi ke dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun yang disebut RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), masing-masing dengan prioritas pembangunan yang berbeda.
Rencana pembangunan jangka menengah saat ini merupakan tahap terakhir dari rencana 20 tahun. Hal ini bertujuan untuk lebih memperkuat perekonomian Indonesia dengan meningkatkan sumber daya manusia dan daya saing negara di pasar global.
Dengan ekonominya yang terkena dampak pandemi, Indonesia beralih dari status pendapatan menengah ke atas menjadi pendapatan menengah ke bawah pada Juli 2021. Pandemi juga membalikkan sebagian kemajuan terbaru dalam pengurangan kemiskinan, dari rekor terendah 9,2 persen pada September 2019 menjadi 9,7 persen per September 2021. [S21/PTM]
