Koran Sulindo – Maraknya kecelakaan kerja yang terjadi dalam proyek infrastruktur belakangan ini diduga akibat tingginya tekanan terhadap pekerja. Terlebih sumber daya manusia Indonesia masih dalam tahap perbaikan, material konstruksi tidak mencukupi terutama untuk proyek besar.
Menurut Ketua Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII) Harun al-Rasyid Lubis, banyak proyek infrastruktur saat ini masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan PSN tahun 2017, setidaknya 248 program masuk PSN. Karena itu, besar kemungkinan kecelakaan kerja belakangan ini salah satunya akibat hal tersebut.
“Saya tidak yakin pemerintah mampu menyelesaikan seluruh program yang masuk daftar PSN hingga akhir masa pemerintahan nanti,” kata Harus seperti dikutip Kompas pada Sabtu (24/2).
Harun mengatakan, sebagian dari program yang masuk PSN itu semestinya diselesaikan dalam waktu panjang hingga 2030. Berdasarkan pengamatannya, banyaknya program itu boleh dibilang “lebih besar pasak ketimbang tiang”. Dalam tujuh bulan terakhir telah terjadi 14 kasus kecelakaan konstruksi. Dari jumlah itu, tujuh adalah proyek yang dilaksanakan PT Waski Karya (Persero), Tbk.
Sementara ini, pemerintah telah memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh proyek konstruksi terutama konstruksi layang. Para kontraktor akan dievaluasi Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) yang bekerja sama dengan tim independen yang sebelumnya ditunjuk pemerintah.
Menanggapi penghentian sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana mengatakan, keputusan pemerintah itu terlambat. Pasalnya, korban telah berjatuhan. Terlebih kecelakaan kerja tersebut dikarenakan kesalahan teknis dan lemahnya pengawasan.
Soal ini, kata Azam, sebetulnya sudah diprediksi mengingat Indonesia belum berpengalaman membangun infrastruktur dalam skala besar dan masih minim kemampuan sumber daya manusianya. Itu sebabnya, ia mendesak pemerintah menghentikan sementara seluruh proyek setidaknya hingga seluruh prosedur dipastikan berjalan dengan benar.
Kendati demikian, Azam tahu betul penghentian sementara itu akan menambah biaya dalam pelaksanaan proyek tersebut. Namun, untuk mencegah korban berjatuhan, lebih baik pemerintah mengeluarkan biaya berlebih. Dengan demikian, kejadian serupa tidak akan terulang kembali.
“Jika terus terjadi, kami akan menggalang dukungan untuk menggunakan interpelasi atau angket kepada pemerintah,” kata Azam. [KRG]
