Koran Sulindo – Sejumlah lembaga negara terutama Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Kepolisian RI dituduh “bermain” dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Indonesia. Tuduhan itu tidak main-main, terutama karena disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Ia menyatakan, informasi yang disampaikannya bukan sekadar isapan jempol atau mendramatisir. Ini tidak hoaks. Ini cerita tentang oknum dan sebuah kisah nyata. “Selama 2 periode menjadi presiden, saya kenal betul ketiga lembaga itu. Ada oknum-oknum aparat TNI, BIN dan Polri tang ikut berpolitik dan ingin menggagalkan calon-calon yang diusung Demokrat,” kata Yudhoyono seperti dikutip Kompas.com pada Sabtu (23/6).
Tak ingin informasi yang disampaikannya hanya sekadar omongan, Yudhoyono lantas menyebut nama Sylviana Murni, mantan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Demokrat. Juga menyebut nama Gubernur Papua Lucas Enembe hingga pernyataan-pernyataan yang disampaikan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar.
Terutama Sylviana dan Lucas Enembe yang diperiksa Polri atas tuduhan dugaan korupsi. Yudhoyono menegaskan, pernyataan kontroversi tersebut sebagai pengingat kepada ketiga lembaga yang disebutkan agar tidak “bermain” dalam pilkada. Ia bahkan siap menanggung risiko dari pernyataannya itu, semisal diciduk Polri.
Ditambahkannya, tidak ada kepanikan atas pernyataannya tersebut. Justru mereka yang panik umumnya berlaku curang. Demokrat, kata Yudhoyono, dipastikan tidak akan curang, namun waspada.
Yudhoyono juga menyinggung mengenai “penggeledahan” yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap rumah dinas Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar. Deddy merupakan calon Gubernur Jawa Barat yang diusung Partai Demokrat. Pemprov Jabar memastikan tidak ada penggeledahan terhadap rumah dinas Wakil Gubernur Jabar.
Yang sebenarnya terjadi, kata Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Jabar Dedi Apendi, adalah melaporkan kepada Penjabat Gubernur Mochamad Iriawan dan mengajaknya meninjau 11 aset yang dikelola Bagian Rumah Tangga. Salah satunya adalah rumah dinas untuk wakil gubernur mendatang.
Rumah dinas tersebut diakui Dedi sudah diserahkan Deddy Mizwar kepada Biro Umum pada 14 Februari lalu. Sejak saat itu, rumah dinas kembali di bawah penguasaan Pemprov Jabar. Karena itu merupakan aset Pemprov Jabar, maka tidak mungkin ada penggeledahan terhadap aset yang dikelola sendiri.
Di samping rumah dinas wakil gubernur Jabar, ada lokasi yang ditinjau Penjabat Gubernur Iriawan. Total aset yang dikelola Biro Umum Pemprov Jabar ada 11 titik di antaranya Lapangan Gaibu, Gelora Saparua, Gedung Sate, rumah dinas gubernur, rumah dinas wakil gubernur, dan aset Pemprov lainnya. [KRG]