Sanusi Hardjadinata: Memimpin PDI dengan Keteguhan Sikap

Sanusi Hardjadinata: Memimpin PDI dengan Keteguhan Sikap

Ditengah konflik berkepanjangan di PDI pertengahan 1970-an, ia ditunjuk sebagai ketua umum partai banteng itu. Awalnya kepemimpinannya diragukan, tapi kemudian Sanusi Hardjadinata dnilai cukup berhasil mensolidkan partai. 

Ilustrasi: Sanusi Hardjadinata bersama Presiden Soekarno/istimewa

Koran Sulindo – Tak lama setelah penandatanganan deklarasi fusi lima partai politik—PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba– yang membentuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI), 10 Januari 1973, partai banteng  telah diwarnai berbagai konflik internal maupun eksternal.

Sebagaimana diketahui, setelah fusi lima partai ke dalam PDI di tahun 1973, yang terpilih sebagai Ketua Umum PDI adalah Mohamad Isnaeni. Sabam Sirait dari Parkindo ditunjuk sebagai sekjen koordinator. Hanya setahun setelah fusi, perseteruan lama di PNI antara faksi Isnaeni dengan faksi Sunawar Soekowati kembali muncul. Sunawar, yang merupakan salah satu Ketua DPP PDI dan saat itu menjabat sebagai Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat mempersoalkan susunan DPP PDI. Ia berpendapat susunan DPP PDI harus proporsional dihitung sesuai hasil Pemilu 1971. Karena ada unsur yang mendapat kursi di parlemen, hendaknya sifat proporsional itu disesuaikan dengan sifat toleransi (proporsional-toleransi) sejalan dengan pasal 12 AD/ART partai. Pendapat ini mendapat simpati dari unsur PNI di daerah-daerah karena memang PNI dalam Pemilu 1971 memperoleh suara terbesar dibanding unsur-unsur lainnya. Itu artinya Sunawar menghendaki perombakan DPP PDI, termasuk posisi ketua umum.

Namun, gagasan itu ditentang oleh keempat unsur lainnya, yang didukung Isnaeni sebagai ketua umum partai. Sebenarnya Isnaeni tidak keberatan dengan prinsip proporsional Sunawar, tapi penyelenggaraan Kongres PDI harus sesuai dengan anggaran dasar partai yang mengatur ketentuan peralihan. Artinya, kongres berkewajiban mengesahkan DPP PDI yang ada, sehingga Isnaeni harus tetap menjabat ketua umum. Akibatnya, api konflik tak kunjung padam. Malah, dari hari ke hari panasnya semakin menyebar ke mana-mana.

Puncak konflik itu terjadi menjelang  Kongres I PDI, pertengahan tahun 1975. Persaingan antar faksi dari unsur PNI memanas, terutama berkaitan dengan perebutan kursi ketua umum PDI. Dua tokoh PNI yang bersaing ketat tak lain Mohammad Isnaeni dan Soenawar Soekawati.

Ditengah konflik terbuka tersebut,  suatu hari pimpinan PDI dipanggil Presiden Soeharto ke rumahnya di Jalan Cendana, Jakarta. Yang diminta datang mewakili pimpinan PDI hanya beberapa orang, antara lain Abdul Madjid (salah seorang Ketua DPP PDI) dan Sabam Sirait. Akan halnya Isnaeni dan Soenawar justru tidak ikut dipanggil.

Abdul Madjid saat itu sudah terbilang sebagai politisi senior di PDI. Ia sudah memulai karir di bidang politik sejak tahun 1945, dengan menjadi anggota Partai Nasional Indonesia (PNI). Ia pernah menjadi Sekretaris Jenderal PNI, di awal Orde Baru, sebelum fusi PDI. Di parlemen, ia pernah menjadi anggota DPR-GR di masa Orde Lama, menjadi anggota DPRS/MPRS serta DPR di masa Orde Baru. Madjid juga ikut menandatangani Deklarasi Fusi PDI, mewakili PNI.

“Setelah basa-basi sebentar, Soeharto langsung masuk ke topik utama pertemuan tersebut: siapa tokoh yang akan menduduki posisi Ketua Umum PDI dalam kongres mendatang,” kata Sabam Sirait.

Setelah menguraikan soal perkembangan politik Indonesia terakhir, Soeharto kemudian mengatakan: “Menurut saya, sebaiknya yang nanti jadi ketua umum Pak Sanusi (Hardjadinata) saja. Bagaimana menurut bapak-bapak?”

Mendengar itu, Madjid diam saja, tak menjawab. Agar situasi tak menjadi canggung, Sabam pun berinisiatif bicara: “Lantas, Pak Isnaeni dan Pak Soenawar mau ditempatkan di mana Pak?”

“Pak Sunawar akan tetap sebagai menteri, sedangkan Pak Isnaeni akan jadi Duta Besar di Vietnam,” jawab Soeharto.

Mendengar itu, Sabam dan Madjid menyadari tak ada gunanya berdebat lagi dengan Pak Harto. Karena keputusan siapa yang akan menjadi ketua umum sudah diputuskan pemerintah. Dan di masa Orde Baru itu, keputusan pemerintah hampir pasti akan terlaksana. Pertemuan berlangsung tak sampai satu jam.

Membangun PDI

Memang akhirnya Mohamad Sanusi Hardjadinata diresmikan sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Serah-terima jabatan Ketua Umum PDI dari Isnaeni kepada Sanusi berlangsung 20 Februari 1975.

Siapa sejatinya Sanusi Hardjadinata? Tokoh kelahiran Garut, Jawa Barat, 24 Juni 1914, ini bukanlah sosok yang sudah dikenal di kalangan PNI dan pemerintahan. Sanusi anak ketiga dari empat bersaudara. Ayahnya, R.H. Wirantadijaya, dahulu lurah di sebuah desa di Jawa Barat. Ia menjalani pendidikannya di HIS, Garut (1930), lantas melanjutkan ke HIK Onderbouw, Bandung (1936).

Dengan latar belakang pendidikan itu, Sanusi kemudian menjadi guru di HIS Muhammadiyah/HIS Muara Dua/HIS Pasundan (1936- 1942). Selain itu ia aktif sebagai anggota Dewan Pemuda Priangan (1945-1947).

Pada tahun 1947, Sanusi ditunjuk sebagai Ketua PNI Cabang Garut. Ia juga menduduki banyaj jabatan di pemerintahan: dimulai sebagai Wakil Residen (1947-194, Residen Priangan (1950- 1951), Pegawai Tinggi Kementerian Dalam Negeri Yogyakarta (1948), Pegawai Tinggi Residen Madiun (1948-1949). Dalam jabatan terakhir ini, ia membantu Residen Madiun dalam memulihkan pemerintahan sipil akibat pecahnya Madiun Affair.

Di tahun 1951, Sanusi diangkat sebagai Gubernur Jawa Barat. Jabatan ini didudukinya selama enam tahun. Lantas, ia ditunjuk Presiden Soekarno menjadi  Menteri Dalam Negeri (1957-1959). Selepas itu, ia diangkat menjadi Dubes RI untuk Mesir (1960-1964).

Sepulang dari luar negeri, ia didaulat menjadi Rektor Universitas Padjajaran (1964-1966). Di masa Orde Baru ia juga masuk dalam kabinet, yaitu sebagai

Menteri Utama Bidang Industri dan Pembangunan (1966-1967) dan Menteri P & K (1967-1968).

Dengan sederet jabatan di pemerintahan itu, semula banyak yang meragukan Sanusi Hardjadinata mampu membawa PDI menjadi partai yang solid dan independen terhadap pemerintah Orde Baru. Apalagi, ia menjadi Ketua Umum PDI karena didrop Presiden Soeharto dan pemerintah Orde Baru. Tapi anggapan itu pelahan tapi pasti mulai berubah. Ia ternyata bersungguh-sungguh membangun partai.

Baru beberapa hari menduduki jabatan sebagai ketua umum, Sanusi telah mencanangkan persiapkan kongres partai. “Tahun depan (1976) kongres harus sudah digelar, agar konsolidasi bisa digerakkan sampai ke struktur partai di tingkat bawah,” katanya.

Mendengar perintah itu, Sabam Sirait yang masih menjabat Sekjen PDI, berkata: “Hebat orang ini. Baru saja memegang kekuasaan, tapi yang pertama dipikirkannya adalah membangun partai.”

Sanusi sendiri turun tangan mempersiapkan kongres. Tokoh lain yang sibuk siang-malam mempersiapkan kongres adalah Usep Ranawidjaja, salah seorang Ketua DPP PDI. Berkat kerja-keras panitia kongres, dan arahan Sanusi dan Usep, Kongres I PDI berhasil digelar di Istora Senayan, pertengahan April 1976. “Seingat saya peserta yang hadir mencapai 1.500 orang, yang mewakili 26 dewan pimpinan daerah (DPD) dan 260 cabang dari seluruh Indonesia. Hebatnya, para peserta membiayai sendiri pengangkutan dari daerah asalnya pergi-pulang. Akomodasi dan komsumsi sebagian besar ditanggung panitia kongres,” kenang Sabam.

Kongres yang dibuka Presiden Soeharto itu, berjalan lancar, meski dalam persidangan kerap berlangsung panas. Berbagai keputusan penting yang menyangkut konsolidasi organisasi dan dasar perjuangan partai berhasil disepakati peserta kongres. Meski ada gejolak di arena kongres, tapi kongres akhirnya mengukuhkan Sanusi Hardjadinata sebagai ketua umum dan Usep Ranawidjaja menjadi salah satu ketua di jajaran kepengurusannya.

Kesungguhan Sanusi membangun partai menular ke struktur partai di tingkat daerah dan cabang. Ia juga bisa relatif bersikap independen terhadap intervensi dari luar partai. Mungkin, karena itulah kepemimpinan Sanusi mulai diganggu.

Hanya setahun setelah Kongres I, dari dalam DPP sendiri muncul gerakan untuk mengganggu soliditas partai. Puncaknya terjadi pada akhir November 1977, saat diumumkan reshuflle DPP PDI atas prakarsa Achmad Sukarmidjaja. Dalam reshuffle itu, Mh. Isnaeni dan Sunawar Sukowati “diangkat“ masing-masing sebagai ketua umum dan ketua “DPP PDI Tandingan“, menggantikan Sanusi dan Usep. Pihak Sanusi-Usep jelas menganggap tindakan itu sebagai inkonstitusional.

Seperti biasa yang terjadi dimasa itu, pemerintah Orde Baru memanfaatkan konflik internal itu sebagai pintu masuk untuk melakukan intervensi. Melalui Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin), pemerintah berhasil mengupayakan kompromi semu di antara pihak yang bertikai: Isnaeni dan Sunawar dimasukkan sebagai ketua. Konflik sempat mereda sebentar setelah Pak Isnaeni dan Pak Sunawar dimasukkan ke dalam struktur DPP PDI.

Tapi, itu tak berlangsung lama. Akhir November 1978, Sanusi, selaku ketua umum, membebas­tugaskan Isnaeni dan Sunawar dari kedudukan mereka sebagai ketua DPP. Tak lama kemudian, giliran Sunawar—yang mengatasnamakan dirinya selaku mandataris DPP PNI—ganti membebastugaskan dan menarik Sanusi dari kedudukannya sebagai Ketua Umum PDI.

Konflik terus berlangsung hingga menjelang Kongres II PDI pada tahun 1981. Pokok soal kemelut tersebut karena tidak adanya kesatuan gerak dari semua pihak di partai dalam melaksanakan program yang sudah disepakati bersama. Ini disebabkan belum adanya kesepakatan tentang posisi partai dalam hubungannya dengan masyarakat, pemerintah, dan kekuatan sosial politik lainnya. Ada yang berpendapat partai harus independen, tapi ada yang berpendapat lain. Jadi, ada yang menggunakan pemikiran vertikal dan ada pula yang horizontal.

Mundur dari Partai

Akhirnya, karena tak tahan dengan berbagai konflik yang terus-menerus, dua bulan sebelum Kongres II PDI digelar, Sanusi menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDI. :Saya sudah tidak tahan lagi. Kalau begini terus, PDI tidak akan pernah menjadi partai besar, tidak akan bisa mengakar dengan massa,” kata Sanusi. Meski sejumlah pimpinan PDI berupaya mencegah niatnya itu, Sanusi kukuh pada keputusannya. Tanggal 16 Oktober 1980, ia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum PDI.

Menurut Sanusi, pembentukan partai dari atas tidak mungkin menjadikan PDI partai yang sungguh-sungguh dapat membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat. “Partai serupa itu akan tetap menjadi partai kerdil, atau partai golongan elite tertentu,” katanya. “Kalau tidak berubah, PDI tidak akan mengakar dengan massa.”

Versi lain tentang mundurnya Sanusi, diceritakan Abdul Madjid, dalam memoarnya. Menurut Madjid, ditengah mempersiapkan Kongres II PDI, Sanusi dipanggil Laksamana Sudomo, Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib)  waktu itu. Mereka bicara empat mata.

Dalam pembicaraan empat mata itu, Laksamana Sudomo memberi jaminan kepada Sanusi bahwa Kongres II PDI bisa berjalan lancar, semua biaya akan ditanggung pemerintah, semua fasilitas pendukung akan disediakan, tetapi dengan syarat dua orang tokoh tidak masuk dalam DPP PDI. Dua tokoh itu adalah Usep Ranawijaya dan Abdul Madjid.

Sanusi tidak bisa menerima tawaran Laksamana Sudomo. Ia pamit pulang. Menurut Sanusi, dia tidak bisa diperalat seperti itu, disuruh memecat teman yang tidak bersalah apa-apa. Memang, bukan watak Sanusi menyingkirkan teman, apalagi menyingkirkan karena pesanan orang. Maka Sanusi memilih mengundurkan sebagai Ketua Umum PDI.

Sebagai penggantinya, pemerintah kemudian menunjuk Sunawar Sukowati, tokoh yang menjadi seteru Pak Sanusi.

Kesungguhan beliau membangun partai, akhirnya berbuah kekecewaan mendalam terhadap sistem politik Orde Baru. Sikap kecewa itupun, kemudian, menjadi jelas. Ia bergabung dalam Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi yang dibentuk bersama sejumlah tokoh bangsa terkemuka: seperti Mohammad Hatta, Jenderal A.H. Nasution, Mohamad Natsir, Ali Sadikin, dan lain-lain.   Bahkan, ia kemudian ditunjuk menjadi Ketua YLKB.

Dalam buku “Selamatkan Demokrasi Berdasarkan Jiwa Proklamasi dan UUD 1945”, yang terbit di tahun 1984, Sanusi menulis “… hendaknya pemerintah menyadari, pembangunan politik dan pendidikan politik merupakan hal yang tidak mudah. Itulah sebabnya kita mengharapkan agar pemerintah tidak akan tergesa-gesa memaksakan keinginannya yang sekiranya akan menimbulkan keresahan masyarakat ..”

Sanusi Hardjadinata memang terpental dari pentas kekuasaan Orde Baru. Tapi, ia pantas dicatat karena memimpin partai dengan keteguhan sikap ditengah konflik dan tekanan politik. [Satyadarma Hs]