Koran Sulindo – Tidak etis bagi seorang wakil gubernur yang mewakili pemerintah pusat justru menyampaikan pernyataan-pernyataan yang bersifat oposisi kepada presiden.
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyikapi klaim Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.
Ia menyamakan kegagalan ekonomi Malaysia saat diperintah mantan Perdana Menteri Najib Razak dengan situasi ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo.
“Saya kaget sebagai seorang wagub mewakili pemerintah pusat di daerah menyampaikan pernyataan oposisi. Sungguh tidak etis,” kata Tjahjo di Jakarta, Senin (28/5).
“Tidak etis pernyataan Wagub DKI Sandiaga Uno dikaitkan dengan Presiden Pak Jokowi dan mantan PM Malaysia.”
Menurut Tjahjo meskipun berbeda pilihan presiden atau partai politik sebagai wakil gubernur tidak pantas bagi Sandiaga Uno melontarkan pernyataan seperti itu. Apalagi membuat perbandingan Malaysia dan Indonesia yang jelas tidak ada relevansinya.
“Tidak bisa dihubung-hubungkan dengan Jokowi. Saya kira ini ada unsur provokasi yang bersifat fitnah,” kata Tjahjo.
Sebelumnya, Sandiaga mengatakan, kondisi Malaysia sama persis dengan Indonesia yang akan menggelar pemilihan umum tahun depan.
Menurut Sandi pemerintahan Jokowi-JK saat ini belum dapat mengentaskan berbagai masalah ketimpangan ekonomi di masyarakat. Hal serupa terjadi di Malaysia selama rezim Najib Razak berkuasa.
Tjahjo menjelaskan, apa yang disampaikan Sandiaga ada unsur provokator dan fitnah.
“Saya kira ada unsur provokator yang bersifat fitnah. Menurut saya, Wagub ini kurang etis menyatakan sikap begini ke Jokowi. Kecuali kalau dia pimpinan parpol, beda lagi, bukan Wagub,” kata Tjahjo.
Kritik serupa juga disampaikan anggota Komisi III DPR Akbar Faisal yang menyebut Sandi bukanlah orang yang kapabel untuk membuat analisis politik seperti itu. Akbar menuding, Sandi tak terlalu paham apa yang dibicarakan.
Akbar menyebut apa yang disampaikan Sandi tak sepadan dengan apa yang telah dicapai pemerintah sejak 2014. Sandi dianggap lebih tepat jika membuat analisis atau penilaian tentang perbandingan Jakarta di bawah pemerintahannya dengan Kuala Lumpur.
“Itu lebih sepadan karena kalau dibandingkan dua pemerintahan ini, apalagi Mahathir baru saja terpilih lalu berkesimpulan seperti itu terlalu cepat bahkan tidak ketemu ujungnya,” kata Akbar.
Sebelumnya, Sandiaga juga menyebutkan bahwa kondisi Malaysia sama persis dengan Indonesia yang akan menggelar pemilihan umum tahun depan.
“Yang terjadi di Malaysia itu adalah isu ekonomi terutama biaya hidup. Biaya hidup semakin tinggi, rakyat semakin terbebani, kejadiannya sama di sini,” kata Sandi pekan lalu.
Hal yang sama terjadi di Malaysia selama rezim Najib Razak berkuasa.
Sandi juga yakin kemenangan Mahathir di Malaysia juga akan berulang di Indonesia dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dapat menjadi presiden sekaligus mengentaskan masalah yang ada di Indonesia.(TGU/CHA)
