DEWAN KEAMANAN (DK) PBB akhirnya gagal menelurkan resolusi untuk konflik Israel-Hamas. Draft resolusi yang diajukan Brasil meski didukung oleh oleh mayoritas anggota namun gagal disepakati karena Amerika Serikat (AS) menggunakan hak veto nya.
Dalam sidang DK PBB (18/10), Brasil mengajukan draft resolusi untuk “jeda kemanusiaan” yang berisi bahwa DK PBB mengutuk kekerasan dan permusuhan terhadap warga sipil serta mengutuk segala tindak terorisme. Draft itu juga mengecam kekerasan dan penyanderaan yang dilakukan kelompok militan Hamas.
Setelah melalui negosiasi yang alot, draft tersebut mendapat dukungan 12 negara dari 15 negara anggota DK PBB atau mendapat dukungan mayoritas dalam pemungutan suara. Sementara Rusia dan Inggris memilih untuk abstain.
Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang memberikan suara menentang resolusi. Namun sebagai bagian dari lima anggota tetap DK PBB, suara AS dihitung sebagai veto.
Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang atau resolusi.
“Amerika Serikat kecewa karena resolusi ini tidak menyebutkan hak pembelaan diri Israel,” ujar Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield.
Kritik terhadap DK PBB
Pemerintah Indonesia sendiri melalui Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, memandang DK PBB kurang berperan dalam mengentikan konflik kemanusiaan di Jalur Gaza, Palestina.
Retno berharap pertemuan darurat Tingkat Menlu Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi, pada Rabu (18/10) dapat lebih berperan.
“Mengingat DK PBB tidak mampu menjalankan fungsinya, maka untuk mendapatkan dukungan internasional yang lebih kuat OKI harus mendesak Sidang Majelis Umum PBB untuk mengadakan emergency session [rapat darurat],” kata Retno dalam konferensi pers virtual (18/10).
Menurut Retno, OKI harus mendesak proses perdamaian yang berarti terus dilanjutkan untuk mencapai solusi dua negara.
“Sekarang waktunya bagi OKI untuk bertindak dan kita harus bertindak Bersama-sama,” ujar Retno
Menlu juga menekankan Indonesia tak ingin melihat situasi Gaza sekarang ini digunakan oleh Israel dan negara-negara lain untuk menghilangkan isu Palestina dan hak-hak rakyat Palestina.
“Jangan biarkan Israel terus melanjutkan okupasinya di tanah Palestina,” tegas Retno. [DES]
