Koransulindo – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), Partai Golkar salah satu agenda utamanya akan mengukuhkan dukungan terhadap Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Rencananya, Rapimnas Partai Golkar itu akan digelar pada 26-28 Juli di Jakarta Convention Center (JCC).
Politikus Partai Golkar, Zainudin Amali mengatakan, apa yang akan diputuskan di Rapimnas nanti adalah hal-hal yang sudah dibahas di Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, yang digelar di Bali, beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah dukungan terhadap Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang.
Menurut Zainuddin, keinginan mendukung Jokowi itu merupakan suara dari kader-kader di tingkat bawah, bukan hanya keinginan dari sejumlah elit partai.
”Itu keinginan dan suara dari kader dan pengurus di tingkat bawah. Dari bawah, mereka kan sempat menyampaikan hal itu di Munaslub. Kalau sudah seperti itu, itu menyangkut insitusi partai, bukan lagi orang per orang,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/7/2016).
Berdasarkan AD/ART Partai Golkar, Rapimnas adalah pengambilan keputusan setingkat di bawah Musyawarah Nasional (Munas). Sehingga, hal-hal yang sebelumnya sudah diputuskan di Munas, termasuk Munaslub di Bali, akan dikukuhkan kembali secara terperinci di Rapimnas.
Dia menuturkan, keputusan untuk mengusung calon presiden jauh-jauh hari ini tidak terlepas dari penyelenggaraan Pilpres dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang akan digelar secara bersamaan pada 2019 mendatang. Menurutnya, perolehan suara di Pileg dan Pilpres pada 2019 nanti akan saling mempengaruhi dan terkait.
”Dengan sistem pemilu (Pileg dan Pilpres secara bersamaan), yang akan berbeda dari sebelum-sebelumnya, Golkar memandang akan lebih baik, dan akan lebih banyak plusnya (mengusung calon presiden jauh-jauh hari) ketimbang minusnya,” terangnya.
Tidak hanya itu, dengan pengukuhan dukungan jauh-jauh hari, maka strategi pemenangan dan strategi kampanye sudah dapat dirancang dan disusun. ”Jadi ini tidak kepagian. Banyak yang bilang ini terlalu cepat, terlalu awal, saya kira tidak. Karena Pemilu ini akan berbeda dengan sebelum-sebelumnya,” imbuh anggota Komisi I DPR itu.
Diakuinya, hingga saat ini, baru sosok Joko Widodo yang bisa menjadi pilihan untuk diusung sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Hal ini pun disadari oleh kader-kader dan pengurus di tingkat bawah. ”Tapi jujur kami katakan, sampai hari ini, memang baru beliau yang ada,” katanya.
Terpisah, politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan mengatakan, saat ini belum tepat untuk membahas Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Sebab, Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla belum sampai dua tahun berjalan.
Masih terlalu prematur, dan jangan kita offside, dalam pengertian salah satu tugas partai politik adalah menghasilkan calon pemimpin yang sesuai kehendak rakyat,” ujarnya.
Dia menganggap saat ini pemerintah sedang berupaya bekerja secara optimal sehingga bisa bermanfaat bagi rakyat. ”Toh, PDI Perjuangan selalu konsisten dan mendukung serta mengawal pemerintahan ini sampai tahun 2019, termasuk di dalamnya kewajiban dan tanggung jawab moral kami selaku parpol pengusung untuk senantiasa memastikan kekuasaan saat ini berjalan sesuai kehendak rakyat,” katanya.
Anggota Komisi II DPR ini mengapresiasi niat Partai Golkar untuk mengusung Jokowi. “Tapi bagi kami mengusung itu bagian dari hak politik, hak prerogatif partai yang juga bersentuhan langsung dengan kehendak rakyat dan ideologi kepartaian,” katanya. (CHA)